RILIS BERITA PUSDATIN

• ``Dialog Bersama Menteri Kesehatan untuk Peningkatan Kesehatan Lansia`` Peringatan HLUN 2020
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 23 September 2020

  
  

  Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Teleconference ``Dialog Bersama Menteri Kesehatan Untuk Peningkatan Kesehatan Lansia`` dalam rangka Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020.

  
  

  Salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada lanjut usia adalah adanya pencanangan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lansia Nasional (HLUN), yang dapat digunakan sebagai momen kampanye untuk meningkatkan perhatian, kesadaran dan kepedulian masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kesehatan para Lanjut usia (Lansia). 

  
  

  Sejak awal tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi global COVID-19 dan Lansia merupakan kelompok yang berisiko tinggi terhadap penularan dan kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, maka kegiatan kampanye kesehatan lanjut usia dalam rangka acara puncak peringatan HLUN tahun 2020 diselenggarakan secara virtual melalui Web seminar (Webinar) dan Teleconference bersama Menteri Kesehatan RI. 

  
  

  Pada Teleconference Dialog bersama Menteri Kesehatan dengan 3 Provinsi terpilih (DKI Jakarta, Bali dan Nusa Tenggara Timur) ini, disampaikan paparan singkat oleh ketiga provinsi  tersebut dengan topik bahasan yang berbeda terkait pelayanan kesehatan Lansia di fasilitas kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan Lansia. Paparan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan gambaran pelaksanaan kegiatan kesehatan Lansia di tingkat masyarakat/komunitas, yaitu pemberdayaan masyarakat di Posyandu Lansia, pemberdayaan Lansia dan kearifan lokal dalam pencegahan masalah kesehatan lansia. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memaparkan implementasi pelayanan kesehatan Lansia di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Kebun Jeruk sebagai salah satu Puskesmas Santun Lansia. Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan implementasi pelayanan kesehatan Lansia di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di RSU Sanglah Denpasar sebagai Rumah Sakit dengan Layanan Geriatri dengan Tim Geriatri Terpadu. 

  
  

  Selain dialog interaktif bersama Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali dan Provinsi NTT, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga mengapresiasi langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan kesehatan lansia. Senada dengan hal itu, Terawan memberi beberapa pesan sebagai berikut: 

  1. Pada level masyarakat, perkuat kemitraan dan jejaring dengan berbagai organisasi masyarakat seperti PKK dan lintas sektor di Kecamatan dan Desa, 

  2. Di tingkat pelayanan primer (FKTP), tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang santun lansia dengan penguatan koordinasi dalam pembinaan posyandu dan panti lansia atau lembaga sejenisnya, penguatan perawatan jangka panjang, pemberdayaan lansia, serta bersinergi dengan berbagai program yang telah ada seperti: PIS-PK, GERMAS dalam pencapaian target SPM, 

  3. Di tingkat pelayanan rujukan (FKRTL), penyiapan pelayanan geriatri terpadu dengan Tim terpadu sangat diperlukan untuk mempermudah akses, melakukan penyederhanaan alur pelayanan, tingkatkan efektifitas sistem rujukan, serta pastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lansia, 

  4. Perlu koordinasi yang lebih serius dengan BPJS, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, serta meningkatkan keterlibatan pihak swasta/dunia usaha dalam optimalisasi sistem pembiayaan.

  
  
• Hari Lanjut Usia Nasional 2020, Negara Hadir untuk Lansia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 22 September 2020

  
  

  Kementerian Kesehatan gelar Web Seminar Nasional Kesehatan Lanjut Usia dalam rangka Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2020 dengan topik ``Meningkatkan Kualitas Hidup Lanjut Usia Melalui Perawatan Jangka Panjang Dan Pemberdayaan Potensi Lansia`` pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020.

  
  

  Acara Webinar ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, melalui tayangan video, sekaligus juga peluncuran RAN Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2020-2024. Dalam kata sambutannya Menteri Kesehatan, Terawan menuturkan bahwa tema Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2020 adalah Negara Hadir untuk Lanjut Usia``, dengan subtema bidang kesehatan: Keluarga Sayang Lansia, Keluarga Bahagia``. Ini dimaksudkan agar keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat hendaknya senantiasa memberikan kasih sayang, mendampingi dan mendukung lansia untuk berperilaku hidup sehat, memiliki Jaminan Kesehatan, mandiri, aktif, produktif serta senantiasa bahagia.

  
  

  Lebih Lanjut, disampaikan Menteri Kesehatan bahwa saat ini jumlah Lansia di Indonesia sekitar 27,1 juta orang (hampir 10% dari total penduduk), dan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat menjadi 33,7 juta (11,8%). Peningkatan jumlah lansia dengan berbagai masalah kesehatannya menjadi tantangan bagi kita untuk mempersiapkan lansia yang sehat dan mandiri, agar meminimalisir beban bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, kesehatan lansia ini sudah masuk ke dalam indikator RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

  
  

  ``Mari kita berikan dukungan dan kesempatan kepada para senior kita untuk tetap berkarya dan mendarmabaktikan potensinya bagi diri, keluarga dan masyarakat,`` kata Terawan dalam video sambutannya.

  
  

  Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini, Lansia merupakan kelompok yang paling rentan, berisiko terpapar COVID-19 dan terjadi kematian, Untuk itu kita harus mengedukasi masyarakat, keluarga dan lansia agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan untuk melindungi lansia dari tertular Covid-19.

  
  

  Selain memberi sambutan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga melakukan peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lanjut Usia tahun 2020-2024, sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. ``Saya menghimbau seluruh pihak terkait agar dapat melaksanakan seluruh rencana aksi tersebut secara sinergis, terintegrasi dan koordinasi yang baik,`` demikian kata Terawan sesaat sebelum membuka secara resmi Web Seminar Nasional Kesehatan Lanjut Usia dalam rangka Puncak Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tahun 2020.

  
  

  Setelah acara pembukaan secara resmi oleh Menteri Kesehatan sekaligus peluncuran RAN Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2020-2024, acara dilanjutkan dengan sesi paparan oleh para Narasumber ahli dari Bappenas, BPJS, Rektor Urindo dan dr Andi Nafsiah Mboi, S.PA., MPH. Pada Webinar ini juga melibatkan provinsi terpilih melalui tayangan video kegiatan sebagai pembelajaran bagi daerah lain, yaitu Sulawesi Utara sebagai Perwakilan Model pelaksanaan kegiatan ``Pemberdayaan Lansia`` dan D.I. Yogyakarta sebagai Perwakilan Model pelaksanaan kegiatan ``Perawatan Jangka Panjang``.

  
  

  Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id. (D2)
• Pertemuan Validasi Data Kesehatan (Serial Webinar 3)
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
  

  Jakarta, 1 September 2020

  Data kesehatan merupakan sekumpulan data yang menjadi prioritas kebutuhan informasi di bidang kesehatan berdasarkan kriteria tertentu serta sesuai indikator strategis nasional dan global di bidang kesehatan. Termasuk dalam data kesehatan yaitu data rutin (diantaranya digunakan untuk penyusunan profil kesehatan), data SPM bidang kesehatan, data dasar puskesmas, dan data penunjang kesehatan lain seperti data sasaran program bidang kesehatan. 

  
  

  Informasi kesehatan yang berkualitas dihasilkan dari data kesehatan yang juga berkualitas. Kualitas data kesehatan diantaranya dapat diukur melalui validasi data. Data yang divalidasi dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kualitas dari informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketersediaan dan juga kualitas data kesehatan serta pemanfaatannya, maka Pusat Data dan Informasi mengadakan pertemuan validasi data yang melibatkan lintas program kesehatan dan juga lintas sektor serta dinas kesehatan provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini berada dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

  
  

  Sedianya, Pertemuan Validasi Data Kesehatan sejatinya akan dilaksanakan dalam tiga hari pertemuan tatap muka. Namun mengingat pandemi COVID-19 yang terjadi, maka pertemuan dilakukan secara daring (serial webinar) sebanyak empat kali pertemuan. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 telah dilaksanakan Pertemuan Validasi Data Kesehatan serial webinar yang ke-3. Pertemuan dilakukan secara luring di Hotel The Westin Jakarta dengan protokol kesehatan pencegahan COVID 19 yang ketat. Selain itu, pada saat yang sama pertemuan juga dilakukan secara daring (webinar) untuk peserta pusat lainnya.

   

  Pertemuan Validasi Data Kesehatan (serial webinar ke-3) dibuka oleh Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Anas Maruf, MKM. Pertemuan secara luring dihadiri oleh kurang lebih 50 peserta dan peserta daring sebanyak kurang lebih juga 50 orang. Peserta dalam pertemuan ini melibatkan lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan juga peserta yang berasal dari lintas sektor seperti dari  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

  
  

  Pertemuan ini memiliki dua fokus utama, yaitu pada sesi pertama mengenai pemenuhan data indikator pencapaian pembangunan kesehatan melalui pengumpulan dan pelaporan data rutin, serta monitoring dan evaluasi terhadap indikator National Action Plan for Health Security (NAPHS). NAPHS sendiri merupakan rencana aksi nasional ketahanan kesehatan Indonesia yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

  
  

  Sesi pertama bertujuan untuk menetapkan kembali jumlah indikator yang datanya berasal dari data rutin yang akan menjadi target, menyepakati cara perhitungan indikator, dan menyepakati mekanisme pelaporan indikator tersebut. Data kesehatan rutin sangat dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi di tingkat pusat maupun daerah dan merupakan indikator kementerian/Lembaga yang dipantau. Indikator datarutin yang akan dinilai diharapkan memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan oleh Bappenas, yaitu: (1) merupakan indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); (2) merupakan indikator yang highly demand atau banyak dicari/dibutuhkan; dan (3) Indikator yang datanya selama ini belum berasal dari data rutin. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa indikator yang menjadi target akan diambil dari indikator-indikator dalam RPJMN, yang perumusannya akan kembali melibatkan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

  
  

  Pada sesi kedua pertemuan membahas tentang monitoring dan evaluasi dari NAPHS. NAPHS dilahirkan sebagai upaya untuk mengatasi darurat kesehatan di Indonesia seperti diantaranya penyebaran penyakit menular, kejadian yang disebabkan radiasi nuklir, pencemaran biologis, pencemaran bahan kimia, bioterorisme, dan makanan yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. NAPHS diluncurkan pada bulan Desember 2019 oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta 22 Kementerian/ Lembaga. Dalam rencana aksi tersebut telah diidentifikasi terdapat 19 technical area yang nantinya masing-masing technical area tersebut diharapkan dapat dilakukan analisis dan identifikasi sesuai kondisi masing-masing.

  
  
• Validasi Data, Salah Satu Upaya yang Sangat Penting untuk Bisa Menghasilkan Data yang Berkualitas
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 27 Juli 2020

  
  

  Data merupakan hal yang sangat penting dan berharga terlebih lagi pada kondisi pandemic COVID19 seperti ini, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan data, terutama data individu dan data kesehatan. Untuk itu, menjaga keamanan data merupakan hal yang sangat penting karena saat ini data merupakan aset yang bernilai tinggi, sehingga banyak orang yang ingin memiliki dan memanfaatkannya (baik itu pemanfaatan yang baik maupun yang kurang baik).

  
  

  Untuk itu pengelola data harus lebih aware tidak hanya pada dirinya sendiri tapi juga membantu masyarakat untuk melindungi data pribadi juga data lain yang sifatnya rahasia.

  
  

  Hal diatas adalah cuplikan dari paparan tentang keamanan data yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drh. Didik Budijanto, M. Kes di hotel Westin, Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 pada acara Pertemuan Validasi Data Kesehatan yang diadakan oleh Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan.

  
  

  Validasi data merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk bisa menghasilkan data yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan informasi yang benar dan tidak meresahkan. Hal itu juga merupakan salah satu tujuan diadakannya pertemuan tersebut selain juga untuk menyediakan data kesehatan rutin, data dasar puskesmas, dan data SPM yang tepat waktu dan konsisten, juga tersedianya data sasaran program.

  
  

  Data kesehatan rutin sangat dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi di tingkat pusat maupun daerah dan merupakan indikator yang dipantau. Data sasaran program diperlukan oleh program dan daerah untuk menentukan jumlah sasaran sehingga dianggap perlu untuk belajar menghitung data sasaran progam dan tidak mengandalkan BPS selalu.

  
  

  Pertemuan Validasi Data Kesehatan ini diikuti oleh pengelola SIK dari 34 provinsi, pengelola data di program, serta narasumber dari lintas sektor dan lintas program. Untuk peserta dari provinsi, Pusdatin melaksanakan pertemuan secara daring tentunya dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol Kesehatan.

  
  

  Selain topik tentang Perlindungan Keamanan Data Pribadi, di pertemuan ini juga disampaikan paparan tentang Analisis Big Data dalam Kasus Pandemi oleh Panji Wasmana, Chief Technology Officer, IBM Indonesia. Dalam paparannya Panji menyampaikan tentang apa itu data, manfaat, cara proses dan analisis big Data. Yang menarik dari paparannya adalah bahwa Big data dapat membantu Kementrian Kesehatan untuk mengelola data dan menghasilkan berbagai wawasan yang membantu proses pengambilan keputusan.

  
  

  Materi lain yang disampaikan dalam pertemuan ini adalah, Pengelolaan Data COVID 19 di Indonesia oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Boga Hardhana, S.Si, MM. Serta agenda lain adalah Review Data dan Informasi : Profil Kesehatan Kab/Kota, Data Standar Pelayanan Minimal, dan Data Dasar Puskesmas yang disampaikan oleh Kepala Subbidang Data dan Analisis, Farida Sibuea, MSc. PH. 

  
  

  Menutup paparannya, Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan dan menghimbau kepada rekan pengelola data di pusat dan di provinsi agar tetap bekerja dan berproduktif dalam tatanan hidup yang baru dengan tetap mengirimkan dan melakukan pelaporan data kesehatan secara rutin agar informasi kesehatan bisa dihasilkan dengan kualitas yang baik. Dan pimpinan bisa memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, tentunya dengan tetap menjaga kedaulatan data.

  
  
• Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Stigma masih menyelimuti isu kejiwaan di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai  gangguan kesehatan jiwa disebabkan oleh hal yang tidak rasional maupun supranatural, misalnya pengidap skizofrenia disebabkan karena sihir, kemasukan setan, kemasukan roh jahat, melanggar larangan, dan lain-lain. Dengan adanya stigma ini masyarakat menanganinya dengan non medis (ahli spiritual).

  
  

  Infodatin Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia ini dapat diunduh di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.

  
  

  Atau klik di sini.
• Infodatin Situasi Filariasis di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Filariasis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena masih berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup. Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan eliminasi flariasis tahun 2020 sesuai ketetapan World Health Organization (WHO) tentang Kesepakatan Global Eliminasi Filariasis tahun 2020 (The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020) (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

  
  

  Di Indonesia, sampai dengan tahun 2014 terdapat lebih dari 14 ribu orang menderita klinis kronis filariasis (elephantiasis) yang tersebar di semua provinsi. Secara epidemiologi, lebih dari 120 juta penduduk Indonesia berada di daerah yang berisiko tinggi tertular filariasis. Sampai akhir tahun tahun 2014, terdapat 235 kabupaten/kota endemis filariasis, dari 511 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis ini dapat bertambah karena masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum terpetakan (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

  
  

  Infodatin Situasi Filariasis di Indonesia ini dapat diunduh di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.

  
  

  Atau klik di sini
• Satu Data Kesehatan untuk Indonesia Memudahkan Akses Pelayanan Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Hong Kong, 15 Oktober 2019

  Satu Data Kesehatan untuk Indonesia memudahkan akses pelayanan kesehatan. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, drg. Oscar Primadi, MPH saat menjadi pembicara pada Panel ``Countries` Perspectives on Digital Health`` dalam Global Health Digital Partnership (GDHP) Summit ke-5 yang diselenggarakan di Sha Tin, Hong Kong, pada tanggal 15-16 Oktober 2019.

  Kementerian Kesehatan Indonesia mendapat apresiasi dari Ketua GDHP Sekretaris Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India, Mrs. Preeti Sudan serta negara-negara yang hadir pada pertemuan dimaksud.

  Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada panel Work Stream Discussion Session II ``Evidence and Evaluation`` menjelaskan, ``Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam mengelola bukti dan evaluasi yang dapat dibagikan, yang akan berguna bagi banyak negara.``

  Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menetapkan dan mempertahankan standar dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan standar nasional dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  GDHP Summit yang dihadiri 18 negara dan organisasi multinasional ini dibuka oleh Sekretaris Biro Makanan dan Kesehatan Hong Kong, Prof. Sophia Chan. Dalam sambutannya, Chan menyampaikan bahwa kesehatan merupakan salah satu elemen penting dari Governments Smart City Blueprint bagi Hong Kong.

  Menurut Chan telah diluncurkan sejumlah langkah untuk membantu mengatasi berbagai tantangan pelayanan kesehatan termasuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer dan pencegahan penyakit, peningkatan layanan kesehatan publik, serta peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

  GDHP Summit ke-5 di Hongkong ini menekankan pentingnya mengembangkan standardisasi global untuk kesehatan digital, meningkatkan kematangan kesehatan digital demi pengembangannya di masa depan, dan penyelarasan kategori manfaat standar indeks kesehatan digital global. Selama Summit, peserta akan berdiskusi dengan tema cyber security, interoperability, evidence and evaluation, policy environments, clinical and consumer engagement.

  

  Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi serta Perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri, telah berpartisipasi aktif dalam setiap agenda pembahasan, termasuk menjadi pembicara.

  Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(gi)
• Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bogor, 11 Oktober 2019

  Puskemas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat membutuhkan dukungan sistem informasi dalam penyelenggaraan manajemen Puskesmas. Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas diharapkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan dapa terwujud, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

  Permenkes tentang Sistem Informasi Puskesmas ini merupakan salah satu bentuk dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan sistem informasi kesehatan. Selain itu, dengan terbitnya Permenkes Nomor 31 Tahun 2019, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 63/Menkes/SK/II/1981 tentang Penetapan Berlakunya Penyelenggaraan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) dinyatakan dicabut.

  Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas yang diselenggarakan selama tiga hari, sejak tanggal 9-11 Oktober 2019 di Bogor, mengupas tuntas mengenai Permenkes Nomor 31 Tahun 2014. Permenkes ini memuat 36 pasal dalam batang tubuh dan 20 formulir pelaporan sebagai lampiran. Pelaporan dalam Sistem Infomasi Puskesmas terdiri dari laporan data dasar dan laporan program, untuk laporan program terdiri dari laporan bulanan, KLB, dan laporan tahunan program. 

  Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didik Budijanto, menyampaikan pentingnya implementasi Sistem Informasi Puskesmas dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Kesehatan. Selain itu, dengan adanya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik yang merupakan produk sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

  Perwakilan dari Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, selaku narasumber pada acara sosialisasi ini, menyampaikan kisi-kisi formulir pencatatan sebagai sumber data dalam mengisi formulir pelaporan. Formulir pencatatan dalam Sistem Informasi Puskesmas merupakan aturan terpisah dari Permenkes Nomor 31 Tahun 2019 yang rencananya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

  Bapak Oscar Primadi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, juga memberikan arahan dan memimpin diskusi pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan perjalanan panjang dalam proses revisi SP2TP yang dimulai sejak tahun 2014 dan berakhir dengan kesepakatan untuk merumuskan sebuah sistem informasi di puskesmas. Sebuah sistem yang tidak hanya mengatur tentang pencatatan dan pelaporan, tapi juga mengatur seluruh aktivitas di Puskesmas dalam rangka memperoleh data dan informasi beserta pengorganisasian dan pendanaanya. 

  Dalam ketentuan peralihan pada Permenkes ini disebutkan bahwa pengelolaan sistem informasi yang ada di Puskesmas saat ini wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan pada 22 Agustus 2019. Untuk membantu hal tersebut, Pusat Data dan Informasi mengakomodir pendanaan melalui Dana Dekonsentrasi agar Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

  Materi Sosialisasi Sistem Informasi Puskesmas dapat diunduh dengan memindai QRcode pada artikel ini. Adapun materi hanya dapat diakses hingga 30 November 2019.

  
• Situasi dan Pencegahan Bunuh Diri
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bunuh diri merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan saat ini menjadi perhatian global. Jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian per tahun atau 1 kematian setiap 40 detik. Bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua pada kelompok umur 15-29 tahun dan 79% terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah.

   

  Negara-negara di dunia telah berkomitmen untuk menurunkan 10% angka kematian karena bunuh diri (Suicide Rate) pada tahun 2020 sebagaimana yang terdapat di dalam WHO Mental Health Action Plan 2013-2020. Selain itu angka kematian karena bunuh diri merupakan salah satu indikator dari target 3.4 dari Sustainable Development Goals (SDGs), dimana pada tahun 2030 angka kematian karena bunuh diri harus diturunkan sepertiganya.

  
  

  Infodatin Situasi dan Pencegahan Bunuh Diri ini dapat di-download di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.

  
  

  Atau klik di sini 
• Kemenkes Luncurkan Aplikasi Satu Data Kesehatan dan Tanda Tangan Digital
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 27 September 2019

  
  

  Kementerian Kesehatan RI meluncurkan Aplikasi Satu Data Kesehatan dan Tanda Tangan Digital. Dua inovasi tersebut diinisiasi untuk mengintegrasikan berbagai data informasi yang akurat.

  
  

  Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, drh. Didik Budijanto mengatakan aplikasi Satu Data Kesehatan ini akan membuat tata kelola data Kesehatan lebih bagus serta memberikan kontribusi pada tata kelola yang baik dan menuju pembangunan kesehatan berkelanjutan.

  
  

  Aplikasi Satu Data Kesehatan ini mencakup data penyakit, data fasilitas kesehatan, data SDM Kesehatan, data anggaran,

  
  

  ``Satu data kesehatan merupakan upaya mengelola data dan informasi kesehatan menjadi harta karun untuk kebijakan ke depan. Prinsip dasar satu data kesehatan kita harus punya satu portal data, meta data yang baku,`` katanya, Jumat (27/9) di Gedung Kemenkes, Jakarta.

  
  

  Diluncurkannya Aplikasi Satu Data ini, lanjut Didik, karena sudah cukup banyak sistem informasi bertebaran. Hal ini yang mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang pas.

  
  

  ``Adanya satu data ini mudah-mudahan bisa memberikan data akurat mutakhir, bisa diakses siapapun dan bisa menghasilkan kebijakan pas di sektor kesehatan,`` ucap Didik.

  
  

  Selain itu, terkait tanda tangan digital, Didik mengatakan Kemenkes akan menerapkannya untuk memudahkan proses birokrasi.

  
  

  ``Tanda tangan digital ini tersertifikasi, legal dan mempunyai nilai berdasarkan hukum yang sah menurut Undang-undang ITE,`` katanya.

  
  

  Melalui tanda tangan digital ini diharapkan bisa mengefisiensi waktu dan tenaga bahkan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.

  
  

  Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengapresiasi Pusat Data dan Informasi yang telah meluncurkan aplikasi Satu Data Kesehatan. Menkes Nila mengaku aplikasi tersebut merupakan hal luar biasa karena mencakup berbagai data yang berhubungan dengan kesehatan.

  
  

  ``Kemenkes ini terdiri dari unit-unit kerja, dengan aplikasi ini bisa bersatu dalam menyajikan data. Aplikasi ini juga bisa menjadi acuan yang tepat dalam menentukan kebijakan,`` kata Menkes Nila.

  
  

  Menkes Nila juga mengapresiasi adanya Tanda Tangan Digital, karena akan mempermudah pekerjaan.

  
  

  ``Tanda Tangan Digital ini aman. Sekarang dengan tanda tangan digital akan mempermudah pekerjaan dan keamanan terjamin. Mudah-mudahan mempercepat daam bekerja,`` ucap Menkes.

  
  

  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian juga mengapresiasi adanya Aplikasi Satu Data Kesehatan dan Tanda Tangan Digital ini. Ia mengaku siap mendukung implementasinya di sektor kesehatan.

  
  

  Dukungan juga dilontarkan dari Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Yanuar Nugroho.

  
  

  ``Satu data memastikan data pemerintah punya standar dan meta data yang baku. Hal ini penting karena membantu pengumpulan data yang tepat. Karena itu kami dari KSP (Kantor Staf Presiden) mendorong diwujudkannya satu data,`` ucap Yanuar.

  
  

  Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.
• Penjelasan Tata Cara Pengajuan & Implementasi Tanda Tangan Digital

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Video Penjelasan Tanda Tangan Digital (eSign)

  
  

  Menuju revolusi industri 4.0, pemerintah saat ini ditantang oleh perkembangan teknologi dimana semuanya serba digital. Oleh karenanya, pemerintah gencar melakukan implementasi sistem berbasis elektronik atau disingkat SPBE. Tanda tangan digital merupakan salah satu wujud implementasi tata kelola pemerintah berbasis elektronik.

  Tanda tangan digital, adalah, tanda tangan elektonik, yang tersertifikasi, dan mempunyai kunci kriptografi. Penggunaan tanda tangan digital memiliki berbagai dampak positif baik dalam efisiensi sumber daya, tenaga, waktu, SDM serta lingkungan.

  Kementerian Kesehatan berkerjasama dengan Badan Sandi dan Siber Negara melakukan implementasi penggunaan tanda tangan digital didalam berbagai aplikasi Kementerian Kesehatan.

  Video Tata Cara Pengajuan Tanda Tangan Digital (eSign) individu & kolektif Kementerian Kesehatan

  
  

  Pusat Data dan Informasi mengkoordinasikan pegawai di Kementerian Kesehatan yang ingin menggunakan tanda tangan digital (eSign). 

  Pegawai dapat mengakses website Pusat Data dan Informasi : pusdatin.kemkes.go.id

  Pilih menu Layanan-Katalog Layanan Kemudian pilih ikon tanda tangan digital bergambar sidik jari.

  Kemudian isi formulir dan lampiran scan KTP, Scan Surat Rekomendasi Kepala Satker, dan Scan Spesimen tanda tangan.

  Video Pengajuan Implementasi Tanda Tangan Digital (eSign) pada Aplikasi & Contoh Penggunaannya

  Video ini menjelaskan tata cara pengajuan implementasi tanda tangan digital (eSign) pada aplikasi yang telah dimiliki oleh unit/satuan kerja di Kementerian Kesehatan serta contoh penggunaannya pada aplikasi perkantoran e-Office Kementerian Kesehatan.
• Situasi Glaukoma di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sebanyak 2,78% gangguan penglihatan di dunia disebabkan oleh glaukoma. Dalam kasus kebutaan, glaukoma menjadi penyebab kedua terbesar, setelah katarak, di dunia. Glaukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak segera ditangani, glaukoma akan menyebabkan penurunan penglihatan irreversible (tidak dapat kembali seperti semula) yang dapat menuju kebutaan. 

  
  

  Di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2007 prevalensi glaukoma sebesar 0,46%, artinya sebanyak 4 sampai 5 orang dari 1.000 penduduk Indonesia menderita glaukoma. Berdasarkan data aplikasi rumah sakit online (SIRS online), jumlah kunjungan glaukoma pada pasien rawat jalan di RS selama tahun 2015-2017 mengalami peningkatan.

  
  

  Infodatin Situasi Glaukoma di Indonesia ini dapat di-download di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.

  
  

  Atau klik di sini.
• Infodatin Down Syndrom 2019
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sindrom Down adalah suatu kelainan genetik dibawa sejak bayi lahir, terjadi ketika saat masa embrio (cikal bakal bayi) disebabkan kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut "nondisjunction" embrio yang biasanya menghasilkan dua salinan kromosom 21, pada kelainan Sindrom Down menghasilkan salinan 3 kromosom 21 akibatnya bayi memiliki 47 kromosom bukan 46 kromosom seperti lazimnya.
• Profil Kesehatan Indonesia 2018
• Prosedur Layanan Hosting dan Co Location
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  1. Prosedur Layanan Hosting  [Lihat]

  2. Prosedur Layanan Co-Location  [Lihat]
• Hasi Survei Layanan Pusdatin 2019
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
• [VIDEO] Panduan Pelaporan Gratifikasi Online Kemenkes
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
  
  
  
  
• Workshop Web 2019: ``Website Mendukung Satu Data Kesehatan``
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 4 Maret 2019

  
  

  Website merupakan salah satu media yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendiseminasikan informasi bidang kesehatan. Selain sumber daya yang terlatih dan berkualitas, pengelolaan website yang baik sangat ditentukan pula oleh konten yang selalu diperbaharui dan terpercaya (reliable). Tata kelola website yang baik mendorong percepatan implementasi Satu data Kesehatan. Demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes pada pembukaan Workshop Website 2019 pada 4 Maret 2019 di Hotel Harris, Kota Bekasi, Jawa Barat.  

  
  

  Secara tugas dan fungsi, pengelolaan web portal Kementerian Kesehatan berada di Pusat Data dan Informasi, berkolaborasi dengan pengelola website satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kontribusi informasi dari seluruh satuan kerja menjadikan informasi yang disajikan web Kementerian Kesehatan lebih menyeluruh dan terpercaya. 

  
  

  Peraturan Presiden (Perpres) 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan keterpaduan pengembangan instansi pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Percepatan implementasi SPBE mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective melalui penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah dan aplikasi umum. Sebagai salah satu aplikasi yang digunakan sebagai media diseminasi data dan informasi, web Kementerian Kesehatan menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Semakin besar interaksi masyarakat dengan website maka semakin besar kebutuhan keamanan informasi untuk web tersebut. 

