PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

 

Layanan Jaringan
Pusdatin

Koneksi jaringan komputer baik publik maupun privat (private network) yang berbasis protokol TCP/IP.

 
Kumpulan data infografis yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pertemuan Validasi Data Kesehatan (Serial Webinar 3)

Dipublikasikan Pada : MON, 07 SEP 2020, Dibaca : 333 Kali

Jakarta, 1 September 2020
Data kesehatan merupakan sekumpulan data yang menjadi prioritas kebutuhan informasi di bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global di bidang kesehatan. Termasuk dalam data kesehatan yaitu data rutin (diantaranya digunakan untuk penyusunan profil kesehatan), data SPM bidang kesehatan, data dasar puskesmas, dan data penunjang kesehatan lain seperti data sasaran program bidang kesehatan. 

Informasi kesehatan yang berkualitas dihasilkan dari data kesehatan yang juga berkualitas. Kualitas data kesehatan diantaranya dapat diukur melalui validasi data. Data yang divalidasi dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kualitas dari informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketersediaan dan juga kualitas data kesehatan serta pemanfaatannya, maka Pusat Data dan Informasi mengadakan pertemuan validasi data yang melibatkan lintas program kesehatan dan juga lintas sektor serta dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berada dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

Sedianya, Pertemuan Validasi Data Kesehatan sejatinya akan dilaksanakan dalam tiga hari pertemuan tatap muka. Namun mengingat pandemi COVID-19 yang terjadi, maka pertemuan dilakukan secara daring (serial webinar) sebanyak empat kali pertemuan. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Pertemuan Validasi Data Kesehatan serial webinar yang ke-3. Pertemuan dilakukan secara luring di Hotel The Westin Jakarta dengan protokol kesehatan pencegahan COVID 19 yang ketat. Selain itu, pada saat yang sama pertemuan juga dilakukan secara daring (webinar) untuk peserta pusat lainnya.
 
Pertemuan Validasi Data Kesehatan (serial webinar ke-3) dibuka oleh Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Anas Maruf, MKM. Pertemuan secara luring dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dan peserta daring sebanyak kurang lebih juga 50 orang. Peserta dalam pertemuan ini melibatkan lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan juga peserta yang berasal dari lintas sektor seperti dari  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pertemuan ini memiliki dua fokus utama, yaitu pada sesi pertama mengenai pemenuhan data indikator pencapaian pembangunan kesehatan melalui pengumpulan dan pelaporan data rutin, serta monitoring dan evaluasi terhadap indikator National Action Plan for Health Security (NAPHS). NAPHS sendiri merupakan rencana aksi nasional ketahanan kesehatan Indonesia yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

Sesi pertama bertujuan untuk menetapkan kembali jumlah indikator yang datanya berasal dari data rutin yang akan menjadi target, menyepakati cara perhitungan indikator, dan menyepakati mekanisme pelaporan indikator tersebut. Data kesehatan rutin sangat dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi di tingkat pusat maupun daerah dan merupakan indikator kementerian/Lembaga yang dipantau. Indikator datarutin yang akan dinilai diharapkan memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan oleh Bappenas, yaitu: (1) merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); (2) merupakan indikator yang highly demand atau banyak dicari/dibutuhkan; dan (3) Indikator yang datanya selama ini belum berasal dari data rutin. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa indikator yang menjadi target akan diambil dari indikator-indikator dalam RPJMN, yang perumusannya akan kembali melibatkan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada sesi kedua pertemuan membahas tentang monitoring dan evaluasi dari NAPHS. NAPHS dilahirkan sebagai upaya untuk mengatasi darurat kesehatan di Indonesia seperti diantaranya penyebaran penyakit menular, kejadian yang disebabkan radiasi nuklir, pencemaran biologis, pencemaran bahan kimia, bioterorisme, dan makanan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. NAPHS diluncurkan pada bulan Desember 2019 oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta 22 Kementerian/ Lembaga. Dalam rencana aksi tersebut telah diidentifikasi terdapat 19 technical area yang nantinya masing-masing technical area tersebut diharapkan dapat dilakukan analisis dan identifikasi sesuai kondisi masing-masing.

Informasi Terkait Lainnya