PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

1. Layanan Jaringan

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 

2. Layanan Collocation

Layanan penitipan tempat untuk meletakan server yang dipergunakan untuk hosting

 

3. Layanan Hosting

Jasa internet untuk membuat halaman website yang telah dibuat menjadi online dan bisa diakses publik.

 

4. Video Conference

Layanan telekomunikasi interaktif melalui audio dan video

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Pemetaan Keluarga Sehat 2018

Dipublikasikan Pada : FRI, 08 JUN 2018, Dibaca : 786 Kali

Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Pemetaan Keluarga Sehat 2018

Jakarta, 31 Mei 2018

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Evaluasi Pemetaan Keluarga Sehat 2018 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 1 Juni 2018. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan koordinator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK), pengelola data kesehatan dan pengelola data Keluarga Sehat (KS) dari dinas kesehatan seluruh provinsi dan kabupaten terpilih serta perwakilan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Didampingi oleh beberapa pejabat eselon II Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, memberikan arahan mengenai pentingnya harmonisasi program kesehatan dalam menerapkan PISPK.

Integrasi antar Program

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) bukan hanya sebuah program. PISPK adalah suatu upaya pengintegrasian program-program kesehatan di puskesmas. Dalam PISPK terdapat 12 indikator yang tidak semuanya terkait langsung dengan bidang kesehatan. Ini menunjukkan bahwa upaya kesehatan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu program saja, melainkan harus mengikutsertakan program kesehatan lain, bahkan lintas sektor. Sebagai contoh, sudah cukup lama Kementerian Kesehatan memiliki program penanggulangan gizi buruk dan program pemberian makanan tambahan (PMT). Faktanya, kasus stunting saat ini masih saja ditemukan. Ini membuktikan bahwa suatu program kesehatan tidak dapat dilakukan hanya sendiri, melainkan harus secara bersama-sama.

Penanggulangan kasus TB pun harus dilakukan secara komprehensif. Program TB memiliki metode ketuk pintu dalam upaya mendeteksi dan mengobati pasien TB. Namun, penyebaran kasus TB dipengaruhi pula dengan kondisi sanitasi lingkungan dan status gizi masyarakat. Perkembangbiakan dan penyebaran bakteri penyebab kasus TB dapat dicegah dengan bangunan tempat tinggal yang baik, sirkulasi dan sinar matahari cukup serta imunitas tubuh dapat mengurangi.

Tidak hanya pemanfaatan data, koordinasi juga diharapkan dapat terus berjalan. Dibutuhkan leadership yang kuat mulai dari puskesmas hingga kepala dinas. Seorang pemimpin harus mau turun ke lapangan untuk memantau implementasi program yang ada. Sudah bukan jamannya lagi pemimpin hanya didasarkan pada urutan kepangkatan. Tanpa kemampuan leadership yang baik, integrase program sulit berjalan dengan baik.

Dukungan Lintas Sektor

Agar pemanfaatan data PISPK dapat dimanfaatkan secara maksimal, dibutuhkan pula dukungan dan koordinasi lintar sektor. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan pelaksanaan PISPK. Dengan adanya aturan SPM, para kepala daerah akan turut mendukung Program Indonesia Sehat.

Evaluasi Pemetaan Keluarga Sehat 2018 turut pula menghadirkan beberapa pembicara dari Kementerian Kesehatan, Health Policy Unit Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). Bila Kemendagri memiliki dukungan melalui program SPM, Kemendes memiliki Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan, di antaranya melalui pembangunan sarana dan prasarana dengan sanitasi layak serta akses ke sarana kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Badan Litbang Kesehatan memaparkan hasil riset yang telah dilakukan di 12 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mengimplementasikan PISPK. Ditemukan masih banyak terjadi perbedaan pemahaman terhadap definisi operasional (DO) dan tenaga pendata yang belum mendapatkan pelatihan teknis PISPK.

Sebagai dua kabupaten perwakilan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Banggai berbagi pengalaman selama mengimplementasikan PISPK selama ini. Informasi yang dibagi mencakup trik cara mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan selama proses pendataan, inovasi yang dilakukan serta pemanfaatan data PISPK.

Di bagian akhir, dilakukan acara desk, yaitu diskusi kelompok antara para pengelola data daaerah dengan pengelola program di Kementerian Kesehatan yang didasarkan pada kelompok pembina wilayah (binwil). Secara keseluruhan, peserta dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu: pembina wilayah (binwil) Sekretariat Jenderal, binwil Ditjen Kesehatan Masyarakat, binwil Ditjen Pelayanan Kesehatan, binwil Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, binwil Badan PPSDM Kesehatan dan binwil Badan Litbang Kesehatan. Dalam diskusi ini dibahas mengenai kondisi implementasi PISPK di seluruh wilayah. Permasalahan apa yang dihadapi selama ini, serta rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Sesi diskusi ini menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi rencana tindak lanjut bagi kab/kota, provinsi dan Kementerian Kesehatan.

Informasi ini disampaikan oleh Tim Website Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 

Informasi Terkait Lainnya