  
  

  Menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, ada dua jenis informasi, yaitu informasi publik dan informasi dikecualikan. Informasi publik wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat. Sementara untuk informasi yang dikecualikan perlu dilakukan uji konsekuensi untuk menyatakan bahwa informasi bersifat ketat dan terbatas. Pada salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan ke publik, informasi yang dikecualikan wajib dihitamkan atau dikaburkan penyajiannya.

  
  

  Workshop juga menampilkan informasi mengenai pentingnya memahami dan menampilkan infografis dalam pengelolaan web. Manusia sebagai makhluk visual lebih mudah dan cepat melakukan proses terhadap informasi gambar dibandingkan dengan teks. Infografis memberi pilihan menarik kepada manusia modern dalam mengosumsi informasi yang beragam dan kompleks secara cepat dan mudah. 

  
  

  Kemudahan masyarakat mengakses dan memahami informasi menjadi hal terpenting di era digital ini. Tuntutan web untuk tampil menarik, simpel, dan informatif menjadi sebuah keharusan. Materi optimalisasi website dalam smartphone disampaikan oleh Uyung Pramudiarja dari DetikHealth. 

  
  

  Selain informasi mengenai tata kelola web, workshop menginformasikan kegiatan penilaian web e-Aspirasi 2019 yang akan diikuti oleh web unit utama dan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi. Sosialisasi mengenai poin-poin penilaian dijelaskan sebagai masukan para pengelola web untuk menjadikan web lebih menarik dan informatif. Tahun 2019 ini akan menjadi tahun ke-6 pelaksanaan e-Aspirasi web satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan menjadi tahun ke-4 pelaksanaan e-Aspirasi web Dinas Kesehatan Provinsi. 

  
  

  e-Aspirasi 2018 diikuti oleh 38 web satuan kerja (unit utama dan UPT) Kementerian Kesehatan dan 29 web Dinas Kesehatan Provinsi. Di tingkat Kementerian Kesehatan, penghargaan diberikan ke 3 pemenang, yaitu: Inspektorat Jenderal, Pusat Krisis Kesehatan, dan Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sementara di tingkat Dinas Kesehatan Provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Aceh, Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan e-Aspirasi 2019 dapat diikuti oleh lebih banyak unit utama dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi. 

  
  

  Penilaian dan penghargaan yang dilakukan bukan hanya untuk membuat peringkat namun terutama memberi masukan kepada pengelola web bagaimana agar web menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam mencari informasi bidang kesehatan. Semakin menarik dan informatif sebuah web, maka akan semakin besar peluag web tersebut menjadi rujukan pencarian informasi oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama menjadikan web Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sebagai pintu informasi bidang kesehatan dapat terealisasi. Informasi yang beredar dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini akan semakin mendukung percepatan implementasi Satu Data Kesehatan Indonesia. 

  
  

  Informasi ini disampaikan oleh Tim Website Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.

  
  
• Buku Infografis Kesehatan Indonesia 2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Buku Infografis Kesehatan Indonesia 2017 ini berisi data sosiodemografi, sarana kesehatan, sdm kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyakit, kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan, bersumber dari buku Profil Kesehatan Tahun 2017.

  
  

  Data dan informasi yang ditampilkan pada buku ini disajikan dalam bentuk infografis yang di dalamnya terdapat peta dan data dalam bentuk grafik sehingga pembaca akan lebih mudah menangkap informasi di dalamnya. 

  
  

  Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan Infografis Data Kesehatan yang akan datang.

  
  

  Buku Infografis Kesehatan Indonesia 2017 dapat diunduh di sini.
• Employee of The Month - Desember
• Pelatihan ASDK Tingkat Kabupaten Kota Angkatan ke-3 di Makassar
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 19 September 2018

  
  

  Pelatihan Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) Tingkat Kabupaten / Kota di Makassar Angkatan terakhir telah dilaksanakan selama 5 hari sejak Hari Senin tanggal 17 sampai degan hari Sabtu tanggal  22 September 2018 bertempat di Hotel Aston Makassar.

  
  

  Pelatihan diikuti oleh 105 peserta dari 17 kabupaten / kota  yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kota Manokwari, Kabupaten Nabire, Kota Sorong, Kota Manado, Kota Samarinda, Kota Kendari, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Pare Pare, Kota Makassar, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Peserta dari pusat berasal dari subdit Kesehatan Keluarga (Kesga), Imunisasi, Gizi, TB, HIV/AIDS, Malaria, SIK dan lainnya. Peserta dibagi ke dalam 4 kelas, yakni: A, B, C, D, untuk setiap kelas dengan 4 Kabupaten dan hanya satu kelas dengan peserta dari 5 Kabupaten. Dalam setiap kelas terdapat peserta dari kabupaten periode implementasi sebelumnya yaitu : Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Ambon, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

  
  

  Sementara narasumber dan instruktur pelatihan berasal dari Pusdatin Kemenkes, Subdit TB, Subdit HIV, Center of Excellent (CoE), dan Konsultan Nasional. CoE yang terlibat dalam pelatihan ASDK Angkatan ke-3 di Makassar adalah CoE dari 4 Universitas yaitu CoE dari Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Hasanudin Makassar, Universitas Dr. Sam Ratulangi Manado, dan Universitas Cendrawasih Jayapura. Setiap CoE mengirimkan 2 orang Narasumber. 

  
  

  Pelaksanaan Pelatihan dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Pusdatin Bapak  Dr.drh. Didik Budijanto, M.Kes yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi. Bapak Yudianto, SKM, M.Si. Dalam sambutan dan sesi Pembukaan disampaikan tentang Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan, dan upaya yang sudah dilakukan dalam Periode Pertama Implementasi. Antara lain dengan mengintegrasikan penggunaan Dashboard ASDK di Command Center Smart City  Makassar dan Command Center Smart City Manado.

  
  

  Sesi berikutnya disampaikan di kelas masing-masing antara lain oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Bapak Yudianto, SKM, M.Si, dan Kepala Subbid Arsitektur Sistem Informasi,  Farida Sibuea, SKM, MScPH, Konsultan Nasional ASDK serta oleh  semua Narasumber termasuk CoE dari 4 Universitas.

  
  

  Acara pelatihan ditutup pada hari Sabtu, dan diakhiri dengan penyerahan hadiah bagi peserta dengan nilai tertinggi, penanda tanganan Rencana Tindak Lanjut oleh masing-masing kabupaten, dan pembagian user dan password untuk setiap kabupaten kota peserta. Pelatihan ditutup oleh Kepala Subbid Arsitektur Sistem Informasi, Farida Sibuea, SKM, MScPH.
• Pelatihan ASDK Tingkat Kabupaten Kota Batch ke-2 di Surabaya
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 19 September 2018

  
  

  Dalam rangka upaya mewujudkan program satu data kesehatan telah dilaksanakan Pelatihan Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) tingkat Kabupaten / Kota di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 1 September 2018 bertempat di Hotel Mercure Mirama Surabaya.

  
  

  Pelatihan diikuti oleh 105 Peserta dari 17 Kabupaten / Kota yang berasal dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat. Peserta berasal dari subdit Kesehatan Keluarga (Kesga), Imunisasi, Gizi, TB, HIV/AIDS, Malaria, SIK dan lain sebagainya. Peserta dibagi ke dalam 4 kelas, A, B, C, D.

  
  

  Sementara narasumber dan instruktur pelatihan berasal dari Pusdatin Kemenkes, Subdit TB, Subdit HIV, Central o Excellent (CoE), dan Konsultan Nasional. CoE yang terlibat dalam pelatihan ASDK Batch ke-2 di Surabaya adalah dari Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya. Setiap CoE mengirimkan 2 orang Narasumber. 

  
  

  Pelaksanaan pelatihan dimulai dengan Pembukaan oleh Kepala Pusdatin, Bapak Dr.drh. Didik Budijanto, M.Kes. menyampaikan tentang Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan, hubungan antar berbagai aplikasi di lingkungan kementerian kesehatan melalui Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ( LIDK ) / Enterprise Service Bus (ESB). Semua aplikasi diharapkan berintegrasi dengan LIDK/ESB untuk menjaga kualitas dan aksesibilitas data.

  
  

  Sesi-sesi berikutnya disampaikan di kelas masing-masing antara lain oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi. Bapak Yudianto, SKM, M.Si, dan Kepala Subbid Arsitektur Sistem Informasi, Farida Sibuea, SKM, MScPH, serta oleh semua narasumber termasuk CoE dari 3 Universitas.

  
  

  Pada pelatihan ASDK ini juga diikuti oleh kabupaten kota. Periode implementasi sebelumnya antara lain Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung. Para peserta dari periode sebelumnya aktif memberikan pengalaman dan tambahan penjelasan kepada peserta lainnya tentang pengalaman dan bagaimana menggunakan platform DHIS2 untuk ASDK. Acara pelatihan ditutup pada hari Sabtu, dan diakhiri dengan penyerahan hadiah bagi fasilitator terbaik, dan peserta terbaik oleh Kepala Subbidang Standarisasi Sistem Kesehatan Ibu Dian Sulistyowati, SKM, MKM. Peserta dengan nilai terbaik berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Banyuwangi.
• Hasil Survey Kepuasan Publik Atas Layanan Pusdatin secara Umum per 17 sept
• Kuesioner Kepuasan Pelayanan Publik Pusat Data dan Informasi
• Employee of The Month - Agustus
• Pusdatin Menuju WBK
• Pertemuan Analisis Data Keluarga Sehat Tahun 2018
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bekasi, 11 Juli 2018

  
  

  Upaya pencapaian prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 dalam Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun masyarakat. Pembangunan kesehatan dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

  
  

  Pembangunan keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.
  

  
  

  Sebagai penjabaran amanat Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan strategi operasional pembangunan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga di wilayah kerjanya.
  

  
  

  Untuk mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Pusat Data dan Informasi bertugas mengelola data keluarga sehat, termasuk analisis data, yang dikumpulkan melalui aplikasi Keluarga Sehat. Analisis data keluarga sehat dilaksanakan untuk menyediakan hasil analisis sebagai bahan atau materi yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pelaksana (stakeholder) lainnya.

  
  

  Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data tersebut maka Pusat Data dan Infomasi mengadakan pertemuan penyusunan analisis data keluarga sehat antara pusat dan daerah di Hotel Santika Mega City Bekasi tanggal 11-13 Juli 2018. Pertemuan ini bertujuan meningkatkan kemampuan petugas/tenaga pengelola data di daerah untuk dapat melakukan analisis, sederhana maupun komprehensif, sehingga bermanfaat bagi pimpinan dan pemangku kepentingan untuk menyusun perencanaan dan penentuan kebijakan dalam pembangunan kesehatan. Pertemuan dihadiri oleh para pengelola data di dinas kesehatan provinsi dan perwakilan dari unit utama Kementerian Kesehatan.

  
  

  Pertemuan ini menghadirkan berbagai pembicara, yaitu Kepala Pusat Data dan Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes, menyampaikan materi Peran Pengelola Data dan Informasi dalam Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin, drg. Rudy Kurniawan, M.Kes, menyampaikan materi Evaluasi Keluarga Sehat; Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, drg. Saraswati, MPH, menyampaikan materi Perencanaan dan Pelaksanaan Intervensi Hasil Pemetaan Keluarga Sehat; Kepala Sub Bidang Kesehatan Komunitas Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Rustam Effendi, SKM, MPHM, menyampaikan materi Hasil Riset Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi, Yudianto, SKM, M.Si, menyampaikan materi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga; DR. dr. Trihono, M.Sc dari Health Policy Unit Sekretariat Jenderal, menyampaikan materi Analisis Program Prioritas Kementerian Kesehatan; dan Kepala Sub Bidang Analisis Data, Cecep S. Budiono, SKM, M.Sc.PH, menyampaikan materi Analisis Sederhana Data Keluarga Sehat.

  
  

  Rencana tindak lanjut yang dihasilkan dari pertemuan ini adalah memperbaiki koordinasi di tingkat pusat dan daerah (penanggungjawab PIS-PK dan pengelola data dan infomasi) untuk meningkatkan peran pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam implementasi PIS-PK yang direncanakan pada bulan Juli 2018, pengelolaan data PIS-PK (termasuk analisis dan diseminasinya) oleh pengelola SIK provinsi minimal satu kali per triwulan, perbaikan aplikasi PIS-PK oleh tim Pusat Data dan Informasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan data di tingkat pusat dan daerah, serta penilaian kualitas data oleh pengelola data di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas data PIS-PK yang akan digunakan dalam perencanaan dan intervensi.
• Pelatihan ToT ASDK Tingkat Provinsi untuk Mengintegrasikan Berbagai Sumber Data
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 14 Juli 2018.

  
  

  Berbagai data kesehatan yang tersedia di berbagai unit di Kementerian Kesehatan dikelola secara vertikal dari fasilitas kesehatan ke tingkat pusat, dan seringkali terisolasi di masing-masing program, seperti KIA, Kesling, Imunisasi, Gizi, TB, HIV/AIDS, Malaria, dan lain sebagainya. Hal ini khas terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Beberapa di antaranya, seperti TB, HIV/AIDS, dan Malaria telah menggunakan sistem informasi elektronik, baik di tingkat wilayah maupun nasional.
  

  
  

  Disintegrasi data kesehatan menyebabkan permasalahan aksesibilitas dan kualitas data. Padahal data digunakan untuk melakukan perencanaan program kesehatan, monitoring dan evaluasi capaian program secara terintegrasi dan berkesinambungan. Sebagai contoh, program TB dengan program HIV/AIDS karena keterkaitan perencanaan, implementasi program, pengawasan, maupun pelaporannya. Contoh lain adalah program KIA dan Imunisasi yang memiliki target populasi yang sama dan datanya dapat saling digunakan untuk memvalidasi pencapaian program satu sama lain.

  
  

  Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi Kesehatan bekerjasama dengan  UGM dan University of Oslo (UiO) melakukan implementasi pilot Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) dengan platform DHIS2 (District Health Information System 2) di 10 Kabupaten/Kota di Indonesia. Implementasi ASDK menekankan aspek integrasi sumber data baik di tingkat nasional maupun daerah.
  

  
  

  Berbagai sumber data diintegrasikan ke dalam ASDK yang telah terintegrasi dengan sistem informasi vertikal seperti Komdat, SIHA, SITT dan sistem informasi daerah seperti KIA, Imunisasi dan Gizi. ASDK merupakan salah satu sistem informasi elektronik yang diadopsi untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. ASDK dapat memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan. Implementasi integrasi data dan penggunaan data menunjukkan bahwa ASDK menjadi alat bantu bank data kesehatan yang dipakai di semua level organisasi kesehatan seperti Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
  

  
  

  Sebagai langkah konkret setelah penandatanganan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Pusat, di Dinas Kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan akademisi dari Center of Excellence (perwakilan beberapa Universitas di Indonesia), diadakanlah pelatihan Training of Trainers (TOT) Tingkat Provinsi oleh Pusdatin di Hotel Santika tanggal 24 - 27 April 2018.

  
  

  Pelatihan ToT Tingkat provinsi ini diikuti oleh 34 provinsi dengan 2 orang dari masing-masing provinsi, 2 orang dari 6 CoE (12 orang) dan 2 orang dari 20 provinsi (40 orang) dan 6 orang peserta dari Oslo dan WHO. Total semua berjumlah 54 peserta.
  Narasumber/trainer adalah tim nasional DHIS2 berjumlah 16 orang terdiri dari: Kapusdatin, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Informasi, subdit HIV,  subdit TB, subdit malaria, tim Pusdatin, BPSDM, konsultan nasional, UGM, dan dari WHO.
  
  Pelatihan ASDK tingkat provinsi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan kapasitas SDM di tingkat Dinas Kesehatan untuk menggunakan ASDK sebagai alat bantu untuk manajemen data, validasi, analisis dan visualisasi data kesehatan untuk mendukung advokasi dan manajemen sistem kesehatan.
• Integrasi Data Kesehatan dalam Pelatihan ASDK Tingkat Kabupaten/Kota di Bogor
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 10 Juli 2018.
  
  Mengintegrasikan berbagai aplikasi data di tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah hal yang tidak mudah. Kementerian Kesehatan, khususnya Pusdatin terus berusaha mengkoordinasikan pengembangan aplikasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah dengan melakukan interoperabiltas dua sistem. Dalam hal ini, terdapat program open source yang bernama Aplikasi Satu Data Kesehatan dengan (ASDK) platform District Health Information System 2 (DHIS2) yang dapat dimanfaatkan. ASDK memungkinkan untuk pengumpulan data, mengelola, dan menganalisis data. ASDK juga merupakan sistem yang dapat digunakan melakukan atau mengalirkan data dari dua sistem untuk kemudian keluar dalam satu dashboard penyajian data.
  
  Implementasi ASDK menekankan aspek integrasi sumber data baik di tingkat nasional maupun daerah. Berbagai sumber data diintegrasikan ke dalam ASDK yang  dan menyediakan berbagai fitur untuk manajemen data, validasi, analisis, dan visualisasi data kesehatan.
  
  Teknologi berbasis web ini dapat dipadukan dengan aplikasi mobile yang telah terintegrasi dengan sistem informasi vertikal seperti Komdat, SIHA, SITT dan sistem informasi daerah seperti KIA, Imunisasi dan Gizi. Implementasi integrasi data dan penggunaan data menunjukkan bahwa ASDK menjadi alat bantu bank data kesehatan yang dipakai di semua level organisasi kesehatan seperti Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas. Kemampuan ini menjawab kebutuhan Kemenkes untuk mewujudkan data satu pintu dan dapat diterapkan di semua Dinas Kesehatan di Indonesia.
  
  Pada tahun 2016, DHIS2 mulai diimplementasikan di 5 Provinsi, dimana masing-masing provinsi dipilih 2 kabupaten/kota untuk pelaksanaan implementasi tersebut. Tahun 2018, mulai diimplementasikan ke 10 provinsi dengan 50 kabupaten kota. 24 kabupaten kota di antaranya telah dilatih ASDK tanggal 9 - 14 Juli 2018 lalu di Hotel Grand Savero, Bogor. Dengan sebelumnya telah diadakan Pelatihan ASDK tingkat Provinsi di Hotel Santika, Bogor pada tanggal 24 27 April 2018.
  
  

  Pelatihan ASDK tingkat kabupaten/kota ini telah mendapat akreditasi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan, Badan PPDMK Kesehatan dengan srtuktur program sebagai berikut: 18 materi yang terdiri dari 3 materi dasar, 13 materi inti, dan 3 materi penunjang dengan total 44 JPL. Pelatihan dengan metode ceramah/presentasi, praktek, penugasan, dan studi kasus.

  
  

  Materi yang disampaikan pada pelatihan ASDK yang berlangsung selama 6 hari ini di antaranya sebagai berikut: Kebijakan Penguatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Sejarah Implementasi dan Kondisi Terkini ASDK di Indonesia dan Kaitannya dengan Proyek Catalytic Funding Sistem Informasi Kesehatan, Gambaran Singkat ASDK di Indonesia, Konsep Dasar ASDK, Sumber Data ASDK Indonesia, General Overview, Pivot Table, Visualisasi ASDK, Manajemen Dashboard, Pengenalan Fitur Kualitas Data, Analisis Data, Data Element, dan Strategi Implementasi ASDK di Dinas Kesehatan.
  
  Dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta dari kabupaten/kota mampu memahami strategi integrasi berbagai sumber data kesehatan di level dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan serta mampu menggunakan ASDK sebagai alat bantu untuk manajemen data, validasi, analisis dan visualisasi data kesehatan.
• Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Pemetaan Keluarga Sehat 2018
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Pemetaan Keluarga Sehat 2018

  Jakarta, 31 Mei 2018

  Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Evaluasi Pemetaan Keluarga Sehat 2018 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 1 Juni 2018. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan koordinator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK), pengelola data kesehatan dan pengelola data Keluarga Sehat (KS) dari dinas kesehatan seluruh provinsi dan kabupaten terpilih serta perwakilan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

  Didampingi oleh beberapa pejabat eselon II Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, memberikan arahan mengenai pentingnya harmonisasi program kesehatan dalam menerapkan PISPK.

  Integrasi antar Program

  Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) bukan hanya sebuah program. PISPK adalah suatu upaya pengintegrasian program-program kesehatan di puskesmas. Dalam PISPK terdapat 12 indikator yang tidak semuanya terkait langsung dengan bidang kesehatan. Ini menunjukkan bahwa upaya kesehatan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu program saja, melainkan harus mengikutsertakan program kesehatan lain, bahkan lintas sektor. Sebagai contoh, sudah cukup lama Kementerian Kesehatan memiliki program penanggulangan gizi buruk dan program pemberian makanan tambahan (PMT). Faktanya, kasus stunting saat ini masih saja ditemukan. Ini membuktikan bahwa suatu program kesehatan tidak dapat dilakukan hanya sendiri, melainkan harus secara bersama-sama.

  Penanggulangan kasus TB pun harus dilakukan secara komprehensif. Program TB memiliki metode ketuk pintu dalam upaya mendeteksi dan mengobati pasien TB. Namun, penyebaran kasus TB dipengaruhi pula dengan kondisi sanitasi lingkungan dan status gizi masyarakat. Perkembangbiakan dan penyebaran bakteri penyebab kasus TB dapat dicegah dengan bangunan tempat tinggal yang baik, sirkulasi dan sinar matahari cukup serta imunitas tubuh dapat mengurangi.

  Tidak hanya pemanfaatan data, koordinasi juga diharapkan dapat terus berjalan. Dibutuhkan leadership yang kuat mulai dari puskesmas hingga kepala dinas. Seorang pemimpin harus mau turun ke lapangan untuk memantau implementasi program yang ada. Sudah bukan jamannya lagi pemimpin hanya didasarkan pada urutan kepangkatan. Tanpa kemampuan leadership yang baik, integrase program sulit berjalan dengan baik.

  Dukungan Lintas Sektor

  Agar pemanfaatan data PISPK dapat dimanfaatkan secara maksimal, dibutuhkan pula dukungan dan koordinasi lintar sektor. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan pelaksanaan PISPK. Dengan adanya aturan SPM, para kepala daerah akan turut mendukung Program Indonesia Sehat.

  Evaluasi Pemetaan Keluarga Sehat 2018 turut pula menghadirkan beberapa pembicara dari Kementerian Kesehatan, Health Policy Unit Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes). Bila Kemendagri memiliki dukungan melalui program SPM, Kemendes memiliki Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kesehatan, di antaranya melalui pembangunan sarana dan prasarana dengan sanitasi layak serta akses ke sarana kesehatan.

  Pada kesempatan tersebut, Badan Litbang Kesehatan memaparkan hasil riset yang telah dilakukan di 12 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mengimplementasikan PISPK. Ditemukan masih banyak terjadi perbedaan pemahaman terhadap definisi operasional (DO) dan tenaga pendata yang belum mendapatkan pelatihan teknis PISPK.

  Sebagai dua kabupaten perwakilan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Banggai berbagi pengalaman selama mengimplementasikan PISPK selama ini. Informasi yang dibagi mencakup trik cara mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan selama proses pendataan, inovasi yang dilakukan serta pemanfaatan data PISPK.

  Di bagian akhir, dilakukan acara desk, yaitu diskusi kelompok antara para pengelola data daaerah dengan pengelola program di Kementerian Kesehatan yang didasarkan pada kelompok pembina wilayah (binwil). Secara keseluruhan, peserta dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu: pembina wilayah (binwil) Sekretariat Jenderal, binwil Ditjen Kesehatan Masyarakat, binwil Ditjen Pelayanan Kesehatan, binwil Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, binwil Badan PPSDM Kesehatan dan binwil Badan Litbang Kesehatan. Dalam diskusi ini dibahas mengenai kondisi implementasi PISPK di seluruh wilayah. Permasalahan apa yang dihadapi selama ini, serta rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Sesi diskusi ini menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi rencana tindak lanjut bagi kab/kota, provinsi dan Kementerian Kesehatan.

  Informasi ini disampaikan oleh Tim Website Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 
• Workshop Website 2018
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Workshop Website 2018

   

   

  Jakarta, 17 Mei 2018

   

             Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Website Kesehatan di Hotel Margo Depok pada tanggal 13-15 Mei 2018 yang dihadiri oleh para pengelola web di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi yang merupakan bentuk upaya kami untuk memberikan motivasi kepada para pengelola situs web di tingkat pemerintahan agar dapat meningkatkan kualitas situs webnya dari sisi penyajian informasi, desain dan regulasi.

   

  Workshop Pengelolaan Website Kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola website unit di lingkungan Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan provinsi yang sudah memiliki dan mengembangkan website dan sebagai wadah sosialisasi lomba e-ASPIRASI KEMENKES (Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia Kementerian Kesehatan) tahun 2018.

  Dalam sambutannya, Kepala Pusat Data dan Informasi berharap website Kementerian Kesehatan dapat bermanfaat dalam memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh user di sektor kesehatan, namun juga oleh sektor di luar kesehatan. Website ini diharapkan tidak hanya sebagai media publikasi dan promosi, namun juga dapat diakses sebagai sarana komunikasi interaktif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna informasi.

  Workshop Pengelolaan Website Kesehatan 2018 menghadirkan pembicara dari dalam dan luar Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan, Kepala Pusdatin, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes menyampaikan Pengelolaan Website Dalam Percepatan Integrasi Data dan Implementasi "Satu Data; Direktur e-Goverment Kementerian Komunikasi dan Informasi, Firmansyah Lubis menyampaikan Pedoman Pengelolaan Website Pemerintah; Koodintor Pasca Sarjana Reguler Komunikasi Fisip UI, Meily Badriati, M.Si menyampaikan materi Penulisan Artikel pada Website Pemerintah; Kepala Bidang Pengelolaan Data & Informasi, drg. Rudy Kurniawan, M.Kes menyampaikan Pengelolaan Website Kementerian Kesehatan; Kepala Bidang Pegelolaan Teknologi Informasi, Boga Hardhana, SSi, MM menyampaikan Dukungan Infrastruktur Dalam Pengelolaan Website dan Keamanan Informasi; Universitas Indonesia, Kepala Subbidang Diseminasi Informasi, Nuning Kurniasi, SSi, Apt.MKes menyampaikan Sosialisasi e-Aspirasi 2018 dan Hasil e-Aspirasi 2018; Kepala Subbidang Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Giri Inayah, S.Sos, MKM menyampaikan Pengelolaan Website Dalam Upaya Memerangi Hoaks Kesehatan; dan materi Penggunaan Infografis pada Website Pemerintah yang disampaikan oleh staf bidang Data dan Informasi, Dian Mulya Sari, S.Ds.

  Selain para narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dan Universitas Indonesia, perwakilan dari dinas kesehatan melakukan sharing pengalaman dalam melakukan pengelolaan konten website. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara  berbagi pengalaman dalam Pengelolaan Web Dinkes Progress Tertinggi e-Aspirasi 2017  , dan Direktorat Kesehatan Keluarga berbagi pengalaman dalam Pengelolaan Web Unit Progress Tertinggi e-Aspirasi 2017.

   

  Berdasarkan Rancangan Permen Kominfo Portal Web Instansi (Portal Web) adalah  kumpulan situs web yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan. Pengelolan Portal dan Situs Web Instansi harus memperhatikan : identitas nasional, pengelolala, konten, typografi, navigasi, teknologi, keamanan informasi dan fitur bagi penyandang disabilitas fisik. Situs Web harus informatif, interaktif dan kolaboratif. Web resmi menggunakan alamat resmi web pemerintah sesuai ketentuan yg berlaku

   

  Sesuai perkembangan zaman, situs web berkolaborasi dengan sosial media. Hati-hatilah dalam bersosial media. Gunakan etika dalam bersosial media, seperti : etika dalam berkomunikasi, menghargai hasil karya orang lain, hindari penyebarn SARAdan pornografi, jangan menilai berita dari judul nya saja dan opini berdasarkan fakta dan data.

  Sosial media adalah media publik di dunia maya. Sosial Media dapat dijadikan sarana komunikasi secara interaktif antar masyarakat, antar pemerintah dengan masyarakat luas dan pelaku bisnis dalam usaha memberikan layanan publik secara cepat dan tepat serta media komunikasi yang tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Namun, untuk mejaga keamanan informasi yang berjalan didalamnya dan/atau transaksi informasi yang terjadi dapat dikelola dengan baik (kearah positif), sebaiknya kita (pemerintah) menyediakan sosial media asli buatan indonesia, hasil karya anak bangsa dengan fitur dan tingkat kenyamanan penggunaannya yang tidak kalah hebatnya dengan sosial media yang sudah ada saat ini.

   

  Dengan berkembangnya sosial media, berita hoaxpun semakin menjadi perhatian.  Hentikan Penyebaran Berita Bohong dan Fitnah dan jangan membesar-besarkan masalah yang belum pasti kebenarannya. Jika menerima berita atau informasi kesehatan melalui Whatsapp atau akun media sosial, maka sebaiknya kita mencari tahu benar atau tidaknya informasi atau berita kesehatan tersebut, jangan langsung membagikan atau menyebarluaskan kepada orang lain. Oleh karena itu peran pengelola Website sangat diperlukan untuk meminimalkan berita Hoax seperti : sosialisasikan terus menerus website kita; Update isinya; Buat menarik dengan data, foto, video, infografis; Pastikan kita dapat dikontak, semail dijawab, WA dan SMS dibalas; Cantumkan sumber yang valid bila mengutif data; Dekatkan dengan isu masyarakat yang sedang ramai dibicarakan (media monitoring); dan Kuatkan dengan media sosial.

   

  Prasyarat keberhasilan suatu web pemerintah adalah Kepemimpinan yang kuat dan efektif; Kebijakan TIK; Pembangunan Kelembagaan TIK; Sosialisasi TIK dan Manajemen Perubahan; Infrastruktur TIK; Aplikasi TIK; dan Perencanaan TIK. Prinsipnya Dengan perkembangan Teknologi Informasi dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan perkembangan teknologi tersebut dapat meningkatkan layanan publik yang berkualitas tinggi, realtime dan memuaskan masyarakat.

