PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

Layanan Jaringan
Pusdatin

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas

Dipublikasikan Pada : FRI, 11 OCT 2019, Dibaca : 238 Kali

Bogor, 11 Oktober 2019

Puskemas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat membutuhkan dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan manajemen Puskesmas. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas diharapkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan dapa terwujud, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Permenkes tentang Sistem Informasi Puskesmas ini merupakan salah satu bentuk dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan sistem informasi kesehatan. Selain itu, dengan terbitnya Permenkes Nomor 31 Tahun 2019, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 63/Menkes/SK/II/1981 tentang Penetapan Berlakunya Penyelenggaraan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dinyatakan dicabut.

Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas yang diselenggarakan selama tiga hari, sejak tanggal 9-11 Oktober 2019 di Bogor, mengupas tuntas mengenai Permenkes Nomor 31 Tahun 2014. Permenkes ini memuat 36 pasal dalam batang tubuh dan 20 formulir pelaporan sebagai lampiran. Pelaporan dalam Sistem Infomasi Puskesmas terdiri dari laporan data dasar dan laporan program, untuk laporan program terdiri dari laporan bulanan, KLB, dan laporan tahunan program. 

Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didik Budijanto, menyampaikan pentingnya implementasi Sistem Informasi Puskesmas dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Kesehatan. Selain itu, dengan adanya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik yang merupakan produk sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Perwakilan dari Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, selaku narasumber pada acara sosialisasi ini, menyampaikan kisi-kisi formulir pencatatan sebagai sumber data dalam mengisi formulir pelaporan. Formulir pencatatan dalam Sistem Informasi Puskesmas merupakan aturan terpisah dari Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 yang rencananya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

Bapak Oscar Primadi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, juga memberikan arahan dan memimpin diskusi pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan perjalanan panjang dalam proses revisi SP2TP yang dimulai sejak tahun 2014 dan berakhir dengan kesepakatan untuk merumuskan sebuah sistem informasi di puskesmas. Sebuah sistem yang tidak hanya mengatur tentang pencatatan dan pelaporan, tapi juga mengatur seluruh aktivitas di Puskesmas dalam rangka memperoleh data dan informasi beserta pengorganisasian dan pendanaanya. 

Dalam ketentuan peralihan pada Permenkes ini disebutkan bahwa pengelolaan sistem informasi yang ada di Puskesmas saat ini wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan pada 22 Agustus 2019. Untuk membantu hal tersebut, Pusat Data dan Informasi mengakomodir pendanaan melalui Dana Dekonsentrasi agar Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Materi Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas dapat diunduh dengan memindai QRcode pada artikel ini. Adapun materi hanya dapat diakses hingga 30 November 2019.

Informasi Terkait Lainnya