   
• Rakontek SIK 2018
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Rakontek SIK 2018

  
  

  Jakarta, 28 Maret 2018

  
  

          Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Teknis Sistem Informasi Kesehatan (Rakontek SIK) di Hotel Crowne Jakarta pada tanggal 26-29 Maret 2018. Penguatan SIK Terintegrasi Menuju Satu Data sebagai Tindak Lanjut Rakerkesnas 2018 merupakan tema yang diangkat dalam kegiatan Rakontek SIK 2018, menindaklanjuti hasil dari Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2018. Hadir dalam pertemuan ini, perwakilan dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia, pengelola program di unit utama Kementerian Kesehatan, serta pegawai di lingkungan Pusdatin.

  Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menghimbau kepada para pengelola data, baik daerah maupun pusat, untuk menerapkan kebijakan Program Satu Data. Agar tidak dengan mudahnya mengembangkan aplikasi-aplikasi baru yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Baiknya, aplikasi yang sudah ada tersebut kita perbaiki, lengkapi dan sempurnakan kekurangan-kekurangannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ibaratnya, bila daun pohon manga bermasalah, jangan tebang pohonnya, melainkan tebang rantingnya, sehingga tumbuh daun yang baru.

  Rakontek SIK 2018 menghadirkan pembicara dari dalam dan luar Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan, Kepala Pusdatin, Dr. drh. Didik Budijanto menyampaikan Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; Inspektur Jenderal, drg. Oscar Primadi, MPH, menyampaikan Pengendalian dan Pengawasan Dana Dekonsentrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dan DAK Fisik dan Non Fisik SIK; Kepala Badan Litbang Kesehatan, dr. Siswanto, MPH, DTM menyampaikan Analisis Data Stunting, TBC dan Imunisasi; Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran mengenai Kebijakan Perencanaan dan Anggaran dalam Mendukung Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; dan panel seluruh Kepala Bidang dan Bagian di Pusdatin mengenai Pengembangan SI, Pengelolaan TI dan Penguatan Data Kesehatan dan SPM menuju Satu Data serta Dukungan APBN untuk Mewujudkan Satu Data.

  Dari lintas sektor, hadir Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen, Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan materi mengenai Potensi Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai Data Sasaran Program. Pemateri dari Badan Siber dan Sandi Negara menyampaikan mengenai Keamanan Informasi Bidang Kesehatan. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan Sinergisme Data dan Informasi. Selanjutnya, perwakilan dari Kementerian Keuangan hadir menyampaikan Kebijakan Penganggaran Dana Dekonsentrasi Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan.

  Selain para narasumber dari Kementerian Kesehatan dan lintas sektor, perwakilan dari dinas kesehatan melakukan sharing pengalaman dalam melakukan upaya Satu Data. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh berbagi pengalaman dalam implementasi SIKDA Generik di puskesmas di 13 kabupaten/kota di wilayahnya, dan Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara berbagi pengalaman pelaksanaan pemetaan Keluarga Sehat.

  Rakontek SIK 2018 memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota dan provinsi yang telah melakukan upaya dalam pengelolaan data dan informasi, menuju Satu Data. Penghargaan berdasarkan kategori diberikan kepada: 

  
  

  1. 1. Provinsi terbaik dalam pelaporan dan pencapaian SPM

  •    -Provinsi Jawa Tengah
  •    -Provinsi Bali
  •    -Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  •    -Provinsi DI Yogyakarta
  •    -Provinsi Jawa Timur

  
  

  2. Provinsi dan kabupaten/kota terbaik dalam pengisian Data Kesehatan Prioritas

  •    -Provinsi Sulawesi Tenggara
  •    -Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

  
  

  1. 3. Kabupaten/kota paling tepat waktu dalam pengisian Data Kesehatan Prioritas

  •    -Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
  •    -Kabupaten Bangli, Provinsi Bali
  •    -Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

  
  

  1. 4. Kabupaten/kota most progressive dalam pengisian Data Kesehatan Prioritas

  •    -Provinsi Sumatera Barat
  •    -Kapubaten Mappi, Provinsi Papua

  
  

  1. 5. Provinsi dengan komitmen terbaik dalam implementasi SIKDA Generik

  •    -Provinsi Jawa Barat
  •    -Provinsi Aceh

  
  

  1. 6. Kabupaten/kota terinovatif dalam implementasi SIKDA Generik

  •    -Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
  •    -Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung
  •    -Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

  
  

  Rakontek SIK 2018 memberikan penghargaan kepada Dinas Kesehatn Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai bentuk penghargaan terhadapa upaya mereka dalam menjalankan pengelolaan data kesehatan sebagai upaya mewujudkan Satu Data. Baik pusat dan daerah, internal Kementerian Kesehatan dan lintas sektor, semua bersinergi untuk mewujudkan data berkualitas dan reliable melalui kebijakan Program Satu Data.

  
  

  Informasi ini disampaikan oleh Tim Website Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. 

  
  
• [LIVE] Rakontek SIK
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin
• [LIVE] Rakontek SIK-Bagian 2
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin
• [Video] Animasi Infografis Situasi Balita Pendek (stunting) di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
  
• Kinerja Pusat Data dan Informasi 2016-2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Kinerja Pusat Data dan Informasi 2016-2017

  Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini dapat dikatakan belum menunjukan arah perkembangan yang baik. Sejak tahun 2011, Pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 melalui Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011. Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah demi mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

  Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pusat Data dan Informasi sebagai satuan kerja Pemerintah yang menggunakan anggaran negara, setiap tahun wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Adapun sasaran kinerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 telah direvisi pada 29 Agustus 2017 menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017.

  Pada Renstra tahun 2015, sasaran kinerja Pusdatin hanya dua indikator, yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas dan Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan e-kesehatan. Namun pada tahun 2017, sasaran kinerja ini direvisi sehingga sasaran kinerja Pusdatin pada 2017 sebanyak empat indikator.

  Keempat indikator tersebut, yaitu (1) Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas; (2) Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan; (3) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat; dan (4) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada info grafis berikut.

  Terkait dengan capaian indikator 1 yaitu Jumlah kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas, merupakan hasil pelaporan data kesehatan prioritas yang diisikan pada aplikasi komunikasi data oleh pengelola SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke provinsi maksimal disampaikan pada tanggal 10 setiap bulan untuk dilakukan verifikasi oleh dinas kesehatan provinsi. Data yang telah diverifikasi akan disampaikan ke Pusat pada tanggal 15 setiap bulannya untuk diverifikasi pada aplikasi komunikasi data.

  Jika dibandingkan capaian indikator berdasarkan tahun, dapat terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah capaian dari 361 kabupaten/kota yang melapor pada 2016 menjadi hanya 226 kabupaten/kota pada tahun 2017. Sedangkan jka dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian indikator 1 hanya 86,36% dari target sebesar 308 kabupaten/kota.

  Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi target pelaporan yang sudah ditetapkan, diantaranya: 

  • 1.memfasilitasi pendanaan kegiatan data dan informasi melalui dana dekonsentrasi provinsi, menu kegiatan sebagai berikut:

  a.honorarium pengelola SIK dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
  b.pertemuan Rapat Konsolidasi Teknis SIK yang dihadiri pengelola SIK dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota 
  c.pertemuan pemutakhiran dan analisis data kesehatan tingkat provinsi (dihadiri pengelola SIK dinas kesehatan kabupaten/kota, pengelola program dinas kesehatan provinsi)
  d.konsultasi petugas SIK dinas kesehatan provinsi ke pusat 
  

  1. 2.membentuk tim pemantauan SIK/data tingkat pusat yang rutin melakukan pemantauan serta berkomunikasi dengan pengelola data di dinas kesehatan provinsi;
  2. 3.memberikan umpan balik keterisian data ke dinas kesehatan provinsi;
  3. 4.pendampingan pengisian data kesehatan prioritas melalui pelatihan dan atau pertemuan;
  4. 5.menjaga keamanan informasi data dengan sertifikasi ISO 27001:2013; serta
  5. 6.menyediakan jaringan komunikasi data intranet (Virtual Private Network) untuk dinas kesehatan provinsi

  Namun upaya tersebut di atas ternyata masih belum cukup jika dilihat dengan capaian indikator yang belum memenuhi target. Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi penyebab kegagalan tercapainya indikator yaitu:

  1. 1.perubahan struktur organisasi di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan perubahan personil pengelola data (Permenkes Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota); 
  2. 2.mutasi pegawai yang sangat cepat tanpa adanya kaderisasi yang memadai; 
  3. 3.masih perlu ditingkatkan kapasitas tenaga pengolah data/pengelola SIK di daerah; 
  4. 4.data dari Puskesmas setiap bulannya sering terlambat untuk disampaikan ke dinas kesehatan kabupaten/kota; 
  5. 5.beberapa variabel data kesehatan prioritas perlu ditelaah kembali sesuai program nasional; 
  6. 6.belum optimalnya fungsi dari unit-unit utama di Kementerian Kesehatan dalam hal verifikasi data yang telah dilaporkan; serta
  7. 7.pada tahun 2017 anggaran dekonsentrasi untuk provinsi kegiatan pengelolaan data dan informasi mengalami pemotongan anggaran (efisiensi), sehingga cukup mempengaruhi.

  Sehingga solusi termudah yang dilakukan untuk dapat memperbaiki capaian dari indikator ini adalah (1) menjalin komunikasi intensif dengan pengelola SIK di tingkat provinsi melalui group komunikasi (whatsapp); (2) melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan di daerah agar mutasi pegawai (pengelola SIK) dilakukan setelah ada transfer knowledge dari pengelola SIK lama kepada pengelola SIK baru; dan (3) bekerja sama dengan Badan PPSDMK dalam peningkatan kapasitas tenaga pengelola data/SIK dengan menyisipkan materi pelatihan terkait pengelolaan data dan informasi pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMK ataupun Bapelkes.

  Terkait dengan capaian indikator 2 yaitu Jumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan, capaian dihitung jika di wilayah kabupaten/kota terdapat Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi Puskesmas dan melaporkan datanya secara online ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Sistem informasi puskesmas yang dimaksud dalam indikator ini adalah aplikasi SIKDA Generik yang dikembangkan oleh Pusdatin. Aplikasi SIKDA Generik yang saat ini digunakan yaitu Aplikasi SIKDA Generik versi 1.4 yang telah terkoneksi dengan P-Care milik BPJS. Aplikasi ini mencatat semua pelayanan kesehatan dalam gedung puskesmas, mulai dari pendaftaran, pelayanan kesehatan poli umum, poli gigi, poli KIA, transaksi obat/apotek hingga pembayaran, maupun data ketenagaa dan sumber daya puskesmas. Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memantau secara online data dari puskemas yang menggunakan aplikasi SIKDA Generik.  

  Implementasi SIKDA Generik dimulai sejak tahun 2015 di 193 puskesmas yang tersebar di 69 kabupaten kota. Implementasi SIKDA Generik 1.3 versi desktop ini kemudian mengalami perkembangan menjadi SIKDA Generik 1.4. Pengembangan versi web dan terintegrasi dengan P-Care membawa pengaruh positif terhadap peningkatan penggunaan SIKDA Generik, sehingga pada tahun 2016 dari 963 puskesmas menjadi 2051 puskesmas pada tahun 2017. Peningkatan ini tentu beriringan dengan pelaksanaan e-kesehatan di kabupaten/kota

  
  

  Pencapaian kinerja tahun 2017 untuk indikator ini terlihat meningkat (187 kabupaten/kota) dibandingkan dengan tahun 2016 (108 kabupaten/kota). Peningkatan jumlah kabupaten/kota dan puskesmas dalam penggunaan aplikasi SIKDA Generik tidak terlepas dari upaya yang dilakukan selama ini, yaitu (1) sosialisasi, pelatihan dan pendampingan SIKDA Generik bagi daerah yang akan dan telah mengembangkan aplikasi tersebut; (2) menyelenggarakan workshop sistem informasi puskesmas (SIP) menggunakan dana dekonsentrasi; (3) advokasi ke daerah untuk pembangunan infrastruktur SIK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan pengadaan internet melalui DAK non fisik bidang kesehatan; (4) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan internet sampai ke puskesmas; (5) sewa jaringan (intranet, internet), operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi.

  
  

  Beberapa factor pendukung yang juga berperan dalam keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

  1. 1.Kebijakan pusat dan daerah yang mendukung penyelenggaraan SIK, terutama penataan data transaksi di fasyankes, utamanya puskesmas
  2. 2.Dimanfaatkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan pengadaan internet melalui DAK non fisik bidang kesehatan 
  3. 3.Fasilitasi dana hibah atau mitra agency untuk penyelenggaraan workshop atau pelatihan SIKDA Generik.

  Mengingat masih ditemuinya kendala/hambatan terutama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, maka diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini. Upaya yang harus terus menerus dilakukan antara lain melalui pengembangan (update) Aplikasi SIKDA Generik dan mengupayakan fasilitasi dana hibah baik untuk penyediaan perangkat maupun untuk peningkatan kapasitas tenaga pengelola SIK di puskesmas.

  Adapun capaian untuk 2 indikator kinerja lainnya, hanya baru diukur pada tahun 2017, yaitu indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat dan Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM. Karena kedua indikator tersebut baru dicantumkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, maka kedua capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2016.

  Untuk indikator Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat, capaian dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang telah melakukan pendataan keluarga sehat dengan akumulasi status pendataan diatas 1.000 keluarga, yaitu sebanyak 307 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria tersebut. Rendahnya penetapan target sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang menyebutkan penahapan pelaksanaan PIS-PK pada tahun 2017 sebanyak 64 kabupate, menyebabkan capaian indikator ini mencapai 479,69%. 

  Tingginya angka capaian ini juga tidak terlepas dari arahan Menteri Kesehatan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada awal tahun 2017 yang mengamanatkan seluruh kabupaten/kota melaksanakan PIS-PK. Selain itu PIS-PK merupakan program integrasi yang melibatkan seluruh program di Kementerian Kesehatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, baik dari segi SDM, perangkat, dan dana (DAK fisik, Dekonsentrasi, dan BOK). Integrasi dari berbagai program dan sumber daya ini juga merupakan faktor pengungkit tingginya capaian indikator ini. Dalam mendukung pelaksanaan PIS-PK, Pusdatin telah menyediakan aplikasi Keluarga Sehat yang dapat diakses melalui website (online) maupun perangkat Android (offline), yang dapat digunakan petugas puskesmas dalam mendata kesehatan keluarga di wilayahnya. Kemudahan melalui teknologi ini juga berperan dalam mendukung capaian indikator ini.

  Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pendataan keluarga sehat, yaitu belum meratanya jaringan internet di semua daerah sehingga aplikasi tidak maksimal dan ketidak mampuan aplikasi untuk menampilkan IKS wilayah secara otomatis.Kedua hal ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari Pusdatin. Untuk itu terus dilakukan peningkatan kapasitas server untuk aplikasi dan database agar dapat diakses oleh banyak pengguna/user dan menampung banyak data serta membentuk tim pendampingan aplikasi keluarga sehat berdasarkan provinsi. Diharapkan kedua upaya tersebut dapat mendukung capaian indikator ini di tahun mendatang, yaitu sebanyak 514 kabupaten/kota melakukan pendataan keluarga sehat.

  Indikator terakhir, yaitu Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM dihitung berdasarkan kabupaten/kota yang melapor capaian SPM dengan keterisian variabel sekurang-kurangnya 70%. Target pada tahun 2017 yaitu 310 kabupaten/kota dan hasil perhitungan capaian indikator ini pada awal 2018 terdapat 438 kabupaten/kota yang menyampaikan laporan capaian SPM (141,29%). 

  Beberapa hal yang berpengaruh pada keberhasilan pencapaian indikator ini diantaranya adalah:

  1. 1.Kesadaran dinas kesehatan kabupaten/kota semakin baik terhadap kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal.
  2. 2.Monitoring dan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dalam pemantauan pelaporan data SPM Bidang Kesehatan.
  3. 3.Arahan Menteri Kesehatan dalam Rakerkesnas 2017 agar PIS-PK dan Germas mendukung pelaksanaan SPM di kabupaten/kota.
  4. 4.Belum adanya batas waktu pelaporan yang ditetapkan untuk pelaporan SPM Kesehatan, sehingga pelaporan data tetap ditunggu atau diterima hingga akhir tahun

  Namun adanya perubahan indikator SPM sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, menjadi tantangan terhadap pelaporan SPM di tahun mendatang. Sehingga diperlukan upaya berkesinambungan agar indikator dapat tetap tercapai di tahun berikutnya melalui (1) pendampingan dan bimbingan teknis dalam perhitungan dan penggunaan aplikasi SPM; (2) sosialisasi indikator SPM baru; dan (3) pengembangan (update) pelaporan SPM melalui Aplikasi Komunikasi Data.

  
  

  
  

  
  
• Infodatin Hari Kusta Sedunia 2018
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta, yaitu prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk (<10 per 100.000 penduduk), pada tahun 2000. Setelah itu Indonesia masih bisa menurunkan angka kejadian kusta meskipun relatif lambat. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 0,70 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 6,08 kasus per 100.000 penduduk.

  
  

  Infodatin Hari Kusta Sedunia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin - Infodatin Kusta 2018.
• Infodatin Makanan 2018
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Rumah tangga yang mengalokasikan sebagian besar pengeluaran untuk makanan atau rumah tangga dengan pengeluaran pangan tinggi lebih rentan terhadap kekurangan makanan dibandingkan rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang rendah. Jika rumah tangga dengan pengeluaran pangan yang tinggi mengalami penurunan pendapatan atau terjadi gejolak harga pangan, mereka lebih berpeluang untuk mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi atau mengonsumsi makanan dengan kualitas yang rendah (BPS, 2017).
  
  Infodatin Konsumsi Makanan Penduduk Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin - Infodatin Makanan 2018.
• [Video] Animasi Infografis Situasi Lansia di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
  
• Launching e-Perjadin Kementerian Kesehatan RI
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bismillaahirrohmaanirrohiim

  Assalamualaikum Wr.  Wb.

  
  

  Selasa, 23 Januari 2018 Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek meluncurkan (Launching) e-Perjadin di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

   

  Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, tuntutan untuk memaksimalkan peranan TIK dalam sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah semakin besar. Tujuannya adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan, atau biasa kita kenal dengan Good Governance.

   

  Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi sehingga sistem dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. 

  
  

  e-government berarti pemerintah mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk membentuk jaringan sistem manajemen terpadu sehingga sekat organisasi birokrasi dapat dieliminasi dan akses dapat disederhanakan. Salah satu tujuan pengembangan e-government adalah membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien.

  
  

  Sejalan dengan program e-government, semakin banyak muncul aplikasi administrasi pemerintah berbasis elektronik. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mempermudah proses administrasi, baik administrasi internal maupun pelayanan publik.

  
  

  Kementerian Kesehatan RI telah membangun Aplikasi e-Office dan mengimplementasikan modul rekam kehadiran sejak awal tahun 2014 sebagai salah satu upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM  aparatur.

  
  

  Presiden Jokowi telah mengemukakan Kebijakan Satu Data. Data dikeluarkan dari satu pintu dan data harus mudah diakses, sesuai dengan kepentingannya. Sesuai dengan kebijakan tersebut, marilah kita turut mendukung pemanfaatan e-office Kementerian Kesehatan secara terpadu.

  
  

  Dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan baru yang berlaku terdapat kebutuhan yang dirasa perlu untuk dilakukan pengembangan di dalam aplikasi tersebut. Salah satu pengembangan yang telah dilakukan yaitu terkait dengan perjalanan dinas pegawai yaitu Modul e-Perjadin. 

  
  

  Modul e-Perjadin adalah modul yang digunakan untuk mengelola semua keperluan perjalanan dinas, mulai dari surat tugas hingga rincian biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas. Penggunaan modul e-Perjadin ini diharapkan dapat mulai dilaksanakan di awal tahun 2018 di Kementerian Kesehatan.

  
  

  Pengembangan Modul e-Perjadin yang ada di dalam Aplikasi e-office diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas Kementerian Kesehatan. 

  
  

  Pemanfaatan modul e-Perjadin ini bisa menghemat biaya, memantau daya serap anggaran perjalanan, administrasi menjadi lebih tertata rapi dan aman, dan mudah digunakan (user friendly). Aplikasi ini pun mampu mengetahui dan mengevaluasi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, mengetahui daerah yang dituju, dan berapa besar biaya yang dipergunakan sehingga terlihat kinerja dari pegawai tersebut.

  
  

  Pada kesempatan ini, dilakukan nota kesepahaman sebagai pernyataan komitmen untuk melaksanakan e-Perjadin di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas guna mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Pernyataan komitmen ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dirjen P2P, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Dirjen Kefarmasian dan Alkes yang disaksikan oleh Menteri Kesehatan.

  
  

  Tentunya pengembangan aplikasi ini tidak berhenti sampai disini saja, namun terus berkembang seiring dengan kebutuhan mewujudkan good governance.

  
  

  Akhir kata, Menteri Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen mendukung program e-government untuk menuju pada good governance.

  
  
• Workshop District Health Information System Versi 2 (DHIS2)
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Surabaya, November 2017

  Seiring adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, penerapan e-Government telah menjadi suatu keharusan. Berbagai institusi kesehatan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah melakukan inisiatif dalam rangka memperbaiki pelayanan kesehatan dengan membangun sistem informasi kesehatan daerah masing-masing melalui penggunaan aplikasi pengumpul dan pengolah data. Sayangnya, aplikasi-aplikasi tersebut tidak seragam dan banyak yang belum saling terhubung (integrasi) sehingga menimbulkan permasalahan disintegrasi, fragmentasi dan menyimpang dari kebijakan Satu Data yang dicanangkan Presiden. 

  District Health Information System Versi 2 (DHIS2) merupakan aplikasi yang dapat menjembatani (bridging) antar sistem-sistem tersebut sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun Sistem Informasi Kesehatan yang mumpuni di suatu kawasan atau negara. District Health Information System Versi 2 (DHIS2) pertama kali dikembangkan oleh Oslo University adalah suatu sistem aplikasi yang terintegrasi untuk membantu para operator, programmer, perencana, dan pengambil kebijakan dengan kemampuan mengumpulkan, menggabungkan, memproses, menganalisis dan menggunakan data dan informasi kesehatan untuk berbagai kebutuhan seperti diseminasi informasi, komunikasi data, pengambilan keputusan dan tindak lanjut, mengontrol kualitas data, menyediakan data dalam bentuk tabel, grafik, dan map, menghitung indikator, target, dan pencapaian, menyediakan umpan balik, keamanan data, dan sebagainya. Konsep kerja DHIS2 adalah mengintegrasikan kelompok dataset esensial dan dataset elektronik lain untuk selanjutnya disatukan ke dalam suatu plaform yang multi-akses dan mudah disebarluaskan. 

  DHIS-2 telah dilakukan implementasi di 5 provinsi di Indonesia (masing-masing provinsi 2 kabupaten/kota) dan rencananya akan dilakukan perluasan implementasi setelah mendapatkan best practices implementasi di 5 provinsi uji coba tersebut. Untuk memperkuat dan melakukan koordinasi implementasi DHIS-2 di daerah tersebut diperlukan suatu workshop untuk meng-update perkembangan DHIS-2 dan transfer knowledge implementasi di masing-masing daerah terutama kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

  Pusat Data dan Informasi bekerja sama dengan Forum Informatika Kesehatan Indonesia (FIKI), Universitas Airlangga, Global Fund (GF) dan World Health Organization (WHO) menyelenggarakan Workshop District Health Information System Versi 2 (DHIS2) di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 5-10 November 2017. Acara terdiri dari 3 bagian, yaitu pre konferensi, konferensi, dan post konferensi. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, konsultan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) GF, para akademisi, dan undangan lainnya.

  Peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi terdiri dari Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, sedangkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari Deli Serdang, Labuhan Batu, Malang, Tulungagung, Lombok Barat, Lombok Timur, Makasar, Parepare, Ambon, dan  Seram Bagian Barat.
  
  
  

  Dalam acara pra konferensi terdapat presentasi poster mengenai pemanfaatan DHIS2 di masing-masing kabupaten/kota yang dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari nara sumber mengenai lesson learned mengenai implementasi DHIS2 di Provinsi NTB. Setelah itu dilanjutkan dengan materi mengenai fitur terbaru dalam DHIS2, Grand Design DHIS2 Implementation in Indonesia, General District Action Plan on DHIS2 Indonesia, Feedback on Next Expansion of DHIS2, Integration Planning with SIKDA Generik, SDMK, SIRS and Other Health Programs.

  Acara konferensi diisi dengan berbagai paparan dan diskusi terkait perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia. Pembicara dalam konferensi antara lain drg. Oscar Primadi, MPH (Biro Komunikasi Publik, Kemenkes), Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes (Pusdatin), Mark Landry (WHO), Prof. Jon Braa (Oslo University), Dr. Supriyantoro, dr.,Sp.P.,MARS (Indo Health Care Forum), UNICEF, TN2PK, BPS, BNPB, Rahmat Mulyana, MT, MBA, CISA,CISM,CGEIT (ISACA), perwakilan dari Universitas Airlangga.

  Acara post konferensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi, juga komunikasi data antar sistem informasi melalui proses interoperabilitas. Metode integrasi atau connecthathon adalah implementasi proses trial and error tentang bagaimana sistem dapat terhubung berdasarkan standar nasional dan spesifikasi interoperabilitas. Tujuan akhir dari integrasi ini adalah untuk membuktikan bahwa spesifikasi sistem sudah memenuhi standar dan juga untuk membuktikan bahwa sistem informasi yang sudah diimplementasikan sudah dapat terhubung dengan sistem informasi lainnya.

  Acara post konferensi terdiri dari presentasi interaktif, diskusi kelompok, diseminasi standar nasional, proses interoperabilitas dan sertifikasi bagi sistem informasi yang lolos proses integrasi. Peserta yang merupakan pengembang sistem informasi dan hadir pada post konferensi antara lain SIKDA Generik (Pusdatin), SIKDA OPTIMA, SIMPUS JOJOK, SISFOMAS, ePuskesmas, SIMPUS DKK Semarang, SIKDADU Purworejo, Simpustronik Ngawi, SIMPUS Malang, dan SIMPUS Kota Yogya.

  
  
• Infodatin Pelayanan Darah di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Salah satu Program Nawacita (program prioritas pemerintah) di bidang kesehatan adalah memperjuangkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015, AKI Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. 

  Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan adalah melalui pemenuhan kebutuhan darah bagi ibu melahirkan dengan komplikasi perdarahan.

  
  

  Infodatin Pelayanan Darah di Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin - Infodatin Pelayanan Darah di Indonesia.
• [LIVE] Seminar Sehari Riset Pembiayaan Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Seminar Sehari Riset Pembiayaan Kesehatan. Video I Klik disini
  
  Video II
• [LIVE] Pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah Tahun 2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin
• Buletin PIS-PK
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga merupakan salah satu upaya penerapan paradigma sehat, yaitu mengutamakan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif, termasuk kegiatan-kegiatan proaktif untuk menjangkau sasaran/masyarakat. Pendekatan keluarga adalah cara kerja Puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga-keluarga di wilayah kerjanya secara rutin/terjadwal dan untuk tindak lanjut pelayanan kesehatan dalam gedung dan pelayanan UKBM. Diharapkan tiap individu yang sehat semakin sehat dan tidak menjadi sakit, yang sakit mendapat pelayanan yang optimal dan dapat kembali sehat.
  
  Diawali pada tahun 2016 dengan fokus di 470 puskesmas di 64 kabupaten/kota di 9 provinsi, saat ini  Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dilaksanakan di puskesmas terpillih di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dan secara bertahap ditargetkan dapat dilaksanakan di semua puskesmas pada tahun 2019.
  
  Salah satu langkah awal adalah pendataan keluarga yang dilakukan terhadap seluruh keluarga di wilayah kerja puskesmas, khususnya data mengenai 12 indikator yang telah ditetapkan untuk penanda status kesehatan keluarga. Untuk itu telah disusun metode pendataannya termasuk disiapkannya aplikasi dan database dalam sub-sistem pelaporan puskesmas yang diharapkan dapat mempermudah proses pendataan.
  
  Buletin Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Buletin.
  
• Analisis Kesehatan Haji
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Indonesia merupakan negara dengan populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dengan total penduduk sebanyak 237.641.326 pada tahun 2010, sebanyak 87,18% memeluk agama Islam. Fakta tersebut menjadikan Indonesia negara yang menempati peringkat pertama sebagai penyumbang terbesar jema'ah haji. Jumlah jemaah haji di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 160.177 jema'ah. Jumlah jema'ah haji tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
  
  Jumlah jemaah haji berdasarkan karakteristik kelompok umur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa proporsi terbesar berada pada kelompok umur 51-60 tahun. Kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap infeksi penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dengan demikian, perhatian khusus harus diberikan pada kelompok ini.
  
  Analisis Kesehatan Haji di Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Lain Lain.
  
• Hasil Pendataan Keluarga Sehat dalam Aplikasi Keluarga Sehat
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pendataan keluarga dalam rangka Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilakukan sejak tahun 2016 terutama di 9 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendataan keluarga sehat akan dilakukan di seluruh provinsi dengan lokasi fokus (lokus) 2.926 puskesmas. Hasil pendataan dapat dientri pada aplikasi Keluarga Sehat.

  Hasil pendataan keluarga yang telah dientri pada aplikasi Keluarga Sehat dapat dilihat pada dashboard status pendataan yang dapat menampilkan jumlah keluarga yang telah terdata dan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dirinci dari nasional hingga desa dan kelurahan. Hasil pendataan juga dapat diunduh sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

  Hasil unduh data dari aplikasi Keluarga Sehat pada tanggal 8 Juni 2017 mendapatkan hasil sebagai berikut.

  Jumlah Keluarga Terdata

  Sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 pukul 9.30 WIB, jumlah keluarga yang terdata di aplikasi Keluarga sehat sebanyak 1.150.764 keluarga yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan keluarga terdata terbanyak adalah Jawa Tengah (367.049 keluarga), Jawa Timur (241.512 keluarga) dan Sumatera Utara (154.094 keluarga), seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

  Gambar 1. Jumlah Keluarga Terdata di Aplikasi Keluarga Sehat Menurut Provinsi

  

  Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, per 8 Juni 2017 pukul 9.30 WIB

  Menurut data BPS, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Indonesia tahun 2015 adalah sebayak 3,90. Jika diasumsikan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Indonesia tahun 2017 sama dengan tahun 2015, dan estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 sebanyak 261.890.872 orang, maka diperkirakan jumlah rumah tangga di Indonesia tahun 2017 sebanyak 67.151.506 rumah tangga. Dengan demikian baru 1,7% rumah tangga/keluarga yang terdata. Jumlah ini masih sangat kecil untuk bisa menggambarkan kondisi kesehatan keluarga secara nasional. 

  Dengan cara penghitungan yang sama, persentase rumah tangga/keluarga terdata menurut provinsi adalah sebagai berikut.

  Gambar 2. Persentase Keluarga Terdata di Aplikasi Keluarga Sehat Menurut Provinsi

  

  Sumber: - Aplikasi Keluarga Sehat, per 8 Juni 2017 pukul 9.30 WIB

  -www.bps.go.id

  -Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019

                 

  Provinsi dengan persentase keluarga terdata terbesar adalah Sulawesi Selatan (5,34%), Sumatera Utara (4,65%) dan Jawa Tengah (3,96%). Sedangkan terendah adalah Provinsi Maluku (0,00%), Papua (0,01%) dan DI Yogyakarta (0,02%).

  Indeks Keluarga Sehat dan Cakupan Indikator Keluarga Sehat

  Terdapat 12 indikator utama yang telah ditetapkan untuk menyatakan suatu keluarga sehat atau tidak, yaitu: 

      1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

      2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

      3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

      4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

      5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

      6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

      7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

      8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

      9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

      10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

      11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

      12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

  
  

  Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga.

  

  Contoh, jika di suatu keluarga terdapat semua indikator (12), dan yang memenuhi syarat (dapat dijawab dengan ``Ya``) ada 10 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah 10/12 = 0,83. Jika di suatu keluarga lain terdapat hanya 10 indikator (misalnya karena tidak ada penderita Tuberkulosis Paru dan Penderita Gangguan Jiwa) dan yang memenuhi syarat hanya 6 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah 6/10 = 0,60. Sedangkan jika di keluarga lain lagi terdapat 10 indikator dan yang memenuhi syarat hanya 4 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah 4/10 = 0,400. 

  Pengkategorian keluarga menurut IKS adalah sebagai berikut.

      - Keluarga Sehat : IKS di atas 0,800

      - Keluarga Pra Sehat : IKS 0,500 0,800

      - Keluarga Tidak Sehat : IKS kurang dari 0,500

  Rekapitulasi IKS keluarga kemudian digunakan untuk menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, dan seterusnya) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut.

  

  Aplikasi Keluarga Sehat per 8 Juni 2017 baru menghitung IKS dari 570.326 keluarga. Indeks Keluarga Sehat dari 9 provinsi sasaran awal (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan  Sulawesi Selatan) adalah sebagai berikut. 

  Gambar 3. Indeks Keluarga Sehat Indonesia dan 9 Provinsi

  

  Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, per 8 Juni 2017 pukul 9.30 WIB

  Dari keluarga yang telah terhitung IKS-nya, secara nasional maupun masing-masing provinsi didapatkan IKS kurang dari 0,500 atau kategori keluarga tidak sehat. Secara nasional didapatkan IKS sebesar 0,163 dan provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan IKS sebesar 0,323. 

  Karena kecilnya cakupan keluarga yang telah terdata dan telah terhitung IKS-nya, maka angka ini belum bisa menggambarkan kondisi Indonesia, masih diperlukan peningkatan cakupan pendataan untuk mendapatkan IKS Indonesia yang sebenarnya.

  Sedangkan cakupan masing-masing indikator keluarga sehat secara nasional adalah sebagai berikut. 

  Gambar 4. Cakupan Indikator Keluarga Sehat

  

  Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, per 8 Juni 2017 pukul 9.30 WIB

  Dari 12 indikator utama keluarga sehat, cakupan tertinggi adalah ``keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih dan yang terendah adalah penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan``. 

  
  

   
• Workshop Integrasi SIKDA Generik versi 1.4 - P-Care
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Meningkatkan Penerapan Standarisasi Sistem Informasi Kesehatan melalui
  Workshop Integrasi  SIKDA Generik versi 1.4 - P-Care
  
  Kementerian Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik sebagai sarana untuk mengumpulkan data hasil kegiatan Puskesmas dalam rangka mendukung indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 di bidang pengembangn SIK. Sikda Generik juga merupakan salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan mendayagunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).
  
  Sejak awal pengembangan (2013 s/d 2016) sampai pertengahan tahun 2016 s/d saat ini, SIKDA Generik telah dilakukan beberapa penyesuaian, dari versi offline hingga dapat diakses secara online disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan TIK, dapat berinteroperabilitas dengan aplikasi pcare BPJS dan Dukcapil Kemendagri. Kedepan nya SIKDA Generik juga akan dikembangkan agar dapat berinteroperabilitas dengan Sistem Informasi lai yang ada di pusat maupun daerah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kembali terhadap SIKDA Generik versi terbaru (versi 1.4) melaui workshop SIKDA Generik terintegrasi pcare untuk mendukung manajemen kegiatan di Puskesmas.
  
  Workshop SIKDA Generik terintegrasi pcare yang diadakan selama 3 (tiga) hari telah diselenggarakan di 8 (delapan) provinsi diantaranya provinsi  Aceh, Jambi, Kepri, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, dan DKI Jakarta sejak bulan Mei hingga Juli 2017. Peserta workshop adalah pengelola SIK di Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
  
  Secara umum, workshop ini bertujuan untuk menyosialisasikan SIKDA Generik versi 1.4 agar dapat diimplementasikan di Puskesmas. kebijakan pengembangan SIK di Puskesmas, Namun, pada workshop ini dilakukan pula (1) sosialisasi pengembanagn  SIK di Puskesmas, 2) berbagi ilmu dan pengalaman oleh petugas SIK antar daerah, (3) pengumpulan data kesehatan, (4) identifikasi permasalahan penerapan SIK di daerah, serta (5) pemberian saran/masukan terhadap penyelenggaraan SIK saat ini.
  
  Materi workshop disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan provinsi setempat, materi mencakup Kebijakan Sistem Informasi  Puskesmas Terintegrasi, Situasi SIK di Daerah, Penerapan SIKDA Generik Modul Puskesmas dan Implementasi aplikasi SIKDA versi 1.4 terintegrasi pcare.
  
  Sebagian pengelola data puskesmas di Kabupaten/Kota masih mengolah data secara manual, dan sebagian lagi masih menggunakan Sistem Informasi Puskesmas selain SIKDA Generik. Namun Kepala Pusat Data dan Informasi menegaskan, sekarang ini kita tidak lagi mempermasalahkan Sistem Informasi Puskesmas apa yang digunakan, tetapi  bagaimana data tersebut bisa dialirkan ke Kementeriann Kesehatan sehingga  kita bisa  memanfaatkan data bersama. Kementerian Kesehatan menawarkan 3 (tiga) topologi yang bisa di pilih oleh puskesmas dalam menggunakan Sistem Informasi Puskesmas antara lain : (1) Topologi I adalah untuk puskesmas yang belum menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan elektronik. Untuk topologi I ini Kementerian Kesehatan menyarankankan mengunakan SIKDA Generik versi 1.4. (2). Topologi II adalah puskesmas yang telah menggunakan SIKDA Generik, namun puskesmas tersebut juga memiliki server sendiri untuk mengolah data yang dibutuhkan di puskesmas dan (3) Topologi III. Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi lain selain SIKDA. Puskesmas ini dapat mengirimkan data ke Kementerian Kesehatan dengan fasilitas pertukaran data/interoperabilitas. Terkait keamanan informasi, untuk kedepannya Kementerian Kesehatan mengharapkan semua data kesehatan ada di server Kementerian Kesehatan sehingga data tidak mudah disalahgunakan.
  
  Hasil yang diperoleh dari acara Workshop Sistem Informasi Puskesmas Terintegrasi adalah
  a.    Tersajinya data KIA, gizi dan imunisasi dari puskesmas peserta workshop
  b.    Workshop Integrasi SIKDA Generik versi 1.4 P-Care mendukung pencapaian indikator kunci e-kesehatan dan indikator kinerja kegiatan Pusdatin. Indikator kunci e-kesehatan, diantaranya:
  

  1.    - Penerapan sistem daring (online) data rekam medis di 20%  Fasilitas Kesehatan (Puskesmas & RSUD)  pada 2015 menjadi 50% pada 2019

  •    - Pemutakhiran data dan informasi kegiatan layanan Puskesmas melalui optimalisasi penggunaan sistem daring (online) hingga 40% dari jumlah Puskesmas pada 2015 dan 100% pada  2019

  
  Indikator kinerja kegiatan Pusdatin, yaitu:
     - Jumlah kabupaten/ kota yang melaporkan data kesehatan prioritas (463 kab/kota pada tahun 2019)
     - Jumlah kabupaten/ kota dengan jaringan komunikasi data untuk pelaksanaan e-kesehatan (257 kab/kota pada tahun 2019)
     - Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan pemetaan keluarga sehat (514 kab/kota pada tahun 2019)
  
  Rencana tindak lanjut dari Workshop Sistem Informasi Puskesmas Terintegrasi ini antara lain:
  
  Tingkat Puskesmas
     - Membudayakan penggunaan pencatatan dan pelaporan elektronik yang real time
     - Menggunakan Sikda Generik 1.4 atau Simpus elektronik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan kualitas data kesehatan
  
  Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
     - Advokasi penggunaan Sikda Generik 1.4 di 5 puskesmas peserta workshop
     - Mensosialisasikan pemanfaatan Sikda Generik 1.4 pada puskesmas lain di wilayahnya
     - Memantau dan membantu penggunaan sistem informasi elektonik di puskesmas sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas data kesehatan
     - Meningkatkan kapasitas SDM puskesmas
  
  Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi
     - Mensosialisasikan pemanfaatan Sikda Generik 1.4 pada kabupaten/kota lain di wilayahnya
     - Standarisasi output pencatatan dan pelaporan Simpus untuk disesuaikan dengan Sikda Generik versi 2.0 bagi puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi selain Sikda Generik
     - Melakukan peningkatan kapasitas SDM
  
  Pusdatin
     - Melengkapi fitur di Sikda Generik 1.4
     - Melakukan update database sikda
     - Memfasilitasi lebih lanjut upaya bridging dengan pcare
     - Memfasilitasi bridging sistem informasi lainnya, diantaranya SIHA, SITT, SISMAL, SI Gizi, SI Imunisasi
     - Mempercepat proses migrasi sikda  v1.4 ke versi 2.0
     - Melakukan perbaikan fitur cek kesehatan dan konsistensi dari proses input data yang dilakukan terkait keamanan informasi
     - Untuk kegiatan luar gedung diusahakan agar bisa pakai  sikda 1.4
  
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
  
• Situasi Penyakit Lupus di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Peningkatan jumlah kasus Lupus perlu diwaspadai oleh masyarakat dengan memberi perhatian khusus karena diagnosis penyakit Lupus tidak mudah dan sering terlambat. Lupus Eritematosus Sistemik (LES) atau Systemic Lupus Erythematosus yang dikenal sebagai penyakit seribu wajah merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang belum jelas penyebabnya, dan memiliki sebaran gambaran klinis yang luas dan tampilan perjalanan penyakit yang beragam. Hal ini menyebabkan sering terjadi kekeliruan dalam mengenali penyakit Lupus, sampai dengan menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan penatalaksanaan kasus.
  
  Infodatin Situasi Lupus di Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
  
• Aplikasi Keluarga Sehat
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Dalam mendukung Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dan memudahkan pendataan dan analisisnya, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) telah membuat aplikasi yang bernama Aplikasi Keluarga Sehat. Dalam proses pendataan keluarga menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Pusdatin terdapat perubahan dari aplikasi yang lama bernama Prokesga pada tahun 2015 menjadi aplikasi baru yang bernama Keluarga Sehat mulai tahun 2016 hingga kini.
  
  Aplikasi Keluarga Sehat merupakan bentuk dukungan teknologi informasi terhadap proses pengambilan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga dari Direktoral Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta membuat Nomor Register data lapangan, pengolahan dan analisis data, penyajian data agregat Indikator Keluarga Sehat (IKS), dengan memanfaatkan akses NIK. Aplikasi ini merupakan digitalisasi instrumen rumah tangga untuk kepentingan pendataan kesehatan keluarga di lapangan. Di dalam aplikasi tersebut tersedia fitur-fitur pengentrian data, dan melihat hasil entry yang divisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel.
  
  Aplikasi Web Keluarga Sehat (KS) adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pengembangan secara bertahap dan berkesinambungan dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  
  Aplikasi Keluarga Sehat terdiri dari aplikasi web dan aplikasi android. Aplikasi web, terdiri atas tiga modul: administrator, dashboard, dan kuesioner. Administrator digunakan untuk pengaturan menu dan pengaturan pengguna. dashboard, digunakan untuk menyajikan output data jumlah keluarga yang telah dilakukan pendataan menurut wilayah dan output data agregat hasil perhitungan data lapangan, dan kuesioner, digunakan untuk entri data lapangan secara online.
  
  Aplikasi mobile android, terdiri atas dua modul: kuesioner dan dashboard. Kuesioner digunakan untuk entri data lapangan secara online maupun offline dengan menggunakan smart phone android. Dashboard digunakan untuk menyajikan output data jumlah keluarga yang telah dilakukan pendataan menurut wilayah. Dashboard terdiri atas IKS wilayah dan status pendataan. Dashboard status pendataan merupakan interface dimana pengguna dapat mereview status pendataan IKS yang dilakukan oleh para enumerator puskesmas secara berjenjang.
  
  Tahapan Penggunaan Aplikasi:
  1. Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan inventarisasi daftar puskesmas fokus pendataan keluarga sehat untuk kemudian membuat daftar nama-nama calon pengelola Aplikasi Keluarga Sehat di Puskesmas yang terdiri dari:
      - 1 orang supervisor (koordinator pengumpul data lapangan)
      - 1 orang administrator puskesmas
      - 1 kepala puskesmas.
      - maksimal 10 orang surveyor (apabila membutuhkan lebih dari 10 orang surveyor maka dapat mengajukan surat permohonan kembali ke Pusdatin melalui kab/kota dengan disertai penjelasan alasan kuota akun surveyor penambahan.
  
  2. Dinas kesehatan kabupaten/kota mengirimkan surat permohonan resmi dengan melampirkan daftar nama-nama calon pengelola tersebut dilengkapi keterangan:
      - nama dan kode Puskesmas
      - nama lengkap dan NIK supervisor, administrator, dan kepala puskesmas
      - jabatan
      - nomor HP
      - alamat email.
  
  3.   Data nama calon pengelola tersebut dikirimkan ke Kementerian Kesehatan, dalam  hal ini Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) alamat Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta Selatan, 12950, Lt. 6 R.614, atau via email dengan alamat email keluargasehat@kemkes.go.id dengan tembusan ke dinas kesehatan provinsi  terlebih dahulu sebagai laporan.
  
  4. Data yang diterima oleh Pusat Data dan Informasi akan diverifikasi kelengkapannya terlebih dahulu untuk kemudian Pusat Data dan Informasi akan membuat akun yang terdiri dari 1 akun dinas kesehatan provinsi, 1 akun dinas kesehatan kabupaten/kota, dan 1 akun administrator puskesmas dengan dilengkapi panduan aktifasi akun.
  
  5.  Akun tersebut akan dikirimkan kembali ke dinas kabupaten/kota pemohon.
  
  6. Setelah akun tersebut diterima oleh dinas kabupaten/kota, akun tersebut didistribusikan ke puskesmas terkait untuk dapat segera diaktifasi dan digunakan.
• Selamat Hari Raya I'dul Fithri 1 Syawal 1438 H
• Infodatin Situasi Tenaga Keperawatan Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun terjadi peningkatan kebutuhan akan tenaga kesehatan salah satunya tenaga keperawatan. Perawat adalah profesi/tenaga kesehatan yang jumlah dan kebutuhannya paling banyak di antara tenaga kesehatan lainnya.
  
  Infodatin Situasi Tenaga Keperawatan Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
  
• Workshop Website Kesehatan Tahun 2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 12 Mei 2017
  
  Saat ini, media digital merupakan media yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan informasi. Salah satu media digital yang dimanfaatkan dalam hal ini adalah website. Data dan informasi yang disajikan di dalam website tidak hanya harus terkini (up to date), tetapi juga harus menarik dan mudah diakses sehingga website menjadi lebih komunikatif dan informatif.
  Website di bidang kesehatan setidaknya memiliki empat manfaat utama yang menjadi tujuan dari website Kementerian Kesehatan RI, yaitu pemenuhan hak publik terhadap informasi kesehatan, kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, diseminasi informasi kesehatan terkini serta media komunikasi dan interaksi antar komunitas untuk penyebaran informasi kesehatan.
  
  Untuk mencapai tujuan tersebut, diadakan workshop website bagi pengelola website kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan provinsi. Workshop website ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola website unit di lingkungan Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan provinsi yang sudah memiliki dan mengembangkan website dan sebagai wadah sosialisasi lomba e-ASPIRASI KEMENKES (Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia Kementerian Kesehatan) tahun 2017.
  
  Pada tahun ini, Workshop Website dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 10 Mei 2017. Workshop ini dihadiri oleh 42 orang peserta pusat dan 34 orang pengelola website dinas kesehatan provinsi. Narasumber dalam workshop ini di antaranya Kepala Pusat Data dan Informasi selaku penanggung jawab Tim Pengelola Terpadu Website Kementerian Kesehatan, Tim Penilai e-ASPIRASI KEMENKES, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
  
  Materi yang disampaikan dalam website ini adalah membangun kebersamaan dalam mengelola website Kementerian Kesehatan, pengelolaan website Kementerian Kesehatan, kebijakan penggunaan domain web pemerintah, dukungan jaringan dan server web di daerah dan keamanan informasi, meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan website melalui Search Engine Optimization (SEO), proses penilaian dan hasil e-Aspirasi 2016, pengelolaan website oleh pemenang lomba e-ASPIRASI KEMENKES tahun 2016, dan sosialisasi penilaian e-ASPIRASI KEMENKES untuk website dinas kesehatan provinsi tahun 2017.
  Setelah workshop ini diharapkan pengelola website kesehatan dapat menyusun tata letak website sehingga informasi mudah ditemukan pengguna, mengelola website agar lebih update, menarik, komunikatif, dan informatif, serta memanfaatkan search engine untuk meningkatkan volume dan trafik kunjungan website.
  
  Tindak lanjut kegiatan ini bagi Pusdatin adalah menindaklanjuti penyelenggaraan e-ASPIRASI KEMENKES tahun 2017, meningkatkan kualitas konten dan tampilan website kemkes.go.id, dan meningkatkan koordinasi dengan pengelola website di unit utama Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan provinsi. Tindak lanjut bagi pengelola website unit utama Kementerian Kesehatan dan pengelola website dinas kesehatan provinsi adalah menyiapkan website untuk ikut serta dalam e-ASPIRASI, membagi informasi yang diperoleh dari kegiatan workshop kepada tim website di unit masing-masing, dan berperan aktif terhadap pemantauan dan kontribusi konten website Kementerian Kesehatan.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
• Situasi Penyakit Ginjal Kronis
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Penyakit ginjal kronis (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalens dan insidens gagal ginjal yang meningkat, prognosis yang buruk dan biaya yang tinggi. Prevalensi PGK meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan kejadian penyakit diabetes melitus serta hipertensi. Sekitar 1 dari 10 populasi global mengalami PGK pada stadium tertentu (http://www.worldkidneyday.org/faqs/chronic-kidney-disease/). Hasil systematic review dan metaanalysis yang dilakukan oleh Hill et al, 2016, mendapatkan prevalensi global PGK sebesar 13,4%. Menurut hasil Global Burden of Disease tahun 2010, PGK merupakan penyebab kematian peringkat ke-27 di dunia tahun 1990 dan meningkat menjadi urutan ke-18 pada tahun 2010. Sedangkan di Indonesia, perawatan penyakit ginjal merupakan ranking kedua pembiayaan terbesar dari BPJS kesehatan setelah penyakit jantung.
  
  Infodatin Situasi Penyakit Ginjal Kronis ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
• Pusat Data dan Informasi Selenggarakan Pertemuan Validasi Data Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sebagai upaya menjamin ketersediaan data dan informasi di tingkat pusat yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan pertemuan Validasi Data Tahun 2017 di Bogor pada tanggal 20-22 April 2017.
  
  Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data kesehatan yang bersumber dari kabupaten/kota, provinsi, dan pengelola program di tingkat pusat, meningkatkan kelengkapan, kualitas, dan ketepatan waktu data kesehatan dari daerah, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan data/informasi kesehatan, mendapatkan masukan dari daerah dan lintas program mengenai upaya peningkatan tingkat ketersediaan dan kualitas data.
   
  Pertemuan Validasi Data dikemas dalam bentuk paparan materi oleh narasumber, diskusi, dan desk data. Desk data merupakan inti dari kegiatan ini, dimana pada proses ini dilakukan pengumpulan, verifikasi dan klarifikasi data antara pengelola data dan informasi di tingkat provinsi dengan tingkat pusat. Sebanyak 32 orang pengelola data dan informasi di tingkat provinsi dan 5 orang pengelola data dan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan berperan serta aktif pada pertemuan ini.
  
  Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi. Pada arahan dan paparannya, Kapusdatin menyampaikan bahwa data yang dikelola oleh pemerintah harus bisa diakses masyarakat dan memenuhi standar data, satu meta data tertentu, dan satu portal data. Selain itu juga disampaikan bahwa data harus terintegrasi dengan aliran data yang baik pada tahun 2019. Kapusdatin juga menyampaikan bahwa upaya menjaga kualitas data dapat dilakukan dengan melakukan logical check dan penerapan prinsip-prinsip Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR).
   
  Selain arahan dari Kapusdatin, pertemuan Validasi Data juga menghadirkan beberapa narasumber sebagai upaya merespon situasi terkini terkait pengelolaan data dan informasi serta sebagai materi pengayaan untuk menambah pengetahuan peserta pertemuan. Narasumber yang dihadirkan yaitu : Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, perwakilan Biro Perencanaan dan Anggaran, Kepala Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik, dan perwakilan sekretariat SDGs di Kemenkes.
     
  Sebagai materi pengayaan bagi peserta pertemuan, Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyampaikan hasil Riskesnas Tahun 2016. Pada sesi tersebut disampaikan bahwa Riskesnas Tahun 2016 memiliki jumlah sampel 16.564 rumah tangga, 34 provinsi, 265 kabupaten/kota, dan 400 puskesmas. Hasil Sirkesnas hanya dapat menggambarkan nasional dan tidak dapat menggambarkan provinsi. Namun demikian, apabila diperlukan, dinas kesehatan provinsi dapat mengirimkan permohonan ke Litbangkes untuk mendapatkan data tingkat provinsi.
  
  Kepala Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik menyampaikan bahwa target global Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penurunan 25% kematian akibat PTM. Dengan demikian, perlu dibangun Sistem Informasi PTM karena yang salah satu tujuannya adalah pelaporan data ke PBB untuk memantau target global PTM. Perwakilan Sekretariat SDGs yang juga menjadi narasumber menyampaikan bahwa Monitoring dan evaluasi indikator SDGs dilakukan dengan menggunakan data profil kesehatan Indonesia, survei-survei baik yang dilakukan Kemenkes maupun BPS.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
• Peningkatan Keteladanan Dan Integritas Pegawai Pusdatin 2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sukabumi, 16-18 Maret 2017
  Pengelolaan data dan informasi kesehatan dilaksanakan secara proaktif dan terus menerus terhadap faktor risiko di bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap terjadinya suatu penyakit dan masalah kesehatan lainnya di masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya dukungan data/informasi yang cepat dan akurat tentang adanya ancaman potensial dan atau adanya kejadian masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Data/informasi ini dibutuhkan oleh pimpinan dan unit teknis terkait sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap masalah kesehatan dapat dilaksanakan secara dini, efektif, dan efisien.
  
  Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pusat Data dan Informasi membutuhkan sumber daya yang mampu berkontribusi dan bersinergi secara optimal. Sumber daya yang dimaksud diantaranya yaitu sumber daya manusia atau pegawai Pusat Data dan Informasi yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan visi dan misi institusi. Pegawai yang berintegritas, yang memiliki pengetahuan yang baik, etos kerja yang tinggi, serta teladan dalam bekerja diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian indikator dalam kegiatan pengelolaan data dan informasi kesehatan.
  
  Diantara kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi untuk mendorong terbentuknya pegawai yang berintegritas ialah kegiatan Peningkatan Keteladanan dan Integritas Pegawai. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan seluruh pegawai Pusat Data dan Informasi agar seluruh pegawai Pusat Data dan Informasi mempunyai pengetahuan tentang kebijakan dan strategi pengelolaan data terbaru, perubahan teknologi informasi, serta perkembangan organisasi dan kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selain itu, kegiatan Peningkatan Keteladanan dan Integritas Pegawai juga dimaksudkan untuk melakukan tukar menukar informasi, pengalaman dalam mengatasi masalah terkait pencapaian tujuan institusi, pengelolaan data di pusat dan daerah, serta penyebaran informasi lainnya. Dengan demikian, melalui kegiatan ini diharapkan pegawai Pusat Data dan Informasi mampu untuk: (1) Mendeteksi permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi dari seluruh pegawai Pusat Data dan Informasi; (2) Memperoleh solusi pemecahan dari masalah-masalah tersebut; (3) Mengumpulkan data dan informasi dari seluruh pegawai Pusat Data dan Informasi; (4) Tersosialisasinya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan data, perubahan dan perkembangan IT yang terbaru, dan perkembangan organisasi terkini; serta (5) terbentuknya kepribadian pegawai Pusat Data dan Informasi yang jujur, berdedikasi, dan berintegritas tinggi.
  
  Kegiatan Peningkatan Keteladanan dan Integritas Pegawai Pusdatin dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 16 hingga 18 Maret 2017 bertempat di Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan terdiri dari dua bagian, yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan (indoor) dan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan (outdoor).
  
  Kegiatan di dalam ruangan meliputi ceramah dan diskusi, yaitu mengenai Kekuatan Ilmu Pengetahuan dan Kekuatan Integritas. Dalam materi Kekuatan Ilmu Pengetahuan (Informasi)/Knowledge Sharing Culture diterangkan bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup cepat saat ini, informasi/ilmu pengetahuan telah tersedia cukup banyak dan bersifat terbuka, sehingga dapat diakses oleh hampir siapa saja, meskipun tetap dibutuhkan pengetahuan yang tajam untuk dapat memilah mana informasi yang valid dan mana informasi yang belum terkonfirmasi. Dari kekayaan informasi yang ada saat ini, seorang pegawai yang berintegritas akan mampu untuk dapat mengolah/memanfaatkan informasi tersebut untuk kemajuan organisasi/instansi. Seorang pegawai dikatakan memiliki integritas jika pegawai tersebutmemiliki mental pembelajar, yang selalu membuka diri untuk menerima informasi maupun pengetahuan yang bermanfaat baik yang sifatnya baru maupun pendalaman dari ilmu yang telah dimilikinya. Selain itu, pegawai yang berintegritas juga selalu memiliki semangat untuk membagi pengetahuannya, dan juga merupakan seorang knowledge innovator yang mampu menginisiasi pengetahuan/informasi yang dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi institusi. Pegawai yang berpengetahuan akan memiliki karakteristik self driven, memiliki motivasi, kongkrit dalam bekerja, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama didalam tim.
  
  Dalam materi yang ke dua yaitu tentang Kekuatan Integritas, dijelaskan bahwa salah satu dasar integritas pegawai dalam bekerja adalah to love my job, atau untuk mencintai pekerjaan kita. Dengan mencintai pekerjaan, kita akan melakukan yang terbaik, berupaya terus melakukan inovasi, dan akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi. Selain itu, pegawai yang memiliki integritas akan selalu melaksanakan apa yang dikatakan, melakukan yang benar, dan berbicara yang jujur.
  
  Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan yang dilakukan terdiri dari integrity fun games atau permainan untuk membangun integritas yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, kegiatan yang dilakukan di luar ruangan lainnya yaitu arung jeram. Kegiatan arung jeram dilakukan di sungai Cicatih dengan didampingi oleh instruktur yang berpengalaman. Kegiatan dalam dan luar ruangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mendorong terbentuknya integritas dan keteladanan di lingkungan pegawai Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.
• Pengembangan SDM Pusat Data dan Informasi 2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bukittinggi, 2 Maret 2017
  Dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, serta teknologi informasi, Pusat Data dan Informasi senantiasa berupaya untuk menyediakan dukungan data dan informasi yang cepat dan akurat. Data dan informasi ini dibutuhkan oleh pimpinan dan unit teknis terkait sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah kesehatan dapat dilaksanakan secara dini secara efektif dan efisien. Peningkatan kinerja dalam menyiapkan dukungan data dan informasi tersebut dapat dilaksanakan melalui pengembangan sumber daya manusia.
  
  Pada tahun ini Pusat Data dan Informasi mengadakan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 2-4 Maret 2017 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Pusat Data dan Informasi agar seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang sama tentang kebijakan dan strategi pengelolaan data dan informasi terbaru serta mengembangkan jiwa kepemimpinan pegawai.
  
  Pertemuan ini menghadirkan beberapa narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan, yaitu Jazak Yus Afriansyah, seorang penulis dan pelatih seri keahlian profesional yang menyampaikan materi mengenai The Three a Sense of Leadership Skill dan Hadi Cahyono dari LEMTI UI yang menyampaikan standard operating procedure (SOP) Pusat Data dan Informasi. Selain narasumber tersebut, masing-masing bidang di Pusat Data dan Informasi melalui perwakilannya, turut menyampaikan materi pada sesi class review yang bertujuan sebagai sarana sharing antar bidang sehingga terjalin koordinasi yang baik di lingkungan Pusat Data dan Informasi. Materi class review diantaranya adalah Keluarga Sehat, DHIS2, Policy Brief, Keamanan Data dan Informasi, Sikda Generik, Komunikasi Data, Profil Kesehatan Indonesia, Dana Dekonsentrasi dan DAK, Inpassing, SAK, SABMN, dan Taspen.
• Rakontek SIK Regional III 2017
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Batam, 23 Februari 2017
  Sebagai bagian dari rangkaian pertemuan Rapat Konsolidasi Teknis Sistem Informasi Kesehatan (Rakontek SIK) 2017, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan Rakontek SIK Regional III di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 20-23 Februari 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh 360 peserta yang berasal dari 15 provinsi dan 266 kabupaten/kota di Jawa dan Sumatera serta Kementerian Kesehatan.
  
  Sistem Informasi Kesehatan Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Berbagai masalah masih dihadapi dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan, di antaranya adalah adanya overlapping dalam pengumpulan dan pengolahan data kesehatan sehingga masih terjadi pengumpulan data berulang yang memungkinkan terjadinya duplikasi data. Untuk menerapkan informasi satu pintu (one data) perlu dilakukan integrasi dari beberapa aplikasi yang saat ini ada. Pusat Data dan Informasi beberapa tahun ini telah mengenalkan Health Information Exchange (HIE) atau pertukaran informasi kesehatan. Harapannya, pada aplikasi-aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan, tidak terjadi tumpang tindih variabel atau indikator yang dikumpulkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsolidasi terhadap sesama unit di Kementerian Kesehatan dan dengan daerah.
  
  Secara umum, pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan baik dengan lintas unit utama maupun daerah. Namun, pada pertemuan ini dilakukan pula (1) sosialisasi terhadap beberapa kebijakan dan regulasi terkait sistem informasi yang dapat digunakan oleh daerah sebagai acuan, (2) berbagi ilmu dan pengalaman oleh petugas SIK antar daerah, (3) pengumpulan data kesehatan, (4) identifikasi permasalahan penerapan SIK di daerah, serta (5) pemberian saran/masukan terhadap penyelenggaraan SIK saat ini.
  
  Materi pertemuan tidak hanya disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, namun juga dari Lembaga Sandi Negara. Dari Kementerian Kesehatan, materi mencakup penyelenggaraan SIK, pengelolaan data dan informasi serta pengalokasian anggaran untuk mendukung penyelenggaraan SIK di daerah. Sementara, materi yang disampaikan oleh Lembaga Sandi Negara adalah yang terkait dengan keamanan informasi di era siber.
  
  Sebagian besar pengelola data masih terfokuskan pada bagaimana data bisa dicatat dan dilaporkan sehingga informasi yang akuntabel dan tepat waktu dapat dihasilkan. Padahal, bagaimana cara menjaga keamanan agar data dan informasi tersebut juga tidak kalah penting. Di era siber dengan situasi TI yang terus berkembang ini, ada banyak kemungkinan dan peluang dilakukannya pembocoran keamanan data dan informasi. Sebagai lembaga pemerintah yang utamanya bertugas mengamankan dokumen rahasian negara, Lembaga Sandi Negara memiliki salah satu fungsi melindungi informasi publik, dan informasi kesehatan merupakan salah satu informasi publik yang harus dilindungi karena di black market data kesehatan bisa dihargai 10 kali lipat lebih mahal dari data kartu kredit.
  
  Ada beberapa cara untuk melakukan pengamanan terhadap data dan informasi yang kita miliki. Cara pertama adalah dengan menggunakan password. Namun, karena umumnya password merupakan pengamanan yang paling banyak digunakan, maka password ini lah yang paling banyak dijadikan incaran untuk diretas. Selanjutnya, dilakukan double password atau password ganda, yaitu pin dan sidik jari. Sebagai upaya pengamanan situs, digunakan software keamanan SSL (dapat dilihat dari penggunaan url yang diawali dengan https). Sayangnya, software ini masih kita sewa dari Amerika, sehingga setiap tahun kita harus mengeluarkan biaya untuk melakukan upaya pengamanan.
  
  Sejalan dengan semakin banyaknya pemanfaatan dan penggunakan internet digunakan dalam transaksi data dan informasi, otentifikasi elektronik sangat dibutuhkan, yaitu berupa tanda tangan digital dan sertifikat elektronik. Tanda tangan digital adalah data yang dienkripsi dan hanya dapat dibuka dengan menggunakan token. Transaksi elektronik dapat diamankan dengan dilakukan enkripsi data dan menyeting server pengirim dan penerima sehingga hanya server penerima yang dapat mengenali dan membuka data yang dikirim oleh server pengirim. Sementara sertifikat elektronik adalah identitas yang digunakan dalam kerja sama antar negara.
  
  Pengamanan informasi dapat dimulai dari rutinitas harian dengan melakukan pengamanan dokumen, yaitu saat akan men-copy atau memindahkan data dari media yang bukan milik kita, pastikan bahwa flashdisc yang digunakan tidak berisi data penting, lebih baik lagi bila flashdisc dalam keadaan kosong.
  
  Dengan kata lain, perkembangan serta pemanfaatan teknologi dan informasi tidak dapat ditahan dan dihalangi. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pengamanan yang kuat pada jaringan, aplikasi dan informasi yang ada. Sama halnya dengan serangan terhadap sistem/aplikasi yang tidak bisa dihindarkan, yang terpenting adalah bagaimana kita mengamankan data dan sistem kita.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Untuk Mengkoordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Nas
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 26 Maret 2017
  Rapat Konsolidasi Teknis Sistem Informasi Kesehatan (Rakontek SIK) II 2017 diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi di Hotel Novotel Bali Ngurah Rai Airport, Jl. Raya Ngurah Rai, Kuta Provinsi Bali pada tanggal 8 11 Februari 2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dan pengelola sistem informasi kesehatan antara lain: 14 orang pengelola data/SIK dinas kesehatan provinsi, 78 orang pengelola data/SIK dinas kesehatan kabupaten/kota, 11 orang perwakilan unit utama di lingkungan Kemenkes, dan 28 orang peserta dari Pusdatin.
  
  Rakontek SIK ini dimaksudkan untuk koordinasi dan sinkronisasi serta harmonisasi perencanaan dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan baik dengan lintas unit utama maupun daerah. Sedangkan tujuan khusus diadakan Rakontek SIK ini antara lain : menyosialisasikan beberapa kebijakan dan regulasi dalam pengembangan sistem informasi yang akan digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam melaksanakan program di daerah, mengupdate ilmu pengetahuan petugas SIK, sharing pengalaman antar daerah, menghimpun data kesehatan dari daerah, mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan, dan mendapatkan masukan dari daerah dalam upaya penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan.
  
  Alasan Rakontek ini diadakan salah satunya adalah karena sistem Informasi Kesehatan Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi ideal. Berbagai masalah masih dihadapi dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan seperti kegiatan pengelolahan data dan informasi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme yang bagus, adanya overlapping dalam pengumpulandan pengolahan data kesehatan, dan masih adanya pengumpulan data yang dilakukan berulang oleh unit-unit berbeda sehingga bukan tidak mungkin terjadinya duplikasi kegiatan dan duplikasi data.
  
  Seperti yang dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi, Didik Budijanto, pada saat pembukaan Rakontek SIK II di Bali tanggal 9 Februari 2017 bahwa hasil asessment HMN 2007-2012-2016 secara umum meningkat, dan paling lemah adalah manajemen data dan sumber data untuk tingkat nasional. Untuk saat ini 3 masalah utama yang dihadapi antara lain, fragmentasi berbagai sistem informasi, bagaimana integrasi-aliran data, pemanfaatan satu data. Maka fokus penguatan SIK saat ini adalah: penataan data transaksi, optimalisasi aliran data dan bank data, pemanfaatan data menjadi suatu kebijakan.
  
  Sedangkan menurut Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Informasi, Yudianto, Fokus strategi langkah penguatan SIK antara lain: penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan, optimalisasi aliran dan integrasi data, serta penggunaan data dan informasi, contoh salah satunya adalah : implementasi DHIS 2 dalam penguatan SIK, penguatan SIK dan e-kesehatan 2015-2019: RPJMN, serta peta jalan, dan Renstra.
  
  Selain paparan dari Didik Budijanto tentang Kebijakan SIK Terintegrasi dan paparan Yudianto tentang Integrasi Sistem Informasi Kesehatan, ada pula paparan dari Boga Hardhana selaku Kepala Bidang Teknologi dan Informasi tentang Penerapan SIKDA Generik Modul Puskesmas dan Keamanan Informasi di Era Cyber. Paparan yang lain yang disampaikan pada acara Rakontek tersebut antara lain: Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga oleh Rudy Kurniawan, Implementasi Aplikasi Keluarga Sehat (KS) disampaikan oleh Ika Kurniasih, materi Penyelenggaraan Data Prioritas di Provinsi Kaltim oleh wakil dari Provinsi Kaltim dan materi Penyelenggaraan SIKDA di Provinsi NTB disampaikan oleh wakil dari Provinsi NTB.
  
  Acara Rakontek II di Bali ini ditutup oleh 2 paparan antara lain dari Agustin Setyarini yaitu tentang Feedback dan Progress Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dan Diskusi Umum yang dipandu oleh Zulfi.
  
  Hasil yang didapat dari acara Rakontek Bali antara lain yaitu: terkumpulnya data-data, (data kesehatan prioritas tahun 2016, data profil kesehatan provinsi dan kabupaten/kota tahun 2014, 2015, data SPM bidang kesehatan tahun 2016, data dasar puskesmas tahun 2016, isian kuesioner SIK, dan realisasi dana dekonsentrasi SIK tahun 2016 dan POK dana dekonsentrasi tahun 2017), pembahasan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, akan ada aturan terkait SI di Puskesmas  (SIP), pendataan KS bersifat total coverage seluruh provinsi dengan substansi pendataan adalah 12 indikator yang mencakup selurh program di Kemenkes.
  
  Selain itu dari acara Rakontek SIK II di Bali ini diidentifikasi berbagai masalah dan perencanaan ke depan yaitu : diperlukan kemampuan daerah dalam mengembangkan program intervensi, dana dekonsentrasi untuk workshop SIP, pengukuran Kapasitas SIK, merupakan representasi nasional, pada tahun 2017 Pusdatin mempersiapkan untuk dapat melakukan pengukuran Kapasitas SIK nasional pada tahun 2018, dan daerah yang membutuhkan banuan Pengadaan Perangkat SIKDA dapat mengajukan DAK dan pengadaannya melalui E-Katalog, serta perlu ditingkatkan anggaran SIK.
  
  Rencana tindak lanjut dari acara Rakontek ke II di Bali ini antara lain: tahun 2017 kabupaten/kota melaksanakan pemetaan keluarga sehat, tahun 2017 kabupaten/kota melaporkan data prioritas minimal keterisian 80% variabel, kabupaten/kota  menyelesaikan profil kesehatan 2017 pada bulan Februari 2018, dan kabupaten/kota menerapkan/mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah berbasis elektronik.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Pusat Data dan Informasi Selenggarakan Rakontek Regional Timur di Manado
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sebagai upaya untuk percepatan perwujudan sasaran rencana strategis pengelolaan data dan informasi kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Sistem Informasi Kesehatan (Rakontek SIK) untuk wilayah regional timur pada tanggal 30 Januari-3 Februari 2017 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dan pengelola sistem informasi kesehatan tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Dinas Kesehatan yang berada di wilayah timur Indonesia, yaitu :
  
  1.    Provinsi Bali
  2.    Provinsi Kalimantan Utara
  3.    Provinsi Sulawesi Utara
  4.    Provinsi Sulawesi Tengah
  5.    Provinsi Sulawesi Selatan
  6.    Provinsi Sulawesi Tenggara
  7.    Provinis Gorontalo
  8.    Provinsi Sulawesi Barat
  9.    Provinsi Maluku
  10.    Provinsi Maluku Utara
  11.    Provinsi Papua Barat
  12.    Provinsi Papua
  
  Kegiatan ini juga untuk menyelaraskan pelaksanaan program di tiap tingkat administrasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan regulasi dan integrasi sistem informasi kesehatan (SIK). Pada pembukaannya, Kepala Pusat Data dan Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, MKes menyampaikan bahwa integrasi SIK merupakan suatu keniscayaan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya peluang yang dimiliki berupa landasan hukum, kebutuhan data yang tinggi dan perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, terdapat permasalah klasik di tengah kita yaitu pengelolaan SIK yang masih terfragmentasi di beberapa wilayah. Dalam konteksi prioritas kebijakan Kementerian Kesehatan, yaitu pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga, SIK terintegrasi dapat hadir untuk mendukungnya.
  
  Pertemuan ini juga membahas beberapa topik terkait pengelolaan SIK di tingkat pusat dan daerah, yaitu :
  
  1.    Implementasi SIKDA P-Care
  2.    Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
  3.    Integrasi Sistem Informasi Kesehatan
  4.    Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus
  5.    Implementasi Aplikasi Keluarga Sehat
  6.    Keamanana Informasi di Era Siber
  7.    Kebijakan Perencanaan dan Anggaran dalam mendukung Sistem Informasi Kesehatan
  8.    Juknis Profil, Komdat, PMKDR, dan SPM Kesehatan
  9.    Penyelenggaraan Pemetaan Keluarga Sehat dan Data Prioritas di Daerah
  10.    Evaluasi Dekon dan DAK       
  
  Pada pertemuan ini juga dilakukan klarifikasi kelengkapan data dari kabupaten/kota dan provinsi terhadap keterisian variabel pada komunikasi data, data dasar puskesmas, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan (SPM). Selain dilakukan terhadap wilayah timur Indonesia, Rakontek SIK juga dilaksanakan di Bali untuk pengelola SIK kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Nusa Tenggara, dan Kalimantan, dan dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau untuk pengelola SIK kabupaten/kota dan provinsi di wilayah Jawa, dan Sumatera.
  
  
• Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 36,7 juta (34 juta - 39,8 juta) orang hidup dengan HIV, meningkat sebanyak 3,4 juta dibandingkan tahun 2010. Sebanyak 2,1 juta di antaranya merupakan kasus baru HIV. Namun, dalam laporan yang sama terjadi penurunan kematian, WHO mencatat sejak AIDS ditemukan hingga akhir 2015 terdapat 34 juta orang meninggal dan di tahun 2015 tercatat sebesar 1,1 juta orang meninggal terkait dengan AIDS, menurun dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 1,5 juta kematian.
  
  Di Indonesia, HIV AIDS pertama kali ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987. Hingga saat ini HIV AIDS sudah menyebar di 407 dari 507 kabupaten/kota (80%) di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan sudah dilakuakan oleh pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga di dalam maupun di luar negeri.
  
  Infodatin Situasi Penyakit HIV AIDS di Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
  
• Hasil Penilaian Web e-Aspirasi Kementerian Kesehatan Tahun 2016
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 14 November 2016
  Sehubungan dengan kebutuhan informasi di bidang kesehatan dalam ranah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas situs sebagai acuan utama dalam pencarian informasi oleh masyarakat, kami akan menyelenggarakan Kompetisi e-Aspirasi (Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia) Kementerian Kesehatan Tahun 2016 bekerja sama dengan tim konsultan penilai situs web. Kegiatan ini sudah berjalan 2 kali berturut-turut pada tahun 2014 dan 2015 dalam menilai situs web di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan pada tahun 2016 ini cakupan penyelenggaraan e-Aspirasi Kementerian Kesehatan diperluas untuk menilai situs web Dinas Kesehatan Provinsi.
  
  Tahun 2016 ini Pusdatin melaksanakan penilaian web e-Aspirasi 2016 dalam 2 tahap, Tahap 1 dilakukan penilaian web di tingkat provinsi pada bulan Mei Juli 2016, terdaftar 27 provinsi yang mengikuti penilaian web; Tahap ke-2 dilakukan penilaian di tingkat satuan kerja di Kementerian Kesehatan pada bulan Agustus Oktober 2016, unit satuan kerja yang terdaftar ikut serta dalam penilaian sejumlah 27 unit satuan kerja.
  
  Dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) melaksanakan pengelolaan data dan diseminasi informasi dirasa perlu untuk mengembangkan portal web bernama www. kemkes.go.id bekerja sama dengan para pengelola web di unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan lintas wilayah dengan pengelola web dinas kesehatan terkait kebutuhan masyarakat akan informasi dan mendukung Keterbukaan Informasi Publik.
  
  Harapan besar bahwa website Kementerian Kesehatan dapat bermanfaat dalam memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Website ini diharapkan tidak hanya sebagai media publikasi dan promosi, namun juga dapat diakses sebagai sarana komunikasi interaktif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Ke depannya, website Kementerian Kesehatan akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna informasi, seperti yang akan kami sampaikan dalam pertemuan saat ini, kami akan memperkenalkan disain baru Kementerian Kesehatan, insyaAllah akan dapat ditayangkan secara online dalam waktu dekat.
  
  Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, bekerja sama dengan tim konsultan penilai dari babastudio.com menyelenggarakan penilaian website di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini sudah berjalan 2 kali sejak tahun 2014 dan diikuti oleh unit utama setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki website. Kegiatan ini berjalan selama 6 bulan sejak awal bulan Mei hingga akhir bulan Oktober melalui beberapa tahap seperti pendaftaran situs web unit yang akan mengikuti lomba tersebut, pengumpulan kuesioner dari pengelola situs web peserta penilaian, survei penilaian publik, serta penilaian dari para juri independent.
  
  Kriteria penilaian ditetapkan berdasarkan 3 jenis, (1) Kriteria teknis, (2) Penilaian oleh Publik melalui survei, (3) Kriteria regulasi/undang-undang domain situs untuk pemerintah (terkait Keterbukaan Informasi Publik/KIP dan kebutuhan user terhadap informasi). Kriteria penilaian teknis didasarkan pada aksesibilitas dan penyajian yang informatif, antara lain arsitektur informasi (information architecture), desain antar muka (interface design), tata kelola (content management), keamanan informasi dan optimasi mesin pencarian (search engine optimization).
  
  Untuk kriteria regulasi/undang-undang, maka sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, empat (4) manfaat utama menjadi tujuan dari situs web pemerintah, yaitu pemenuhan hak publik terhadap informasi kesehatan, kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, diseminasi informasi kesehatan terkini serta media komunikasi dan interaksi antar komunitas untuk informasi kesehatan. Untuk memenuhi 4 manfaat utama tersebut, situs web pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi penting terkini yang dibutuhkan masyarakat, namun juga harus memiliki disain yang menarik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
  
  Pemenang penilaian situs web e-Aspirasi Kementerian Kesehatan Tahun 2016 sebagai berikut:
  
  Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi
        -    Juara ke-1 adalah Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (www.dinkes.acehprov.go.id);
        -    Juara ke-2 adalah Dinas Kesehatan Provinsi Banten (www.dinkes.bantenprov.go.id);
        -    Juara ke-3 adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (diskes.sumutprov.go.id).
  
  Tingkat Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Eselon 1 dan Eselon 2
        -    Juara ke-1 adalah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (www.binfar.kemkes.go.id).
        -    Juara ke-2 adalah Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal (www.pusdatin.kemkes.go.id);
        -    Juara ke-3 adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (www.litbang.kemkes.go.id);
  
  Di samping itu diberikan penilaian Most Progressive kepada pengelola situs web Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, karena perkembangan situs webnya yang sangat pesat dari peringkat ke-26 pada tahun 2015 meningkat menjadi peringkat ke-9 dalam penilaian situs web tahun 2016 ini. Penilaian Most Contributive yang pada tahun 2015 lalu diberikan kepada pengelola situs web Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, berdasarkan kontribusinya dalam pemenuhan konten portal web Kementerian Kesehatan; untuk tahun ini ditiadakan. 
  
  Kegiatan penilaian situs web ini direncanakan akan tetap berlanjut tahun 2017 dengan perluasan cakupan situs web yang akan dinilai. Tujuannya adalah untuk mendorong para pengelola situs web di tingkat pemerintahan dapat meningkatkan kualitas situs webnya dari sisi penyajian informasi, disain dan regulasi. Dengan dilakukannya kegiatan penilaian website di tingkat dinas kesehatan provinsi dan di unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan ini, diharapkan dapat memacu dan memicu para pengelola web untuk lebih meningkatkan kualitas serta cara penyajian informasi. Sehingga informasi dalam situ pemerintah tidak hanya selalu dicari oleh orang dalam lingkungan sektor kesehatan sendiri, namun juga dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.
  
  
• Situasi Filariasis Di Indonesia Tahun 2015
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Saat ini penyakit filariasis telah menjadi salah satu penyakit yang diprioritaskan untuk dieliminasi. Hal ini diperkuat dengan keputusan WHO pada tahun 2000 yang mendeklarasikan The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health Problem by the Year 2020. Indonesia sepakat untuk melakukan Program Eliminasi Filariasis yang dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2002.
  
  Strategi yang digunakan untuk Eliminasi Filariasis yaitu dengan melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis di kabupaten/kota endemis filariasis dan penatalaksanaan kasus klinis filariasis. Satuan pelaksanaan (Implementation Unit) eliminasi filariasis adalah kabupaten/kota, yaitu seluruh penduduk yang tinggal di kabupaten/kota endemis filariasis harus minum obat pencegahan filariasis. Obat yang efektif digunakan untuk POPM filariasis adalah kombinasi DEC/Diethylcarbamazine Citrate dan Albendazole (Kemenkes RI, 2010).
  
  Hingga pada tahun 2015, situasi program eliminasi filariasis yaitu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia terdapatnya 239 kabupaten/kota endemis filariasis, hanya 132 kabupaten/kota yang melaksanakan POPM Filariasis dan masih ada 58 kabupaten/ kota endemis yang belum melaksanakan POPM filariasis dikarenakan berbagai kendala. Terdapat 48 kabupaten/kota telah selesai melaksanakan POPM filariasis selama 5 tahun berturut-turut, akan tetapi hanya 26 kabupaten/kota yang lulus tahap evaluasi (TAS) dan 22 kabupaten/kota gagal dalam tahap evaluasi, sehingga harus melaksanakan POPM tambahan selama 2 tahun berurut-turut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi kembali.
  
  Infodatin Situasi Filariasis Di Indonesia Tahun 2015 dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
  
  
• Bulan Peduli Kanker Payudara
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Ancaman kanker di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat. Menurut Organisasi Penanggulangan Kanker Dunia dan Badan Kesehatan Dunia, diperkirakan terjadi peningkatan kejadian kanker di dunia 300 persen pada tahun 2030, dan mayoritas terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
  
  Secara nasional prevalensi penyakit kanker pada penduduk semua umur di Indonesia tahun 2013 sebesar 1,4% atau diperkirakan sekitar 347.792 orang. DI Yogyakarta memiliki prevalensi tertinggi untuk penyakit kanker, yaitu sebesar 4,1%. Berdasarkan estimasi jumlah penderita kanker, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan estimasi penderita kanker terbanyak, yaitu sekitar 68.638 orang diikuti Jawa Timur dengan estimasi penderita kanker sebanyak 61.230 orang. Kanker tertinggi yang terjadi pada perempuan di Indonesia adalah kanker payudara dan kanker serviks. Sedangkan pada laki-laki adalah kanker paru dan kanker kolorektal.
  
  Infodatin Bulan Peduli Kanker Payudara ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
• Situasi Rabies di Dunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sampai dengan tahun 2015 Rabies tersebar di 25 Provinsi, dengan jumlah kasus gigitan yang cukup tinggi, berdasarkan data pada tahun 2015 dari Ditjen P2P, Direktorat Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik terdapat  80.403 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) yang dilaporkan. Sedangkan 9 provinsi bebas rabies, diantaranya 5 provinsi bebas historis (Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat), dan 4 provinsi dibebaskan (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta). Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian rabies yaitu: kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), kasus yang di beri vaksinasi post exposure treatment dengan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan kasus yang meninggal karena rabies (Lyssa) dan spesimen positif pada hewan. Penentuan suatu daerah dikatakan tertular rabies berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hewan, dan kewenangan ini ditentukan oleh Kementerian Pertanian.
  
  Infodatin Situasi Rabies di Dunia Jangan Ada Lagi Kematian Akibat Rabies ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
  
• Sosialisasi Rancangan Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Yogjakarta, 4-7 September 2016
  Pelaksanaan assessment terhadap sistem informasi pencatatan dan pelaporan di beberapa klinik (jejaring puskesmas) di 11 provinsi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sistem dan Informasi sekitar bulan September 2016 menemukan bahwa kegiatan pencatatan masih dilakukan secara manual tetapi sebagian besar pelaporan kepada BPJS dilakukan secara elektronik. Sebagian besar klinik belum melakukan pelaporan ke instansi pemerintah baik Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya suatu standar yang mengatur sistem pencatatan dan pelaporan jejaring puskesmas khususnya klinik.
  
  Artinya, hal ini perlu untuk disusun Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas. Untuk itu, Pada hari Selasa (4/9), Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Bapak Yudianto, MSi  telah membuka kegiatan Sosialisasi Rancangan Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas tahun 2016 lokasi di Yogyakarta yang  berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 4 sampai dengan 7 September 2016.
  
  Kegiatan Sosialisasi Rancangan Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas lokasi Yogyakarta ini diselenggarakan di Hotel Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta dan diikuti peserta dari 17 Provinsi yaitu Provinsi : DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, 18 kabupaten kota yaitu Kabupaten Sleman, Kota Denpasar, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Kota Makassar, Kota Mataram, Kora Gorontalo, Kota Banjarmasin, Kota Ambon, Kota Kendari, Kota Pontianak, Kota Jakarta Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Tangerang Selatan, Kota Kupang, Kota Pangkal Pinang, serta 7 penanggung jawab klinik yang berasal dari 7 provinsi, antara lain: Klinik Maknur Jaya dari Banten, Klinik Pucang Anom Medika dari Jawa Tengah, Klinik Meurasi Lambaro dari Aceh, Klinik Setia Kawan dari Sulawesi Selatan, Klinik Penta Medika dari Bali, Klinik BDS Tebel dari Jawa Timur, dan Klinik Intan dari DI Yogyakarta.
  
  Dalam sambutannya Bapak Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi menjelaskan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut, Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan data dan informasi bagi Puskesmas digunakan sebagai masukan sistem perencanaan dan evaluasi program kegiatan sesuai dengan analisis kebutuhan dalam manajemen penyelenggaraan Puskesmas. Data dan informasi disediakan melalui penyelenggaraan sistem pencatatan dan pelaporan.
  
  Unsur sistem informasi Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2016 yaitu pencatatan dan pelaporan puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
  
  Menurut Permenkes tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas wajib menyampaikan laporan data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas setempat. Data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan paling sedikit terdiri atas data kelahiran, data kematian, data kesakitan dan masalah kesehatan lainnya, dan data kunjungan pelayanan.
  
  Beberapa materi yang disampaikan oleh berbagai nara sumber lintas program dan sektor dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas adalah Kebijakan Sistem Informasi oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi (Yudianto, SKM, MSi), Kebijakan Sistem Informasi Puskesmas oleh Kepala Subbidang Arsitektur  Sistem Informasi (Farida Sibuea, MSc.PH), Kebijakan Sistem Informasi Puskesmas dipaparkan oleh perwakilan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, dan Upaya Meningkatkan Kualitas Data dalam Pemanfaatan Data dipaparkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi (drh. Didik Budijanto, M.Kes).
  
  Pembahasan materi inti adalah Pengalaman Pengelolaan Sistem Informasi di Klinik dipaparkan oleh Penanggung Jawab Klinik Intan Kota Yogya (dr. Asdi Yudiono), Hasil Assessment Sistem Informasi Jejaring Puskesmas dipaparkan oleh Kepala Subbidang Arsitektur  Sistem Informasi (Farida Sibuea, MSc.PH), materi Kebijakan RPMK Klinik oleh Kepala Subdit Klinik, Dukungan Infrastruktur untuk Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi dipaparkan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi. Materi selanjutnya adalah Pengalaman Pembinaan klinik di Kota Yogya yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Yogya. Materi inti terakhir adalah Draft Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas yang dipaparkan oleh Kepala Subbidang Standarisasi Sistem Informasi. Kemudian dilanjutkan oleh diskusi kelompok dan penyajian hasil diskusi kelompok oleh perwakilan tiap-tiap kelompok tentang masukan dan pendapatnya pada instrument assessment sistem informasi pencatatan dan pelaporan jejaring Puskesmas.
  
  Beberapa materi sebagai penutup pelatihan SIP ini adalah paparan rencana tindak lanjut oleh dr. Kepala Bagian Tata Usaha (drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes) kemudian dilanjutkan dengan penutupan acara oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
  
  Kegiatan Sosialisasi Rancangan Pedoman Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Jejaring Puskesmas ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait sistem informasi pencatatan dan pelaporan jejaring Puskesmas khususnya klinik. Hasil pertemuan ini merupakan bahan pelengkap untuk menyusun rancangan pedoman sistem informasi pencatatan dan pelaporan jejaring Puskesmas.
• Pengelolaan Vaksin di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pada bulan Juni 2016 terungkap kasus vaksin palsu yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Terdapat 14 rumah sakit yang dinyatakan menerima distribusi vaksin palsu berdasarkan penyelidikan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri). Sementara itu hasil pemeriksaan Badan POM di seluruh Indonesia menemukan 37 fasilitas kesehatan dari 9 wilayah kerja Badan POM yang melakukan pengadaan vaksin bukan melalui sumber resmi. Fasilitas kesehatan yang bermasalah dalam penyediaan vaksin di atas merupakan fasilitas kesehatan swasta.
  
  Sebagian besar vaksin yang beredar di Indonesia adalah vaksin yang disediakan pemerintah, sehingga peredaran vaksin palsu sangat sedikit dibandingkan vaksin yang beredar di Indonesia. Namun dengan adanya kasus pemalsuan vaksin ini, siapa yang berperan dan bertanggung jawab dalam proses penyediaan vaksin di Indonesia menjadi pembahasan di masyarakat dan informasi yang berkembang tidak selalu tepat. Karenanya dalam Infodatin ini diangkat topik mengenai tata aturan dan kondisi pengelolaan vaksin di Indonesia agar dapat disampaikan gambaran bagaimana upaya untuk menjaga ketersediaan dan keamanan vaksin di Indonesia.
  
  Infodatin Pengelolaan Vaksin di Indonesia ini dapat didownload di menu Informasi Publik - Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
• Buletin Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Sistem Informasi Kesehatan merupakan tulang punggung dari e-Kesehatan karena merupakan sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematika dan terintegasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
  Dengan sistem informasi kesehatan yang baik maka akan membuat masyarakat mengerti dengan semua permasalahan kesehatan, akan mendapatkan info yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
  Buletin Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dapat didownload pada menu Publikasi Data dan Informasi - Buletin.
  
• Workshop Penyusunan Plan of Action untuk Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Tangerang, 10 Agustus 2016
  Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Workshop Penyusunan Plan of Action untuk Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan di Tangerang pada tanggal 8-10 April 2016. Peserta Workshop berasal dari Unit Utama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta, dan para pengembang sistem informasi kesehatan. Pertemuan ini di buka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi, drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes, dalam sambutannya beliau mengatakan diperlukan rencana aksi untuk interoperabilitas sistem agar sistem informasi kesehatan dapat berkomunikasi antar satu sama lain sehingga duplikasi data, duplikasi kegiatan, dan tidak efisiennya penggunaan sumber daya dapat dikurangi bahkan dihilangkan.
  
  Dalam rangka menata sistem informasi kesehatan, saat ini telah dirintis berbagai upaya penyusunan kebijakan, regulasi, dan standarisasi serta penguatan sumber daya sistem informasi kesehatan sebagai pondasi sistem informasi kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan menjadi pijakan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Pembenahan standarisasi sistem informasi perlu segera dituntaskan, untuk mengatasi kompleksitas sistem informasi kesehatan yang ada melalui interoperabilitas dan interkonektivitas dalam kerangka integrasi sistem informasi kesehatan
  
  Pada workshop ini dihadirkan pembicara yang berasal dari Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Perwakilan WHO, dan salah satu pengembang sistem informasi Puskesmas. Paparan yang didapat dari Pembicara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pijakan dalam menyusun rencana aksi (Plan of Action) untuk Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia.
  
  Pada diskusi yang dilakukan dalam workshop ini, dihasilkan identifikasi antara lain : web service dan aplikasi yang saat ini berjalan, regulasi yang telah ada, standar eHealth yang telah diadopsi, pembiayaan, infrastruktur, sumber daya manusia, interoperabilitas yang telah berjalan, faktor kegagalan dalam penerapan eHealth di masa lampau. Setelah dilakukan identifikasi, disusunlah rencana aksi yang yang berisi, pembentukan tim interoperabilitas SIK, pemetaan situasi, identifikasi gap dalam interoperabilitas, penyusunan kebijakan interoperabilitas yang dibutuhkan, penyusunan pedoman atau juknis interoperabilitas, uji coba interoperabilitas, monitoring dan evaluasi, serta review dan perbaikan ke depannya.    
  
  Selain hal tersebut di atas, juga diperlukan pembentukan forum yang mewadahi intistusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi kesehatan dan pengembang sistem informasi kesehatan untuk bekerja sama dalam pengembangan dan memajukan sistem informasi kesehatan di Indonesia.
  
  Pada penutupan workshop, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusat data dan Informasi menyatakan bahwa tujuan workshop telah tercapai, Plan of Action untuk Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan telah dirancang yang selanjutnya akan dilakukan finalisasi oleh tim kecil, serta rencana ke depan untuk mengadakan connectivity marathon (conectathon) jika segala sesuatunya telah siap dilakukan.
  
• Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pada hari Senin (30/5), Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, telah membuka Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas Tahun 2016 lokasi Bogor yang akan berlangsung selama 6 hari sejak 30 Mei sampai dengan 4 Juni 2016. Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas (SIP) lokasi Bogor ini diselenggarakan di Hotel Agria Gino Ferucci, Bogor dan dihadiri peserta dari 9 dinas kesehatan provinsi yang termasuk dalam Regional Tengah (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten).
  Dalam sambutannya Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi menjelaskan bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Untuk mengoptimalkan fungsi Puskesmas tersebut diperlukan manajemen Puskesmas yang didukung sistem pencatatan dan pelaporan yang berkualitas. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan dukungan sistem informasi Puskesmas yang baik, mulai dari pengumpulan data hasil pelaksanaan kegiatan, sampai pada pengolahan dan pemanfaatannya.
  Hal ini dipertegas dalam Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, bahwa Sistem Informasi Puskesmas diperlukan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatan. Oleh karena itu setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan Sistem Informasi Puskesmas, baik secara elektronik atau non elektronik yang mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya
  Pelaksanaan Sistem Informasi Puskesmas diharapkan dapat sejalan dengan perkembangan kebijakan saat ini yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), rencana strategis kesehatan, dan program-program kesehatan lainnya. Dalam implementasinya SIP telah pula memperhatikan standardisasi dalam kesehatan, pola penyakit / masalah kesehatan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
  Beberapa materi yang disampaikan oleh berbagai pengajar dan nara sumber lintas program dalam Pelatihan Sistem Informasi Puskesmas dengan peserta dari wilayah Bogor (Regional Tengah) adalah Kebijakan Sistem Informasi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Kebijakan Sistem Informasi Puskesmas oleh Yudianto, SKM, MSi, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Kebijakan Pelatihan untuk Pengembangan SDM Kesehatan dipaparkan oleh Pusat Pelatihan Tenaga Kesehatan, BPPSDM, Kebijakan Puskesmas oleh dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA , Direktur Pelayanan Kesehatan Primer.
  Pembahasan materi inti adalah Pencatatan dan Pelaporan Data Kunjungan di Puskesmas (loket) dan jaringannya serta Data Dasar Puskesmas dipaparkan oleh staf teknis Pelayanan Kesehatan Primer, Pencatatan dan Pelaporan Data Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Kesehatan Gigi Mulut dipaparkan oleh staf teknis Pelayanan Kesehatan Primer, materi Pencatatan dan Pelaporan Data Gizi KIA dan Imunisasi oleh Kepala Sub Bidang dan staf dari Dit. Kesehatan Keluarga dan dari subdit Bina Gizi Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan Data Penyakit Menular dan  Penyakit Tidak Menular  dan Kesehatan Jiwa dipaparkan oleh staf teknis dari Dit. Pengendalian Penyakit Menular, Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dan dari Program Informasi (PI) Pengendalian Penyakit (P2P). Materi selanjutnya adalah Pencatatan dan Pelaporan Data Surveilans, KLB dan Data Kematian yang dipaparkan oleh staf teknis dari Subdit. Surveilans, Pencatatan dan Pelaporan Data Promosi Kesehatan, Kesehatan Kerja Olahraga, dan Kesehatan Lingkungan yang dipaparkan oleh Kepala Sub Bidang dan staf teknis dari Biro Pemberdayaan dan Pusat Promosi Kesehatan, Subdit. Kesehatan Lingkungan, Subdit. Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dua materi inti terakhir adalah Pencatatan dan Pelaporan Data Kefarmasian dan Laboratorium yang dipaparkan oleh Dit. Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Pencatatan dan Pelaporan  Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan dipaparkan oleh Dit. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  
  Beberapa materi sebagai penutup pelatihan SIP ini adalah paparan dan pembahasan teknis terkait Analisis dan Pemanfaatan Data oleh dr. Fetty Ismandari, M.Kes dari Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi, kemudian dilanjutkan pemateri dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menjelaskan tentang Aplikasi Sistem Elektronik SIP.
  
  Kegiatan pelatihan SIP ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data Puskesmas kepada petugas Sistem Informasi Kesehatan dan petugas lain yang terlibat dalam penyelenggaraan SIP. Setelah mengikuti pelatihan ini seluruh pengelola program di Dinas Kesehatan provinsi diharapkan dapat memahami Sistem Informasi Puskesmas dan mampu melakukan pembinaan untuk implementasinya secara berjenjang, terpadu dan terintegrasi sampai ke Puskesmas di wilayahnya.
• Workshop Awareness Keamanan Teknologi Informasi
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Kota Batam, 1 Juni 2016
  Untuk pertama kalinya, Pusat Data dan Informasi mengadakan Workshop Awareness Keamanan Teknologi Informasi bagi pengelola data di tingkat pusat dan daerah. Kegiatan ini akan diikuti oleh pengelola data dari 33 provinsi, 33 kota serta beberapa unit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Gelombang pertama dilaksanakan di Hotel Allium Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 1-4 Juni 2016, yang dihadiri oleh 16 peserta provinsi, 19 peserta kota, 33 peserta pusat serta 4 peserta tambahan. Gelombang kedua direncanakan akan diadakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Agustus 2016.
  Kegiatan ini diawali dengan perkenalan oleh masing-masing peserta serta gambaran situasi pengelolaan data di lingkungan kerja mereka. Para peserta berbagi pengetahuan dan pengalaman serta permasalahan yang dihadapi terkait keamanan informasi, mulai dari akun email yang diretas hingga hilangnya akses data setelah putusnya kerja sama dengan pihak pemberi layanan (vendor).
  Workshop Awareness Keamanan Teknologi Informasi merupakan salah satu upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran para pengelola data, baik di Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan, mengenai pentingnya keamanan teknologi informasi dalam rangka menjaga kerahasiaan dan ketersediaan informasi. Dengan demikian, para pengelola data dapat menerapkan pengamanan informasi di tempat kerjanya.
  Pengamanan informasi adalah suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi yang dibutuhkan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu physical security, atau pengamanan pekerja/anggota organisasi, aset fisik dan tempat kerja dari berbagai ancaman; personal security, atau perlindungan terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi; operation security, atau pengamanan kemampuan organisasi untuk bekerja tanpa gangguan; communication security, atau pengamanan media komunikasi, teknologi komunikasi dan isinya, serta pemanfaatannya; dan network security, atau pengamanan peralatan jaringan data organisasi dan isinya, serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi.
  Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber dari kementerian dan instansi di luar Kementerian Kesehatan untuk membagi pengalaman dan informasi seputar pengamanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa narasumber tersebut adalah Koko Bachruddin, ST, MMSI yang berasal dari Universitas Gunadarma (Keamanan Jaringan Komputer), Intan Rahayu, ST, M.Si yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kebijakan Keamanan Informasi 2016), A. Indarko Wiyogo yang merupakan Direktur PT. KAI (Security Awareness), Hadi Cahyono yang berasal dari LEMTI UI (Organisasi Keamanan ISMS), serta Gusdiharto Pratomo yang berasal dari PT Telkom (Managing Data through Cloud Service). Dari Pusat Data dan Informasi, materi yang disampaikan antara lain mengenai Kebijakan Keamanan Informasi Bidang Kesehatan (Boga Hardhana, S.Si, MM selaku Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi), Kebijakan One Data (Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes selaku Kepala Bidang Pengelolalan Data dan Informasi) dan Monitoring Penggunaan Infrastruktur dan Jaringan TI di Kementerian Kesehatan (Aris Priya Handoko, S.Kom, MKM selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi).
  Dengan terus berjalannya kemampuan teknologi informasi, diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan sebagai upaya tetap menjaga keamanan informasi, khususnya bagi para pengelola data di dinas kesehatan dan unit di lingkungan Kementerian Kesehatan.
  Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
• Infodatin Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Tanggal 29 Mei dicanangkan sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran/perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia). Tema umum HLUN Tahun 2016 adalah Bersama Lansia, Dari Lansia, Untuk Lansia sedangkan sub tema Bidang Kesehatan adalah Lansia Sehat, Lansia Aktif, dan Produktif.
  Salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung acara puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2016 adalah peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Kesehatan Lansia tahun 2016-2019 oleh Ibu Menteri Kesehatan RI, yang sekaligus diikuti pencanangan Kabupaten Bogor sebagai pilot project pelaksanaan RAN Kesehatan lansia, pada tanggal 1 Juni 2016; RAN ini dapat dijadikan sebagai payung
  hukum semua daerah dalam melakukan percepatan pengembangan program kesehatan lansia karena dikeluarkan sebagai Permenkes Nomor 25 Tahun 2016 tentang RAN Kesehatan Lansia Tahun 2016-2019.
  Lanjut Usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
  Infodatin Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia dapat di download di menu Publikasi Data dan Informasi - Infodatin.
  
• Pertemuan Nasional Pemutakhiran Data Kesehatan Tahun 2016
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Data dan informasi kesehatan diperoleh melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, baik dari  fasilitas pelayanan kesehatan, unit-unit kesehatan lainnya, sektor terkait, maupun dari hasil berbagai survei. Sistem Informasi Kesehatan diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bidang kesehatan di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
  
  Desentralisasi di bidang kesehatan membawa implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di daerah. Wewenang dan peran pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota menjadi lebih besar termasuk dalam pengelolaan data dan informasi. Namun di sisi lain pengumpulan data kesehatan dari kabupaten/kota untuk menyusun data provinsi dan selanjutnya dikompilasi menjadi data nasional menjadi lebih sulit. Buku Profil Kesehatan sebagai salah satu publikasi data dan informasi diharapkan dapat menyediakan data yang mendukung pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat.
   
  Pengumpulan data dan informasi kesehatan perlu dilaksanakan mulai dari tingkat kab/kota hingga ke pusat. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dilakukan melalui Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan Tahun 2016 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2016.
  
  Kepala Pusat Data dan Informsi dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS yang memberikan arahan kepada peserta dalam pertemuan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa narasumber dari luar Kementerian Kesehatan yaitu Dr. Ike Anggraeni (FKM UI) yang menyampaikan materi Pemanfaatan Informasi dalam Menunjang Program Kesehatan, Dr.dr Sabarinah B. Prasetyo, M.Sc (FKM UI) yang menyampaikan materi Pemeringkatan Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perwakilan dari BPS pusat yang menghasilkan Hasil SUPAS 2015 mengenai Kematian Ibu dan Anak, perwakilan dari BPS Yogyakarta yang menyampaikan materi Perhitungan Data Penduduk Sasaran Program Kesehatan Kecamatan/Desa serta narasumber-narasumber lain dari internal Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.
  
  Seluruh peserta yang terlibat merupakan para pengelola data dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua serta perwakilan dari unit utama yaitu dari Sekretariat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Sekretariat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sekretariat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.
  
  Pada pertemuan ini dilakukan kegiatan desk data baik di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, menghimpun data dari berbagai sumber baik pusat maupun daerah serta mengidentifikasi permasalahan terkait pengelolaan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi akan menindaklanjuti permasalahan, masukan dan saran yang disampaikan para peserta pertemuan seperti melakukan review indikator/variabel pada buku Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan, melakukan review Aplikasi Komunikasi Data menyesuaikan dengan indikator program yang terkini.
  
  Para perwakilan dari dinas kesehatan provinsi telah membuat kesepakatan untuk melakukan koordinasi yang lebih intesif dengan program dan BPS provinsi dalam penyediaan data sasaran program kecamatan, melakukan percepatan penyelesaian profil kesehatan provinsi dan mendorong kabuapten/kota dalam percepatan penyelesaian profil kesehatan kab/kota, melaksanakan peningkatan kualitas data melalui implementasi PMKDR, cross mapping analysis antar indikator/variabel, need assesment indikator/variabel serta menyampaikan umpan balik hasil Pemeringkatan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka memotivasi kabupaten/kota dalam peningkatan kualitas profil kesehatan.
  
  
• Situasi Imunisasi di Indonesia
• Peningkatan Kualitas Data Dalam Penyusunan Profil Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bali, 14 April 2016
  Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Workshop Profil Kesehatan dan PMKDR di Bali pada tanggal 11-15 April 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola data dari 32 provinsi, 3 orang peserta dari unit-unit Kementerian Kesehatan (Ditjen Yankes, Ditjen P2P, dan Ditjen Kesmas) serta staf di Bidang Pengelolaan Data dan Informasi. Pertemuan ini di buka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS, dalam sambutannya beliau mengatakan perlunya peningkatan kualitas data, penerbitan profil yang tepat waktu serta pentingnya seksi khusus yang menangani data.
  Pada materi pertama, Dr. drh Didik Budijanto, M.Kes  menyampaikan materi tentang Dukungan Peningkatan Kualitas Data terhadap Penyusunan Profil Kesehatan, ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas data yaitu : hardware, software dan brainware (merupakan point yang lebih berpengaruh). Dukungan kualitas data terdiri dari : pengembangan HDD, pengembangan set data, peningkatan kapasitas petugas SIK, pendampingan petugas SIK daerah, validasi rutin, pengembangan template data prioritas dan SIP, pelaksanaan riset operasional, pemeringkatan profil kesehatan kab/kota sebagai embrio untuk melihat indeks kualitas data rutin. Sebuah Profil yang berkualitas bias digunakan untuk perencanaan, advokasi, monev, pengukuran indeks kualitas data rutin dll.
  Pada materi PMKDR para narasumber menjelaskan mengenai tool-tool PMKDR, yang terdiri dari Telaah Laporan, Verifikasi Data dan Penilaian Sistem Monev. Imlementasi PMKDR sudah dilaksanakan pada tahun 2013-2014, jadi diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi sudah melaksakannya minimal 1 kali/tahun agar menghasilkan data yang berkualitas.
  Hari ke-3 workhop para peserta workhop profil kesehatan dan PMKDR melakukan verifikasi data ke ke Dinas Kesehatan Kab.Badung, Puskesmas Mengwi I dan Puskesmas Mengwi III, Dinas Kesehatan Kota Denpasar Barat II dan Puskesmas Kota Denpasar Selatan I. Adapun verifikasi data yang dilakukan adalah data program TB dan program kesehatan ibu dan anak.
  Kepala Subbidang Analisis Data, Cecep Slamet Budiono, SKM, MScPH menjelaskan bahwa juknis profil merupakan acuan penting dalam penyusunan profil kesehatan. Metode pengumpulan data dalam penyusunan profil kesehatan bisa melalui pelaporan di fasyankes, sensus, survei dll.
  Adapun materi penyajian data disampaikan Dr. Ansariadi, SKM, MScPH (Dekan FKM Unhas), salah satu masalah yang timbul dalam penyajian data adalah kelengkapan data yang masih rendah, data yang kurang update dll. Dalam penyajian data perlu di perhatikan ukuran epidemiologi yang akan digunakan Dr. dr. Sabarinah B. Prasetyo, MSc menjelaskan bahwa data harus memiliki 4 dimensi yaitu : reability, validity, safety dan practicality. Profil kesehatan meyajikan data agregat yaitu data status kesehatan. Validasi data terdiri dari 2 langkah yaitu : data screening dan data verrification
  Kepala Subbidang Diseminasi Informasi menjelaskan bahwa perlunya dilakukan Pemeringkatan Profil untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas profil kesehatan. Pusat Data dan Informasi telah melakukan penilaian terhadap profil kesehatan kab/kotatahun 2013, adapun hal-hal yang dinilai adalah : kelengkapan unit, kelengkapan indikator,akurasi dan konsistensi data.
  Oleh karena itu kualitas data perlu ditingkatkan dalam penyusunan profil kesehatan, salah satunya dengan cara melakukan PMKDR di level pusat, provinsi atau pun kab/kota minimal 1 tahun sekali.
  
  
  
• Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sistem Informasi Kesehatan Regional Timur
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pusat Data dan Informasi kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) pada tanggal 6-9 Maret 2016 di Ambon, Maluku. Rakontek kali ini diselenggarakan bagi provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia melingkupi delapan provinsi, yaitu : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Peserta pertemuan adalah pengelola data dan informasi dari dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Dari delapan dinas kesehatan provinsi yang diharapkan hadir, satu provinsi berhalangan hadir yaitu Provinsi Papua.
  
  Rakontek dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS. Pada pembukaan disampaikan bahwa pembangunan kesehatan seringkali menemui kendala dalam tahap pengambilan kebijakan yang di antaranya disebabkan ketiadaan data dan informasi yang memadai. Kapusdatin juga menyampaikan bahwa dalam rangka penataan sistem informasi kesehatan, saat ini sedang dirintis beberapa perumusan kebijakan sebagai landasaan penyelenggaraan SIK. Pada akhir sambutannya, Kapusdatin menyampaikan bahwa diharapkan dengan rakontek ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
  
  Selain menghadirkan narasumber yang mewakili substansi di tiap bidang dan bagian di Pusat Data dan Informasi, pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Aspek anggaran merupakan salah satu komponen pendukung yang memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Rakontek regional timur ini juga berupaya menggali permasalahan yang dihadapi di delapan provinsi dengan menyediakan sesi diskusi kelompok. Pada sesi ini seluruh peserta dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan empat topik spesifik yaitu ; pemanfaatan dana dekonsentrasi, peningkatan kualitas dan pemanfaatan data rutin, sistem informasi, dan pengelolaan teknologi informasi. Tiap kelompok mempresentasikan poin-poin permasalahan yang menjadi penekanan berdasarkan empat topik spesifik tersebut pada rapat pleno di akhir sesi.
  
  Pertemuan Rakontek ini selain digelar untuk membahas permasalahan seputar Sistem Informasi Kesehatan, juga mengagendakan adanya desk data. Pada sesi desk data ini peserta yang hadir berdialog dengan pengelola data di Pusdatin untuk mereview data apa saja yang sedianya harus dilengkapi oleh daerah sehingga diketahui kompenen data yang belum bisa dipenuhi dan apa permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut.
  
  Rakontek regional timur ditutup dengan menyepakati rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pusdatin, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh Pusdatin yaitu :
  

  •     Menyelesaikan dan melakukan sosialisasi regulasi SIK secara berjenjang,
  •     Melakukan advokasi ke kepala daerah (salah satunya melalui surat edaran)
  •     Menambah jumlah alokasi dan menu kegiatan dana dekonsentrasi tahun 2017, diantaranya insentif untuk tenaga/pengelola
  •     SIK di puskesmas,
  •     Memperjelas dan mendetailkan menu DAK untuk penguatan SIK
  •     Meneruskan integrasi antar aplikasi di semua tingkat adminitrasi hingga fasyankes,
  •     Melakukan advokasi ke kementerian terkait untuk memfasilitasi infrastruktur dan jaringan khususnya daerah terpencil.

  
  Tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh dinkes provinsi dan dinkes kab/kota yaitu :
  
      Melakukan  advokasi kepada Bappeda dan DPRD agar berkomitmen terhadap pengalokasian anggaran kesehatan minimal
      10% dari APBD
      Advokasi kepada Kepala Daerah dan stakeholder untuk berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
      (SIK)
      Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pengelola SIK provinsi/kabupaten/kota dengan pengelola program
      Berkomitmen terhadap penyelenggaraan komunikasi data
      Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara dinas kesehatan kabupaten/kota dengan sumber data (puskesmas, rs, dll)
      Menyampaikan feedback data hingga tingkat puskesmas.
  
  
• Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sistem Informasi Kesehatan Nasional, 28 Februari - 2 Maret 2016
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Tangerang, 28 Februari 2016
  
  Pada hari Senin (29/2), Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, telah membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Sistem Informasi Kesehatan Nasional Tahun 2016 yang akan berlangsung selama 4 hari sejak 28 Februari sampai dengan 2 Maret 2016. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis ini diselenggarakan di Swiss-belhotel, Tangerang dan dihadiri peserta dari 10 dinas kesehatan provinsi dan 109 dinas kesehatan kabupaten/kota yang termasuk dalam Regional Tengah (Bali, Kalimantan dan Sulawesi).
  
  Dalam sambutannya Bapak Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui Program Indonesia Sehat yang mencakup 3 komponen yaitu: (1) Mewujudkan paradigma sehat; (2) Penguatan Pelayanan Kesehatan; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional. Disadari bahwa sistem informasi kesehatan yang ada saat ini masih perlu penguatan. Berbagai masalah klasik masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Di antaranya adalah kegiatan pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme kerjasama yang baik.
  
  Sesuai pasal 25 PP Nomor 46 Tahun 2014 yang menyebutkan kewajiban pengelola Sistem Informasi Kesehatan dan dalam rangka Rakontek ini kepada peserta daerah untuk:
  

  • a. Melakukan konsolidasi data (data clearing) sebelum penyebarluasan Data dan Informasi Kesehatan kepada pengguna;
  • b. Memberikan Data dan Informasi (laporan) Kesehatan yang diminta oleh Kementerian Kesehatan selaku pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional;
  • c. Menyediakan akses pengiriman Data dan Informasi Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan selaku pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional;
  • d. Menyediakan akses pengambilan Data dan Informasi Kesehatan bagi pengelola Sistem Informasi Kesehatan nasional dan/atau;
  • e. Menyediakan akses keterbukaan informasi kesehatan bagi masyarakat untuk Informasi Kesehatan yang bersifat terbuka.

  
  Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaksediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat.
  
  Beberapa hal yang dibahas oleh berbagai pemateri dari nara sumber lintas program dan lintas sektor dalam Rapat Koordinasi Teknis tersebut dengan peserta dari wilayah Regional Tengah adalah Kebijakan Sistem Informasi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Kebutuhan Data untuk Informasi Publik dipaparkan oleh drg. Oscar Primadi, MPH dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus dipaparkan oleh dr. Rizka Ardhyaningtyas, MPH dari Biro Perencanaan, Penerapan Keamanan Jaringan oleh Arief Sartono dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indeks Kualitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan RS) oleh dr. Triono Soendoro, M.Sc, M.Phil, Ph.D.
  
  Pembahasan materi selanjutnya adalah Menu Dekon Pengelolaan Data dan Informasi dipaparkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha drg. Titi Soenardi, MKes, Pengelolaan Data dan Informasi oleh DR. drh. Didik Budijanto, MKes, Kebijakan Standarisasi dan Regulasi Sistem Informasi serta Tindak Lanjut Pegembangan Sistem Informasi (Sistem Informasi Puskesmas dan Roadmap Sistem Informasi Kesehatan) oleh Yudianto, SKM, MSi, serta Kebijakan terkait Teknologi Informasi oleh Boga Hardhana, S.Si, MM.
  
  Beberapa materi sebagai penutup kegiatan Rakontek adalah paparan dan pembahasan teknis terkait pengembangan arsitektur SIK berjudul Arsitektur Enterprise e-Kesehatan oleh dr. Daryo Soemitro, Sp. BS, kemudian dilanjutkan pemateri dari peserta daerah dari Dinas Kesehatan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat; yang menjelaskan tentang Situasi Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah, Data Prioritas dan Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten.
  
  Rapat koordinasi teknis SIK ini merupakan salah satu upaya pencapaian visi SIK nasional. Rapat koordinasi teknis bidang sistem informasi ini diharapkan dapat upaya langkah koordinasi yang terpadu, efektif, dan efisien dalam melakukan koordinasi dalam bidang pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
  
  
• Workshop Pengelolaan Website Kesehatan 2016
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bogor, 25 Februari 2016
  
  Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Website Kesehatan 2016 di Bogor, 24-27 Februari 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh 27 pengelola web Dinas Kesehatan Provinsi, 11 pengelola web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan, anggota tim terpadu pengelola web Kementerian Kesehatan, serta staf Pusat Data dan Informasi. Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS, dalam sambutannya menyatakan bahwa saat ini kebutuhan masyarakat akan informasi terus meningkat, sehingga situs web kesehatan, baik di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun dinas kesehatan, diharapkan dapat memberikan data dan informasi di bidang kesehatan secara informatif, menarik dan bermanfaat tidak hanya bagi tenaga kesehatan namun juga bagi masyarakat luas.
  
  Pada materi pertama, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes memaparkan pentingnya Membangun Kebersamaan dalam Mengelola Web Kementerian Kesehatan. Sebagai portal, web Kementerian Kesehatan menyajikan informasi kesehatan yang berasal dari seluruh unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di sini, peran kerja sama tim pengelola sangat penting dalam mengelola informasi yang disajikan sehingga dapat terus diperbarui. Web yang baik bukan lah web yang hanya memiliki disain bagus, namun juga memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh kalangan sendiri tapi juga oleh masyarakat luas.
  
  Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Giri Inayah, S.Sos, MKM menjelaskan bahwa penulisan di situs web harus memenuhi 5 kaidah, yaitu: nyaman dilihat, mudah dibaca, bermanfaat, mudah ditemukan dan penekanan penulisan informasi penting. Selanjutnya, narasumber babaStudio, Zeembry, menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan dan mengelola web sehingga menjadi web yang menarik dan informatif. Tiga hal penting tersebut terdiri dari: tren disain web, arsitektur disain web, serta konten web.
  
  Salah satu tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk mensosialisasikan penilaian web e-Aspirasi Kemenkes. E-Aspirasi Kemenkes merupakan lomba penilaian website kesehatan yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi dengan kriteria kemudahan akses dan keterbukaan informasi. Pada dua periode sebelumnya, kegiatan ini hanya diikuti oleh unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai tiga pemenang e-Aspirasi Kemenkes 2015, Badan Litbang Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, serta Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pada kesempatan kali ini membagikan pengalaman proses pengelolaan website di unit mereka. Diharapkan informasi tersebut dapat menyemangati para peserta dalam mengelola dan mengembangkan web unit mereka.
  
  Mulai tahun 2016, Pusat Data dan Informasi akan melaksanakan lomba penilaian website kesehatan e-Aspirasi Kemenkes bagi unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan. Penilaian web dinas kesehatan provinsi akan dilaksanakan sekitar Mei 2016, sementara penilaian web unit akan dilaksanakan pada September 2016. Hasil penilaian akan diumumkan pada perayaan Hari Kesehatan Nasional 2016.
  
  e-Aspirasi Kemenkes merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyajian informasi terkait kesehatan di website pemerintah. Diharapkan, website pemerintah dapat dijadikan rujukan utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi di bidang kesehatan.
  
  Informasi ini dipublikasikan oleh Tim Pengelola Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Situasi Kesehatan Jamaah Haji Indonesia
• Workshop Dan Sosialisasi Interoperabilitas
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Saat ini baik di Kementerian Kesehatan dan unit-unit layanan kesehatan memiliki beragam sistem informasi yang terpisah-pisah. Sistem yang terpisah-pisah dapat menghambat efektifitas perangkat teknologi informasi bidang kesehatan. Interoperabilitas telah dirintis oleh Kementerian kesehatan sejak lama dan terwujud melalui Health Information Exchange (HIE). Layaknya sebuah jalan penghubung, layanan Health Information Exchange menghubungkan unit-unit layanan kesehatan serta beragam sistem pendukungnya (kependudukan, asuransi, dan lainnya).
  
  Health Information Exchange memungkinkan aplikasi-aplikasi yang memiliki sumber kode atau platform yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi. Untuk implementasi Health Information Exchange, Pusat Data dan Informasi mengadakan Workshop dan Sosialisasi Interoperabilitas SIK untuk melakukan identifikasi atas variabel-variabel data dan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang dimiliki oleh beberapa Kabupaten/Kota dan Sistem Informasi Rumah Sakit untuk diintegrasikan dan hasilnya terhimpun pada ke dalam Bank Data Kesehatan melalui perangkat lunak Health Information Exchange.
  
  Workshop tersebut diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 18 dan 19 Desember 2015 lalu di Bekasi. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Asosiasi Dinas Kesehatan, Balai IPTEKnet BPPT, Fasilkom UI, RSUPN Dr. Ciptomangun Kusumo, RS Umum Persahabatan, RS Umum Fatmawati, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, BPJS Kesehatan, tim UGM, pengembang Aplikasi SIMPUS Swasta, unit-unit utama di Kementerian Kesehatan, dan dinas kesehatan terpilih.
  
  Workshop ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. Beliau menyampaikan keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan e-Goverment, agar mempersingkat proses, mempermurah, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Harapan beliau dengan adanya interoperabilitas, semua sistem bisa tergabung dan didapat data yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi semuanya.
  
  Pada acara workshop tersebut ditampilkan demo pemanfaatan data NIK (Kementerian Dalam Negeri) dan data kepersertaan BPJS (BPJS Kesehatan) pada Aplikasi SIKDA Generik sebagai salah satu wujud nyata dari Health Information Exchange. Pada acara tersebut dijelaskan bahwa Pusat Data dan Informasi telah membangun beberapa webservices yang dapat digunakan untuk kebutuhan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan dinas kesehatan dengan memperhatikan prosedur permohonan untuk mendapatkan akses data yang ada di dalam Health Information Exchange melalui webservice yang telah disediakan. Kedepan Pusat Data dan Informasi akan menetapkan regulasi berupa peraturan menteri kesehatan untuk mengatur Health Information Exchange.
• Kerja Tim untuk Web Kementerian Kesehatan yang Lebih Baik
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, membuka pertemuan rutin pengelola web Kementerian Kesehatan RI di Cipayung, Kamis, 10 Desember 2015. Pertemuan selama 3 hari tersebut dihadiri oleh para pengelola terpadu web Kementerian Kesehatan yang berasal dari unit-unit di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta staf Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusdatin.
  
  Pertemuan pengelolaan web Kementerian Kesehatan merupakan pertemuan rutin para pengelola web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, pertemuan dilakukan di ruang rapat Pusat Data dan Informasi dalam bentuk rapat teknis. Kali ini, pertemuan dilakukan di Hotel Belleza Natura tanggal 10-12 Desember 2015.
  
  Ada beberapa agenda pertemuan, antara lain: sosialisasi rancangan tampilan web Kementerian Kesehatan versi terbaru.  Selain itu, akan disajikan pembahasan proses dan hasil penilaian web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan e-ASPIRASI KEMENKES 2015 yang telah dilaksanakan bulan September-Oktober lalu serta paparan para pemenang lomba ke-1, ke-2 dan ke-3 e-ASPIRASI KEMENKES 2015 mengenai pengelolaan web. Ini merupakan salah satu bentuk transfer knowledge dan sharing information oleh sesama pengelola web.
  
  e-ASPIRASI KEMENKES 2015 merupakan penilaian web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan kedua yang telah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN). Poin penilaian diutamakan pada proses kerja tim dalam mengelola web. Tahun 2015 ini, penilaian diikuti oleh 26 unit eselon 1 dan eselon 2. Lima web unit terbaik e-ASPIRASI KEMENKES 2015 adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, dan Pusat Komunikasi Publik.
  
  Sebagai upaya berbagi informasi, tips dan trik dalam mengelola web, 3 pengelola web pemenang e-ASPIRASI KEMENKES memaparkan pengelolaan web di unit masing-masing. Saat ini, situs web sudah merupakan suatu kebutuhan dan menjadi salah satu upaya mendokumentasikan dan mendiseminasikan informasi hasil kinerja. Penilaian memang memicu semangat pengelolaan web, namun peringkat bukanlah menjadi patokan karena standar penilaian tiap tahun berubah dan terus ditingkatkan.
  
  Selain itu, tim pengelola web juga mensosialisasikan web Kementerian Kesehatan versi terbaru. Ada sedikit perubahan konsep di versi terakhir ini, yaitu web Kementerian Kesehatan yang tidak hanya sebagai portal situs namun juga sebagai direktori. Terdapat menu yang memberikan pilihan kepada pengguna mengenai informasi apa yang dicari. Informasi dikelompokkan berdasarkan jenis informasi yang biasanya dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini terjadi pergeseran fungsi dari situs Kementerian Kesehatan. Bila sebelumnya, situs merupakan wahana diseminasi informasi yang ada di dalam Kementerian Kesehatan, saat ini dan ke depannya, situs dimaksudkan sebagai wadah yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang sering dicari oleh masyarakat umum.
  
  Dalam bentuk ini, dibutuhkan kerjasama seluruh tim pengelola web yang ada di masing-masing unit program karena informasi yang akan ditampilkan meliputi data dan informasi yang menjadi tugas dan fungsi seluruh unit di Kementerian Kesehatan. Selain itu, komitmen, kebijakan dan kerjasama dari seluruh pimpinan juga memegang peranan yang sangat penting.
  
  Tahun 2016 merupakan tahun awal dari Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (SOTK). Perubahan struktur organisasi ini diharapkan dapat membuat kinerja Kementerian Kesehatan menjadi lebih baik lagi, dan dukungan terhadap pemanfaatan situs web sebagian bagian dari kinerja Kementerian Kesehatan pun semakin meningkat.
  
  Oleh karena itu, diharapkan pula web Kementerian Kesehatan ke depannya dapat menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin mengetahui segala hal yang berhubungan dengan situasi dan status kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama dan komitmen seluruh pihak, kita dapat menjadikan situs web Kementerian Kesehatan menjadi lebih baik lagi.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengirimkan email ke pusdatin@kemkes.go.id.
• Peningkatan Kapasitas SDM Pusat Data dan Informasi Terkait ISO 27001:2013 Tahun 2015
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, mengadakan pertemuan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan Awareness Information Security Management System Based on ISO 27001:2013 di Tanjung Pandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 2-4 Desember 2015. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
  
  Tahun 2015 merupakan tahun ke-3 bagi Pusdatin memiliki sertifikat ISO 27001. Sudah untuk kesekian kalinya Pusdatin menyelenggarakan awareness ISO, yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan keamanan informasi, memberikan pemahaman dasar mengenai manajemen keamanan informasi serta membangun komitmen keamanan informasi di seluruh pegawai Pusdatin.
  Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan data dan informasi maka dilakukan pertemuan peningkatan kapasitas SDM Pusdatin terkait ISO 27001:2013. Diharapkan seluruh pegawai Pusdatin memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan data terbaru serta perubahan IT dan keamanan informasi. Seluruh pegawai Pusdatin dapat melakukan pertukaran informasi, pengalaman dalam mengatasi permasalahan, pengelolaan data, penyebaran informasi serta keamanan informasi.
  
  Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH. Selanjutnya, paparan mengenai Awareness ISO 27001:2013 disampaikan oleh konsultan LEMTIUI, Andhika Adityasurya Aryoko.
  
  Di hari kedua, Kepala Bidang Statistik Kesehatan, Pusdatin, Yudianto, SKM, M.Si menjelaskan mengenai Struktur Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (SOTK) baru yang akan dimulai pada awal tahun 2016 mendatang. Struktur organisasi baru Pusat Data dan Informasi terdiri dari 3 bidang dan 1 bagian, yaitu: Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, serta Bagian Tata Usaha.
  
  Acara selanjutnya adalah paparan mengenai 7 penyakit organisasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian hasil. Kebiasaan ini lebih membuat masing-masing orang bersikap individualis dan sulit untuk bekerja sama, terlebih bekerja dalam sebuah tim. Penyakit organisasi ini yang harus dihilangkan sehingga organisasi, khususnya Pusdatin, dapat mencapai segala tujuannya.
  
  Motivator Muhammad Ridwan Ibrahim, S.Psi, MM mengakhiri paparan di hari kedua dengan membawakan materi Urgensi Mental Blok dalam Pembangunan Karakter Pegawai di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Pembangunan karakter tidak lepas dari perubahan, dan tuntutan perubahan sering menimbulkan tekanan/stress. Masing-masing orang merespon tekanan dengan cara yang berbeda, dan masing-masing orang memiliki tekanan/stres dengan jenis yang berbeda. Stress bukan hal yang harus dihilangkan, namun stress perlu dikelola. Stress yang dikelola dengan baik akan membangun karakter pegawai menjadi lebih positif sehingga karakter dan kinerja menjadi semakin baik.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengirimkan email ke pusdatin@kemkes.go.id.
• Kemenkes Melakukan Launching Integrasi Aplikasi PCare Dan Aplikasi Sikda Generik
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Dengan ini saya lauching Integrasi SIKDA Generik dengan Pcare demikian yang diucapkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) sembari menempelkan tangannya pada layar monitor diikuti dengan tampilan animasi pada layar-layar lainnya mengenai alur integrasi Aplikasi SIKDA Generik dan Aplikasi P Care milik BPJS Kesehatan.
  
  Launching tersebut dilakukan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Program 30 November 2015 di Jakarta. Sebelumnya Kepala Pusat Data dan Informasi  drg. Oscar Primadi, MPH menyampaikan dengan telah diadakannya launching ini, diharapkan kerisauan yang selama ini ada terkait proses entry data pada 2 (dua) aplikasi yang berbeda akan hilang, dimana petugas pendaftaran puskesmas cukup melakukan input satu kali saja dan data dapat dimasukkan sampai ke tingkat pusat.
           
  Selanjutnya Pusat Data dan Informasi membuka stand untuk para peserta Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional yang akan melakukan konsultasi mengenai Integrasi Aplikasi SIKDA Generik dengan Aplikasi Pcare.
  
  Peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah peserta dari pusat dan daerah.  Untuk peserta pusat meliputi seluruh pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, pejabat pengelola program di Kementerian Kesehatan, dan perwakilan lintas sektor.
• Hasil Penilaian Website Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 12 November 2015
  
  Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-51 tahun 2015, Pusat Data dan Informasi mengadakan untuk kedua kalinya penilaian situs web di lingkungan internal Kementerian Kesehatan, yang diberi nama e-ASPIRASI KEMENKES 2015 atau Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia Kementerian Kesehatan. E-ASPIRASI KEMENKES 2015 merupakan kegiatan penilaian situs web unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan tim konsultan penilai dari babastudio.com. Pada tahun 2015 ini, unit eselon I dan eselon II yang terdaftar ikut serta dalam penilaian adalah sejumlah 26 unit, dibandingkan dengan penilain situs web tahun lalu yang meliputi 21 situs web unit.
  
  Tujuan diselenggarakannya penilaian situs web di lingkungan Kementerian Kesehatan  diharapkan dapat memacu dan memicu para pengelola web untuk lebih meningkatkan kualitas serta cara penyajian informasi. Dengan demikian, informasi melalui website di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak hanya selalu dicari oleh internal Kementerian Kesehatan sendiri, namun juga dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.
  
  Dibandingkan dengan penilaian web unit Kementerian Kesehatan tahun 2014 lalu, bobot penilaian kali ini agak berbeda karena e-ASPIRASI KEMENKES 2015 lebih menekankan pada kerjasama tim dalam pengelolaan web (Team Work). Sebagus apapun disain web, secanggih apapun teknologi yang digunakan, bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka situs web tersebut tidak akan bermanfaat secara maksimal dalam memberikan informasi dan melayani publik.
  
  Kriteria penilaian ditetapkan berdasarkan 3 jenis, (1) Kriteria teknis, (2) Penilaian oleh Publik melalui survey, (3) Kriteria regulasi/undang-undang domain situs untuk pemerintah (terkait KIP dan kebutuhan user terhadap informasi). Kriteria penilaian teknis didasarkan pada aksesibilitas dan penyajian yang informatif, antara lain arsitektur informasi (information architecture), desain antarmuka (interface design), tata kelola (content management) dan optimasi mesin pencarian (search engine optimization).
  
  Untuk kriteria regulasi/undang-undang, maka sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, empat (4) manfaat utama menjadi tujuan dari situs web Kementerian Kesehatan RI, yaitu pemenuhan hak publik terhadap informasi kesehatan, kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, diseminasi informasi kesehatan terkini serta media komunikasi dan interaksi antar komunitas untuk informasi kesehatan. Untuk memenuhi 4 manfaat utama tersebut, situs web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan RI tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi penting terkini yang dibutuhkan masyarakat, namun juga harus memiliki disain yang menarik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
  
  Untuk penilaian tahun ini, ada penilaian untuk situs web yang perkembangannya signifikan (Most Progresive) serta penilaian terhadap besaran kontribusi dari pengelolaan masing-masing situs web unit terhadap pengelolaan konten situs web Kementerian Kesehatan www.kemenkes.go.id/www.depkes.go.id sebagai portal web Kementerian Kesehatan (Most Conributive).
  
  Kegiatan ini berjalan selama 2 bulan sejak awal bulan September hingga akhir bulan Oktober melalui beberapa tahap seperti pendaftaran situs web unit yang akan mengikuti lomba tersebut, pengumpulan kuesioner dari pengelola situs web peserta penilaian, survei penilaian publik, serta penilaian dari para juri independent.
  
  Penilaian situs web e_ASPIRASI KEMENKES 2015 ini memberikan hasil penilaian sebagai berikut:
  

  • Juara ke-1 adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (www.litbang.kemkes.go.id);
  • Juara ke-2 adalah Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal (pusdatin.kemkes.go.id);
  • Juara ke-3 adalah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (www.binfar.kemkes.go.id).

  
  Di samping itu diberikan penilaian Most Progressive kepada pengelola situs web Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDMK, karena perkembangan situs webnya yang sangat pesat dari peringkat ke-20 pada tahun 2014 meningkat menjadi peringkat ke-8 dalam penilaian situs web tahun 2015 ini. Penilaian Most Contributive diberikan kepada pengelola situs web Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, berdasarkan kontribusinya dalam pemenuhan konten portal web Kementerian Kesehatan.
  
  Kegiatan penilaian situs web ini direncanakan akan tetap berlanjut tahun depan dengan perluasan cakupan situs web yang akan dinilai, selain dari internal lingkungan Kementerian Kesehatan juga akan melibatkan pengelola situs web Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah berjalan selama ini. Tujuannya adalah untuk mendorong para pengelola situs web di tingkat pemerintahan dapat meningkatkan kualitas situs webnya dari sisi penyajian informasi, disain dan regulasi.
• Masalah Kesehatan Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015
• Sekjen Kemenkes Buka the AeHIN 4th General Meeting di Bali
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Denpasar, 26 Oktober 2015
  
  Hari ini, Senin, 26 Oktober 2015,Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, membuka pertemuan Conference on Measurement and Accountability for Universal Health Coverage in the Asia Pacific and AeHIN 4th General Meeting di Denpasar, Bali. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, 26-29 Oktober 2015, dan dihadiri oleh 260 peserta yang berasal dari negara-negara anggota AeHIN, perwakilan negara-negara Afrika, development partner, universitas, dan beberapa kementerian dan lembaga.
  
  Asian eHealth Information Network (AeHIN) merupakan asosiasi eHealth negara-negara Asia yang bersifat nonprofit. AeHIN dibentuk oleh WHO dan didukung oleh ADB, GIZ, JLN, Global Fund, Regenstrief Institute, Oslo University, National Telehealth Center, USAID, ITU, JICA, Norad, Rockefeller Foundation, The University of Queensland, Australian Aid, UNICEF, dan UN ESCAP. Organisasi ini bertujuan memfasilitasi pembelajaran peer-to-peer mengenai Sistem Informasi Kesehatan Nasional dengan para pendukung dan focal point eHealth di Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, akademisi, dan sektor swasta. AeHIN merupakan network para profesional eHealth di Asia Selatan dan Asia Tenggara yang berkomitmen untuk mempromosikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih baik untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Anggota AeHIN di tiap negara biasanya berasal dari pelaku SIK di Kementerian Kesehatan dan universitas.Sejak tahun 2012, AeHIN menyelenggarakan pertemuan tahunan, dan pada 2015 ini, pertemuan ke-4 dilaksanakan di Denpasar, Bali.
  
  Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa besarnya jumlah populasi Indonesia berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, terutama pembangunan kesehatan. Kebutuhan terhadap akses pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas pun meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan sistem kesehatan terintegrasi yang efisien dan dapat mencakup multi sektor dan kelompok masyarakat di semua tingkat.
  
  Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan standar sistem informasi kesehatan terintegrasi yang didasarkan pada protokol internasional. Tantangan terbesar saat ini adalah sistem kesehatan yang terfragmentasi di beberapa daerah dan program kesehatan. Standarisasi merupakan salah satu upaya interoperabilitas sistem informasi kesehatan terfragmentasi menjadi satu sistem informasi kesehatan nasional.
  
  Sebelum menutup sambutannya, Sekretaris Jenderal mengingatkan kembali mengenai agenda Call to Action Health Measurement and Accountability paska 2015, yaitu:
  

  • Meningkatkan investasi pemerintah dan mitra pembangunan dalam penguatan sistem informasi kesehatan nasional berdasarkan standar dan komitmen internasional;
  • Memperkuat kapasitas lembaga pemerintah untuk mengumpulkan, berbagi, disagregasi, menganalisis, menyebarkan dan menggunakan data di setiap tingkat sistem kesehatan;
  • Menjamin negara dapat menggunakan data kesehatan berbasis populasi, termasuk sistem registrasi sipil dan statistik vital, sensus, serta survei kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan negara, berdasarkan standar internasional;
  • Memaksimalkan penggunaan revolusi data berdasarkan standar terbuka untuk meningkatkan sistem kesehatan berbasis layanan kesehatan dan komunitas, termasuk surveilans risiko dan penyakit, situasi tenaga kesehatan dan finansial, serta penguatan pengambilan keputusan di setiap tingkat menggunakan akses informasi terkini (real-time access to information); dan
  • Mempromosikan pemerintah negara dan dunia dengan partisipasi masyarakat dan komunitas mengenai akuntabilitas melalui monitoring dan reviu transparan terhadap progress dan performa terkait SDGs kesehatan di tingkat fasilitas, subnasional, nasional, regional dan global.

  
  Acara dilanjutkan dengan talkshow, diskusi panel, diskusi paralel, serta penyajian architecture and solution fair atau pameran solusi dan arsitektur penggunaan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) dalam pencapaian program kesehatan dalam bentuk marketplace. Diskusi diisi oleh para pembicara ahli Indonesia berasal dari Kementerian Kesehatan, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan, dan Bappenas.Sementara untuk pameran dan berbagi pengalaman (sharing experience), Indonesia menyajikan program Sijari Emas(Sistem Informasi dan Komunikasi Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal)oleh USAID Indonesia dan aplikasi PMKDR (Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin) oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
  
  Sijari Emas merupakan sistem informasi dan komunikasi dua arah dengan menggunakan layanan pesan singkat (SMS), telepon, dan/atau internet antara petugas pelayanan kesehatan dasar (bidan/dokter puskesmas PONED (pelayanan obstetrik neonatal esensial dasar), puskesmas non-PONED, rumah  bersalin, dan mandiri) dengan rumah sakit dalam jejaring rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. PMKDR merupakan aplikasi yang dirancang bagi pengelola data di setiap program kesehatan untuk menilai kualitas data rutin yang mereka punya sehingga data yang dilaporkan akan terjaga kualitasnya.
  
  Di hari terakhir, akan dilakukan kunjungan lapangan ke RS Badung, Puskesmas Denpasar Utara 1, Puskesmas Denpasar Selatan 2, dan kantor BPJS Kesehatan Regional Bali. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat penerapan dan penggunaan TIK serta interoperabilitas sistem dalam Sistem Informasi Kesehatan yang mendukung upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
  
  Berita ini dipublikasikan oleh Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengirimkan email ke pusdatin@kemkes.go.id.
• Setahun Pemerintahan Jokowi-JK
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  • Transformasi Fundamental Ekonomi

    

    
    Jakarta, 20 Oktober 2015
    
    Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685 ribu orang (atau ada kenaikan 12.31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam). Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk Perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, ujar Presiden Jokowi kepada media terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK (19/10).
    
    Lebih jauh, Jokowi menjelaskan strategi untuk Perubahan Indonesia itu melalui tranformasi fundamental ekonomi yang bertumpu pada tiga aspek.(Lihat Tabel 1). Pertama, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan juga subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan.
    
    Sebelum kebijakan ini diterapkan, subsidi malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Subsidi energi yang tidak berkeadilan ini membuat jurang kaya-miskin semakin lebar. Ada 20% orang kaya yang menikmati 51% subsidi. Sementara 20% warga miskin menikmati 7% subsidi. Ini tentu tidak adil, ujar Presiden. Untuk itu kini telah direalokasikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp211,3 triliun.
    
    Sebagian besar realokasi subsidi BBM itu untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Pulau Jawa (Rp21 triliun). Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat (Rp2,7 triliun), Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,2 juta siswa (Rp7,1 triliun), pembangunan 25 waduk baru dan irigasi untuk 1 juta hektar sawah (Rp33,3 triliun). (Lihat Tabel 2).
    
    Transformasi fundamental ekonomi yang ketiga, yaitu mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Hal itu terlihat dari percepatan pembangunan infrastruktur yang di beberapa tempat seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan Papua. Secara menyeluruh realisasi investasi PMA dan PMDN pada semester 1 2015 sebesar Rp259,7 triliun - 44% di antaranya merupakan investasi di luar Pulau Jawa. Ini merupakan peningkatan hingga 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan realisasi Rp222,8 triliun 41% investasi di luar Pulau Jawa. (Lihat tabel 3).
    
    Hal inilah tentunya yang membuat lapangan kerja terus bertambah, ekonomi bergairah, dan Indonesia semakin produktif. (Tim PKP-Kominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter@bakohumas dan @GPRIndonesia

  • Alih Subsidi BBM Lebih Produktif
    
    
    Jakarta, 20 Oktober 2015
    
    Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditandai dengan kebijakan yang dinilai sebagai orang sebagai langkah tak populer, yaitu pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
    
    Langkah berani tersebut berupaya mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Sejalan dengan fondasi pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah dengan upaya meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat.
    
    "Saya memahami, kebijakan Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar," kata Jokowi, saat berpidato di depan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
    
    Manfaat Langsung bagi Rakyat
    
    Data Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan menyebutkan, angka realokasi subsidi BBM mencapai Rp211,3 Triliun. Itu terbagi menjadi program prioritas yang merupakan Belanja Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp113,9 Triliun dan Program Prioritas Belanja Daerah Tertinggal/Desa Rp34,7 Triliun.
    
    Selain itu, dana realokasi subsidi BBM juga diperuntukan untuk subsidi nonenergi Rp4,3 Triliun, subsidi listrik Rp4,5 triliun, pembayaran bunga hutang Rp3,8 triliun, menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal Rp31,9 triliun, serta dana lain-lain sejumlah Rp18,2 triliun.
    
    Salah satu bentuk alokasi prioritas belanja pemerintah pusat adalah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sejumlah Rp9,3 Triliun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp2,7 Triliun, serta Rp7,1 Triliun untuk menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
    
    Kini, setahun pemerintahan Jokowi JK, KKS telah digunakan untuk menyubsidi 15,4 juta keluarga kurang mampu. KIS telah berhasil menanggung iuran 86,4 juta penduduk kurang mampu dan KIP telah menjangkau 11 juta siswa yang memerlukan bantuan.
    
    Alokasi lain digunakan untuk pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa sejumlah Rp21 Triliun. Untuk 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar Rp33,3 Triliun, Swasembada Pangan Rp16,9 Triliun, pengadaan kapal patroli untuk penanganan ilegal fishing Rp34,7 Triliun, dan alokasi lainnya di (80 Kementerian/Lembaga sebesar Rp19,8 Triliun.
    
    Pembangunan infrastruktur dan model pemberdayaan memang tak berbuah langsung, namun pemerintah percaya bahwa kebijakan ini akan berujung pada hasil yang manis: produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat. (Tim PKP-Kominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
  • Percepat Penyaluran Dana Desa
    
    
    Jakarta, 20 Oktober 2015
    
    Dana Desa merupakan program yang baru pertama kali dilaksanakan dalam setahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Guna memuluskan program pro rakyat ini, dilakukan penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
    
    Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah merekrut 26.000 tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Rekrutmen terdiri dari 21.000 pendamping lokal desa (PDL) yang ditempatkan di desa, 4.000 pendamping desa di kecamatan, dan 930 tenaga ahli di kabupaten/kota.
    
    Kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional berjumlah 44.321. Secara bergelombang, para tenaga pendamping sudah aktif mulai Oktober 2015. Tenaga pendamping memiliki keahlian di bidang infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan badan usaha milik desa.
    
    Sebelumnya, hingga semester I 2015, Dana Desa sebesar Rp20,77 triliun sudah terealisasi 80 persen atau 16,61 triliun. Namun, mencermati penyalurannya ke pemerintah kabupaten/kota atau desa yang baru mencapai 37,85 persen atau Rp7,8 triliun, pemerintah mengambil langkah dalam Paket Kebijakan Ekonomi September I dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.
    
    Berikutnya, telah dilaksanakan koordinasi dan konsolidasi kabupaten/kota seluruh Indonesia tentang kebijakan SKB Tiga Menteri mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur fisik dan/atau pengembangan ekonomi desa yang berorientasi padat karya dan mengutamakan penggunaan sumber daya lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
    
    Sedangkan rekrutmen tenaga pendamping merupakan bagian dari pengawalan penggunaan Dana Desa. Pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional dan peningkatan kapasitas mereka untuk bekerja melakukan fasilitasi percepatan pencairan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Kebutuhan tenaga pendamping pada 2015 secara nasional, yang mencapai 44.321 orang, secara tidak langsung mendorong penyerapan tenaga kerja. (Tim PKP-Kemenkominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
  • Tegakkan Hukum, Pemerintah Cabut IUPHHK-HA Perusahaan Perkebunan
    
    
    Jakarta, 20 Oktober 2015
    
    Pembekuan izin tiga perusahaan perkebunan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan menjadi salah satu bukti penegakkan hukum khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, diterapkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Langkah ini juga jadi capaian setahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
    
    Ketiga perusahaan perkebunan tersebut adalah PT. Tempirai Palm Resources, PT. Waringin Argo Jaya dan PT. Langgam Inti Hibrindo. Dua perusahaan pertama berlokasi di Sumatera Selatan, sementara perusahaan terakhir di Riau.
    
    Selain membekukan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencabut izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Hutani Solar Lestari yang berdomisili di Riau, karena juga terbukti melanggar hukum.
    
    Perusahaan-perusahaan ini wajib membuat laporan kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan finansial yang telah dilaksanakan. Kementerian LHK akan menurunkan Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan lain yang terindikasi arealnya terbakar, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan, Bambang Hendroyono di Jakarta beberapa waktu lalu.
    
    Ke empat perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan operasi usaha sampai dengan selesainya proses pidana. Beberapa kewajiban juga harus dipenuhi diantaranya pengembalian lahan eks area kebakaran kepada negara dalam waktu paling lama 60 hari kalender.
    
    Untuk mencegah kejadian serupa, tiga perusahaan yang dibekukan diwajibkan melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan paling lama 90 hari kalender. Kewajiban lain yang harus dipenuhi antara lain melakukan perubahan dokumen lingkungan dan upaya-upaya lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
    
    Tidak menutup kemungkinan jumlah perusahaan hutan dan perkebunan yang dibekukan bahkan dicabut izin usahanya bertambah karena masih ada 10 kasus yang digugat oleh Kementerian LH dan Kehutanan juga terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
    
    Ini sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera, perusahaan harus melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media massa nasional, tegas Bambang. (Tim PKP-Kominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
  • Sukses Menggarap 8 Proyek Mangkrak PUPR
    
    
    Jakarta (20 Oktober 2015)
    
    Satu tahun memimpin RI, pasangan Presiden Joko Jokowi Widodo dan wakil presiden Jusuf JK Kalla, berhasil menyelesaikan sejumlah proyek mangkrak. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, setidaknya ada delapan sejumlah proyek yang sempat masuk kategori mangkrak.
    
    Delapan proyek dimaksud antara lain Jalan Tol Cikopo-Palimanan -Jawa Barat, Jembatan Dr.Ir. Soekarno Sulawesi Utara, Jembatan Merah Putih Maluku, Bendungan Jatigede Jawa Barat, Bendungan Nipah-Jawa Timur, Bendungan Bajulmati-Jawa Timur, Penangan Lumpur Sidoarjo-Jawa Timur, Pembangunan Jembatan Tayan-Kalimantan Barat.
    
    Delapan proyek strategis tersebut, memiliki riwayat pembangunan yang hampir sama. Yakni sempat tersendat-sendat, bahkan bisa dibilang mangkrak karena berbagai alasan. Namun demikian, jajaran PUPR dibawah komando Basuki Hadimuljono, pantang menyerah.
    
    Demi mengejar progres, Menteri Basuki Hadimuljono mengeluarkan Instruksi Menteri Basuki Hadimuljono No:3/IN/M/2015 tgl, 27 Juli 2015 yang berisi delapan (8) butir perintah. Inti utamanya adalah menginstruksikan jajaran eselon dua dan tiga, bekerja 24 jam sehari. Mereka kerja dua shift, jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
    
    Kerja keras jajaran PUPR membuahkan hasil nyata. Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) misalnya, sukses diresmikan Presiden Jokowi, 13 Juni 2015. Tol sepanjang 116,7 km ini, merupakan ruas tol terpanjang di Indonesia.
    
    Proyek lain yang juga sukses dirampungkan adalah Jembatan Soekarno di Manado yang diresmikan 28 Mei 2015. Lalu Bendungan Jatigede yang dibangun sejak 50 tahun silam, sukses digenangi per 31 Agustus 2015.
    
    Terkait Tol Cipali, dalam catatan Kementerian PUPR, sejarah pembangunan yang panjang, yakni melewati 6 era kepemimpinan RI.
    
    Ide pembanguan Tol Cipali sudah ada di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu tercatat di data Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Namun sayangnya proyek tersebut mandek akibat krisis moneter yang terjadi pada 1998.
    
    Tak kunjung ada kemajuan di era Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur dan Megawati, tol yang sebelumnya bernama Cikampek-Palimanan (Cikapali) tersebut akhirnya mulai direalisasikan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    
    Tol Cipali merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans Jawa yang melewati 5 kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon. Tol ini memiliki 99 jembatan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Tol Palimanan Kanci, Jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
    
    Dengan berbagai kesulitan dalam pembangunannya, mulai dari pembukaan lahan baru di tebing-tebing berbatu, akhirnya tarif tol Cipali disepakati sebesar Rp 96 ribu."Dengan beroperasinya Jalan Tol Cikopo Palimanan akan mengurangi jarak tempuh jalur Pantura sepanjang kurang lebih 40 KM dan mengurangi waktu tempuh selama kurang lebih 1,5 jam," tutur Basuki.
    
    Kerja keras tim PUPR, mendapat apresiasi Presiden Jokowi. "Pada pertengahan Desember lalu saya ke sini, saya minta ini harus selesai sebelum Lebaran, alhamdulillah malah sebelum puasa sudah bisa dioperasikan," kata Jokowi saat peresmian tol Cipali. (Tim PKP-Kominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
  • Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan Meningkat
    
    
    Jakarta, 20 Oktober 2015
    
    Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.
    
    Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. Illegal Fishing dan praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengekspor hasil laut di ASEAN.
    
    Penenggelaman Kapal
    
    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan penenggelaman delapan kapal yang tertangkap oleh KKP maupun TNI AL dalam patroli pada Maret dan Juni 2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga titik, yakni Aceh, Batam, dan Pontianak.
    
    Menurut Mahkamah Agung, KKP dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut belum dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut diantaranya dua kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera Vietnam.
    
    Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang melakukan illegal fishing, kata Susi.
    
    Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti menindak pelaku illegal fishing yang sudah merugikan negara. Dapat dikatakan terbukti melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah, sampai penggunaan anak buah kapal (ABK) asing.
    
    Saat ini KKP memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapal-kapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia.
    
    Untuk mendukung pemberantasan Illegal Fishing, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015, kata Susi.
    
    Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS). (Tim PKP-Kominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
  • Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional
    
    
    Jakarta, 20 Oktober 2015
    
    Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.
    
    Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.
    
    Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.
    
    Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
    
    Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).
    
    Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu.
    
    Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika.
    
    Di sektor tenaga kerja, setahun masa pemerintahan Jokowi JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.
    
    Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono. (Tim PKP-Kominfo)
    
    Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
    email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id
    Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
• Data dan Kondisi Penyakit Osteoporosis di Indonesia
• Pelatihan Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR)
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Mega Mendung, 16 Oktober 2015
  
  Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI melaksanakan pelatihan untuk pelatih (TOT) Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR) 2015 di Hotel Belleza Natura Mega Mendung, tanggal 14-17 Oktober 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh 48 peserta yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Kesehatan.
  
  Pelatihan tahun ini sedikit berbeda dengan pelatihan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, aplikasi PMKDR yang dikembangkan adalah aplikasi berbasis web yang dapat dikerjakan secara online maupun offline. Berbeda dengan aplikasi PMKDR sebelumnya yang berbasis excel, PMKDR berbasis web ini dirancang untuk lebih mudah digunakan oleh para pengelola data, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
  
  Pelatihan TOT PMKDR 2015 ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, yang sekaligus memberikan paparan mengenai Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK). Kapusdatin menjelaskan mengenai pentingnya mengolah data. Puskesmas sebagai sumber data pun sebaiknya tidak hanya mengirimkan datanya saja, namun dapat pula mengolah dan memanfaatkan.
  
  Saat ini masih banyak terdapat buku bantu untuk membantu pengelola data menginput pencatatan dan pelaporan. Di jaman serba IT seperti saat ini, sebaiknya sistem yang dikembangkan adalah yang dapat membantu dan mempermudah tantangan tersebut. Dengan demikian, pencatatan dan pelaporan bukan merupakan beban yang dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas data. PMKDR merupakan salah satu upaya yang dikembangkan untuk menjaga kualitas data rutin yang ada.
  
  Data di Indonesia belum terstandar. Sebagai contoh, ada beberapa penyebutan dan penulisan untuk jenis kelamin. Oleh karena itu, Pusat Data dan Informasi bekerjasama dengan Global Fund telah mengembangkan Health Data Dictionary atau Kamus Data Kesehatan yang berisi standarisasi pengodean data kesehatan di Indonesia. Selain itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mengembangkan standarisasi sistem informasi kesehatan. Ke depannya, Kementerian tidak lagi membuat dan mengembangkan aplikasi, namun hanya membuat standarisasi dan memberikan legalisasi terhadap sistem yang ada.
  
  Acara dilanjutkan dengan paparan Kepala Bidang Analisis Data dan Diseminasi Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes mengenai Kebijakan Analisis Data. Ia menjelaskan bahwa PMKDR bukanlah aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem yang ada. Diharapkan PMKDR dapat dilakukan secara rutin setahun sekali atau setahun dua kali. Sebelum melakukan penilaian dengan aplikasi, perlu dilakukan logical check atau melihat data dengan menilai dan membandingkan satu indikator dengan indikator terkait. Data dapat pula dianalisis secara fiskal dengan bentuk intervensi yang disesuaikan. Dengan kata lain, tidak semua permasalahan diselesaikan hanya dengan kucuran dana, namun dapat pula dengan penguatan organisasi atau upaya terkait lainnya. Dan untuk membuat kebijakan serta mengambil keputusan bijaksana diperlukan data yang berkualitas sebagai dasarnya. Salah satunya dengan melakukan PMKDR sebelum mengolah dan menganalisis data.
  
  PMKDR atau Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu upaya pengelola data untuk dapat menilai kualitas data rutin yang dimilikinya. PMKDR terdiri dari 2 jenis penilaian, yaitu penilaian di dalam gedung (telaah laporan rutin) dan penilaian di lapangan (verifikasi serta monitoring dan evaluasi).
  
  Telaah laporan rutin dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan isi, konsistensi internal dan konsistensi eksternal. Data yang dinilai adalah data tahun berjalan dan data 3 tahun sebelumnya. Verifikasi data merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan telaah laporan rutin. Verifikasi dilakukan dengan menghitung ulang data yang dicatat di sumber data dan membandingkannya dengan data yang dilaporkan oleh sumber data tersebut. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui wawancara mendalam (depth interview) terhadap pengelola program terkait 6 hal, yaitu: (1) struktur, fungsi dan kapasitas dalam pemantauan dan evaluasi; (2) indikator dan pedoman pelaporan; (3) pengumpulan data dan ketersediaan formulir; (4) pengolahan dan analisis data; (5) pemanfaatan data dan informasi; dan (6) kelengkapan dan ketepatan waktu laporan.
  
  Pada hari ketiga, yaitu Jumat, 16 Oktober 2015, para peserta akan melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, serta beberapa puskesmas di sekitarnya. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok untuk melakukan praktek verifikasi terhadap data TB dan K4/salinakes serta monitoring dan evaluasi melalui wawancara dengan pengelola data TB dan KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta puskesmas terpilih. Selanjutnya, peserta akan diminta untuk menginput langsung data hasil turun ke lapangan ke dalam aplikasi PMKDR berbasis web. Dari hasil yang didapat akan disusun rencana tindak lanjut terkait dengan kondisi data dan hasil monitoring dan evaluasi.
  
  Seselesainya pelatihan TOT PMKDR 2015 ini, diharapkan para peserta dapat menggunakan aplikasi PMKDR untuk menilai kondisi data yang mereka miliki, serta menularkan ilmu yang telah mereka dapat ke pengelola data lain di daerah mereka. Dengan demikian, para pengelola data sudah terlebih dahulu menilai dan clearing data yang ada sebelum kemudian dianalisis, disajikan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan oleh para pimpinan.
  
  Informasi ini disusun oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Filariasis
• Hari Statistik Nasional
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
  
• Hari Palang Merah Indonesia
• Hari Peduli Limfoma Sedunia
• Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Tangerang Selatan, 2-4 September 2015
  
  Untuk mewujudkan Struktur Organisasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien,  yaitu Organisasi yang Kaya Fungsi dan Miskin Struktural sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pegawai di lingkungan pemerintahan/PNS dituntut untuk terus meningkatkan keahlian dan keterampiran dirinya agar tercipta sistem miskin struktur dan kaya fungsi.
  
  Di Kementerian Kesehatan terdapat 28 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), baik di bidang kesehatan maupun non kesehatan. Dua (2) diantaranya dibina oleh Pusat Data dan informasi (Pusdatin), yaitu Pranata Komputer dan Statistisi. Untuk mendorong minat para pegawai dalam memangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), Pusdatin menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi mengenai butir-butir kegiatan, prosedur pengangkatan dari JFU ke JFT, prosedur pengajuan DUPAK, dan keuntungan JFT dibanding dengan JFU.
  
  Pertemuan di buka oleh Kepala Pusat data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, dan dihadiri oleh perwakilan dari pusat-pusat di lingkungan Setjen, Kemenkes, rumah sakit vertikal dan beberapa staf calon pemangku JFT Prakom dari Statistisi yang ada di Pusdatin. Paparan dan sharing pengalaman dilakukan bersama dengan para narasumber yang berasal dari tim penilai Jabfung Prakom dan Statistisi Kemenkes, Badan Pusat  Statistik (BPS), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro Kepegawaian Kemenkes.
  
  Peserta dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Prakom Terampil, Prakom Ahli, dan Statistisi, membahas butir-butir kegiatan untuk pembuatan Juknis bagi para pemangku Prakom dan Statistisi di lingkungan Kemenkes. Diskusi dipandu oleh Kasubbag Penilaian dan Pengembangan Jabatan Fungsional, BPS.
  
  Rencana tindaklanjut dari pertemuan ini antara lain, membuat forum/grup komunikasi untuk Prakom dan statistisi, pertemuan rutin dari para pemangku dan calon pemangku Jabfung Prakom/Statistisi dengan Tim penilai untuk membahas juknis, sharing pengalaman dan penyelerasan persepsi antara tim penilai. Diharapkan setelah pertemuan ini akan lebih banyak lagi pegawai di Kemenkes yang mengajukan usulan alih jabatan dari JFU ke JFT Pranata Komputer atau Statistisi.
  
  
• Pekan ASI Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  
  
• W A S P A D A !! 2,9 Juta Lebih Penduduk Indonesia Mengidap Hepatitis
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Kita tahu bahwa Penyakit Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia, yang terdiri dari Hepatitis A, B, C, D dan E. Hepatitis A dan E, sering muncul sebagai kejadian Luar Biasa, ditularkan secara fecal oral dan biasanya berhubungan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, bersifat akut dan dapat sembuh dengan baik. Sedangkan Hepatitis B, C dan D (jarang) ditularkan secara parenteral, dapat menjadi kronis dan menimbulkan cirrhosis dan lalu kanker hati. Virus Hepatitis B telah menginfeksi sejumlah 2 milyar orang di dunia, sekitar 240 juta orang diantaranya menjadi pengidap Hepatitis B kronik, sedangkan untuk penderita Hepatitis C di dunia diperkirakan sebesar 170 juta orang. Sebanyak 1,5 juta penduduk dunia meninggal setiap tahunnya karena Hepatitis.
  
  Melihat kenyataan bahwa Hepatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan mengglobal, maka pada tahun 2010 pada sidang WHA (World HealthAssembly) ke 63 di Geneva tanggal 20 Mei 2010, Indonesia bersama Brazil dan Colombia menjadi sponsor utama untuk keluarnya Resolusi tentang Hepatitis Virus, sebagai Global Public Health Concern. Usulan ini diterima dan keluarlah resolusi tentang Hepatits nomor 63.18 yang menyatakan bahwa :
  a. Hepatitis virus merupakan salah satu agenda prioritas dunia
  b. Tanggal 28 Juli ditetapkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia
  
  Semenjak keluarnya resolusi tersebut, setiap 2 tahun sekali dilakukan evaluasi tingkat global tentang respons Pengendalian Hepatitis bagi negara negara anggota WHO. Guna untuk akselerasi program Pengendalian Hepatitis tingkat global, berdasarkan evaluasi respons semenjak keluarnya resolusi 63.18, maka Indonesia bersama 14 negara lain, pada Sidang WHA bulan Mei 2014, mengusulkan resolusi untuk pengendalian Hepatitis Virus, yaitu keluarlah resolusi 67.7 tentang Aksi Konkrit dalam Pengendalian Hepatitis.
  
  SITUASI HEPATITIS DI INDONESIA ??
  
  Di dalam menggambarkan situasi Hepatitis di Indonesia, diambil sumber data dari Pusdatin Kemenkes dan hasil Riskesdas Badan Litbangkes yang dilakukan analisis sederhana secara diskriptif. Menurut hasil Riskesdas tahun 2013 sebagaimana dalam gambar dibawah ini bahwa jumlah orang yang didiagnosis Hepatitis oleh Tenaga Kesehatan berdasarkan gejala gejala yang ada, menunjukan peningkatan 2 kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini dapat memberikan petunjuk awal ke kita tentang upaya pengendalian dimasa lalu, peningkatan akses, potensial masalah dimasa yang akan datang apabila tidak segera dilakukan upaya upaya yang serius.
  
  
  Kondisi di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 secara Nasional diperkirakan terdapat 1,2 % penduduk di Indonesia mengidap penyakit Hepatitis, dan kondisi ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2007, yaitu sekitar 0,6 %. Apabila dikonversikan ke dalam jumlah absolut penduduk Indonesia tahun 2013 sekitar 248.422.956 jiwa, maka bisa dikatakan bahwa 2.981.075 jiwa penduduk Indonesia terinfeksi Hepatitis.
  
  Dari grafik di atas juga dapat dilihat pada tahun 2007, lima provinsi dengan prevalensi Hepatitis tertingggi adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, NAD, Gorontalo dan Papua Barat sedangkan pada tahun 2013 ada 13 provinsi yang memiliki angka prevalensi di atas rata-rata Nasional yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, NAD, Nusa Tengara Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan.
  
  
  Prevalensi Hepatitis jika dilihat dari beberapa kelompok usia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prosentase di setiap kelompok usia. Gambarannya seperti di bawah ini.
  
  Dari table di atas menunjukkan bahwa perbedaan peningkatan proporsi kelompok usia 5-14 tahun; 25-34 tahun; 35-44 tahun dan 45-54 tahun adalah yang tertinggi yaitu 0.6 %.
  
  Apabila kondisi di atas disandingkan dengan upaya Immunisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2000 hingga tahun 2013, terlihat keadaan yang cukup kontradiktif, yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013 cakupan Immunisasi HB0 cukup signifikan peningkatannya, bahkan di tahun 2012 dan 2013 cakupan immunisasi melebihi target yang ditentukan. Namun disisi lain prevalensi Hepatitis dari tahun 2007 ke tahun 2013 juga meningkat di setiap kelompok usia.
  
  
  Demikian pula dengan Immunisasi HB3 dimana Cakupan imunisasi HB3 sejak tahun 2009 telah mencapai target. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan bersamaan dengan imunisasi DPT pada saat bayi berusia 2,3 dan 4 bulan. seperti terlihat pada gambar di bawah.
  
  
  Di dalam 2 tahun lalu telah terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) dari penyakit Hepatitis A yang melanda beberapa Propinsi di beberapa Kabupaten. Kendati terjadi penurunan kejadian KLB, namun tetap saja perlu diwaspadai. seperti terlihat pada gambaran di bawah.
  
  
  Berdasar gambaran diatas maka perlu adanya beberapa pertimbangan tentang beberapa hal, diantaranya:
  

  1. 1. Review kebijakan, strategi, indikator, target, dan capaian termasuk identifikasi faktor pendukung, dan penghambat
  2. 2. Advokasi dan Sosialisasi kepada pemegang kebijakan tingkat pusat, propinsi, mitra potensial, masyarakat dan LSM.
  3. 3. Mobilisasi sumberdana dan sumberdaya utk mendukung pelaksanaan kegiatan.
  4. 4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
  5. 5. Melakukan upaya peningkatan keterjangkauan akses layanan yang berkualitas.

  • 
    

  Demikian semoga bermanfaat, mohon maaf jika kurang berkenan.
  
  
  Salam BTB,
  
  Dr. drh, Didik Budijanto, M.Kes
  
• Hari Kesehatan Nasional
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Ada Apa Dengan Bidan Kita??
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Hari ini, 24 Juni 2015, diperingati HARI BIDAN SEDUNIA, sebuah hari peringatan yang sanagt tepat untuk saat ini. Terutama di Indonesia. Mengingat bahwa BIDAN merupakan tokoh penting dalam pencapaian bbrp Target MDGs th 2015. Indikator-2 seperti K-1; K-4 ; Linakes atau KN1 merupakan serangkaian indicator untuk menurunkan AKI-AKB di Indonesia.
  
  Lantas bagaimana situasinya saat ini?? Sudah sesuaikah dengan Targetnya?? Mari kita lihat gambaran di bawah ini:
  
  
  Gambaran diatas diambil dari sumber GABUNGAN antara Riskesdas 2013 dan Profil Kesehatan Indonesia 2013. Data-2 tersebut akan dianalisis secara sederhana untuk melihat dimana TITIK PELUANG intervensi yang bisa mempercepat tercapainya target tersebut. Untuk target K-1, saat ini masih perlu ditingkatkan lagi sebesar minimal 11,1 % ( dari 92.7% - 81,25% ). Sedangkan untuk target K-4, sebenarnya telah tercapai, namun jika memungkinkan perlu tetap ditingkatkan lagi misalnya menjadi 80 %, sehingga memerlukan penambahan sebesar 9,6 %. Kemudian Persalinan Nakes, diharapkan bisa meningkat sebesar 12,65 %.
  
  Lalu strategi apa yang bisa memungkinkan untuk mencapainya ?? dengan Kondisi Jumlah Bumil, Kepemilikan Buku KIA, Jumlah Lulusan Bidan dan Peserta didik D3 Poltekkes serta Jumlah Bidan di Puskesmas seperti gambaran di atas. MARI KITA CERMATI BERSAMA HASIL ANALISIS SEDERHANA DI BAWAH:
  
  
  
  Hasil analisis di atas memberikan gambaran ada 2 jalur yang bisa dilalui baik secara LANGSUNG maupun secara TIDAK LANGSUNG, yaitu melalui Variabel Jumlah Bidan di Puskesmas dan Variabel Kepemilikan Buku KIA. Khusus untuk kepemilikan Buku KIA ini data yang diambil adalah Responden (keluarga) yang menjawab Ya punya dan dapat menunjukkan bukunya. Asumsi yang di bangun disini adalah: Keluarga (ibu Hamil + suami) telah membaca dan memahaminya.
  
  STRATEGI 1 (JUMLAH BIDAN DI PUSKESMAS)
  
  Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan meningkatkan Jumlah Bidan di Puskesmas sebanyak 1000 orang di seluruh Indonesia, maka akan meningkatkan Cakupan K-1 sebesar 3 %. Jika dilihat Lulusan D3 Bidan saat ini sebanyak 7.604 orang dan seluruh lulusan disebar di seluruh Indonesia dan menangani Ibu Hamil, maka diprediksi terjadi peningkatan cakupan K-1 sebanyak 22,8 % (0.003 x 7.604) ; Peningkatan cakupan K-4 sebesar 60.8% (0.008 x 7.604) atau Cakupan Linakes sebesar 60.8 % (0.008 x 7.604). Dari Perhitungan diatas kertas ini sebenarnya Intervensi melalui peningkatan jumlah Bidan di Puskesmas jalur LANGSUNG cukup bisa memenuhi Target MDGs. Demikian pula jika melalui Jalur TIDAK LANGSUNG, yaitu Peningkatan K-1 terlebih dahulu (22.8%), kemudian efek dari peningkatan K-1 ini akan mempengaruhi Peningkatan cakupan K-4 sebesar 19.01 % dan selanjutnya efek dari peningkatan K-4 ini akan mempengaruhi cakupan Linakes sebesar 19.01 % juga. NAMUN kenapa Kondisinya belum bisa terpenuhi ?? Hal ini terjadi Kemungkinan karena DISTRIBUSI tenaga Bidan di Puskesmas TIDAK MERATA. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini.
  
  
  Gambaran di atas menunjukkan betapa njomplang nya distribusi Bidan di Puskesmas untuk masing-masing Propinsi di Indonesia, seperti di Jatim, 90 % lebih Puskesmasnya kelebihan Bidan, namun di Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dll sebagian besar Puskesmas masih kekurangan tenaga Bidan. Sebenarnya sesuai dengan UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dalam pasaL 6 dan 7 Point e ; Pasal 27 ayat 1, dan juga PMB (Menkes-Mendagri-Menpan) th 2014 pasal 3 ayat 1, pasal 9 ayat 1 & 2 serta Pasal 10 ayat 1, yang intinya Disebutkan bahwa Pemerintah daerah Propinsi (Gubernur) dan Kabupaten Kota (Bupati/ Walikota) berwenang melakukan Redistribusi tenaga kesehatan. Namun apakah hal tersebut dilakukan?? Itulah sebabnya peningkatan cakupan K-1, K-4 atau Linakes melalui Peningkatan Jumlah Bidan di Puskesmas JALANNYA BERLIKU. Bagaimana dengan Strategi yang Ke-2 ??
  
  STRATEGI -2 (Peningkatan KEPEMILIKAN BUKU KIA) :
  
  Salah satu strategi Promotif dan Preventif yang mungkin TERLUPAKAN adalah bagaimana membuat masyarakat ibu hamil dan keluarganya MENJADI PINTAR dan FAHAM tentang Kondisi kehamilannya melalui KEPEMILIKAN BUKU KIA. Terlihat bahwa hasil Riskesdas 2013 lalu, Kepemilikan Buku KIA yang bisa menunjukkan buktinya hanya sebesar 31.7 %. Hal ini bisa diasumsikan bahwa HANYA 1.679. 566 ibu hamil yang memahami kondisinya sehingga bisa menyadari pentingnya K1, K4 atau Linakes. Sedangkan sisanya 3,6 Juta Ibu hamil dan keluarganya perlu dorongan ekstra untuk memahami kondisi Kehamilannya.
  
  Padahal kalau kita melihat hasil analisis di atas, jika Kepemilikan Buku KIA ditingkatkan 10 % saja, maka pengaruhnya pada cakupan K-1 akan meningkat sebesar 20,2 %, dan secara efek domino akan menaikkan cakupan K-4 dan Linakes sebesar 16,68 % secara TIDAK LANGSUNG.Sedangkan secara LANGSUNG efek peningkatannya bisa 19,2 % baik K-4 maupun Linakes.
  
  PERTINYIINNYI sekarang adalah:
  
  1. MENGAPA JUSTRU STRATEGI KE-2 INI DILUPAKAN ??
  2. MENGAPA TETAP BERKUTAT UNTUK MENINGKATKAN
  JUMLAH BIDAN DI PUSKESMAS ??
  3. BENARKAH UNTUK MELAKUKAN STRATEGI KE 2 INI MENJADI BEBAN LEBIH DARI BIDAN ??
  
  MARI KITA LIHAT KONDISI yang ada!!!
  
  Jumlah Bidan di Puskesmas yang ada adalah 102.176 orang, sedangkan jumlah sasaran Bumil adalah 5.298.285 orang. Itu dalam 1 tahun. Sehingga jika dibuat Rasionya : 5.298.285 : 102.176 = 51,8 org (52 orang). Artinya bahwa 1 orang Bidan mengurusi 52 orang bumil dalam 1 tahun. Dalam 1 bulan berapa ?? 52 : 12 = 4,3 orang. Sehingga secara rata-rata bisa dikatakan 1 orang bidan HANYA mengurusi Bumil 1 orang dalam 1 minggu. Dan disini bisa terlihat bahwa MASIH ADA WAKTU LOWONG 5 6 HARI. Lantas kenapa tidak bisa maksimal MEMINTARKAN Bumil dan keluarganya dengan Kepemilikan Buku KIA ??
  
  Pertinyiinnyi : ADAKAH PEKERJAAN LAIN YG MEMBEBANI BIDAN di Desa atau di Puskesmas ??
  
  PASTI ADA!! Dan itu adalah pekerjaan NON TEKNIS Kebidanan (hehehe. Krn saya sering ngluthus sampai ke desa dan Polindes !!). Oleh karena itu, di dalam mengejar pencapaian TARGET MDGS perlu adanya langkah terobosan yang mengarah kepada MEMINTARKAN Masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih Mandiri dalam memahami kondisi kesehatannya dan MENGEMBALIKAN Tugas Bidan sesuai Khitahnya.
  
  Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan. Semoga terjawab pula pertanyaan di depan :
  ADA APA DENGAN BIDAN KITA ??
  
  
  Salam BTB,
  
  Dr. drh, Didik Budijanto, M.Kes
• Hari Tanpa Tembakau Sedunia
• Pekan Tiroid Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Hipertensi. The Silent Killer
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  (11 Juta Rumah Tangga pengidap Hipertensi di Indonesia)
  
  Hari ini diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Hari yang special tentunya bagi para pengidap Hipertensi. Sebagai Hari Perenungan atau justru sebagai hari kebangkitan untuk tetap mengendalikan dan bahkan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh si mahluk bernama Hipertensi ini. Mahluk hipertensi yang saat ini tumbuh subur akibat pola hidup masyarakat yang cenderung tidak sehat.
  
  Hipertensi merupakan salah satu factor penting sebagai pemicu Penyakit Tidak Menular (Non Communicable Disease = NCD) seperti Penyakit Jantung, Stroke dan lain-lain yang saat ini menjadi momok penyebab kematian nomer wahid di dunia.
  
  
  
  
  Hasil penelitian sporadis di 15 Kabupaten/ Kota di Indonesia, yang dilakukan oleh Felly PS, dkk (2011-2012) dari Badan Litbangkes Kemkes, memberikan fenomena 17,7% kematian disebabkan oleh Stroke dan 10,0% kematian disebabkan oleh Ischaemic Heart Disease. Dua penyakit penyebab kematian teratas ini, soulmate factor nya adalah Hipertensi.
  
  
  
  
  Fenomena menarik adalah tempat kematian yang penyebabnya 2 penyakit diatas. Kematian yang disebabkan Stroke dan IHD lebih banyak di rumah dibandingkan di RS. Sejumlah 19,3 % (n= 24.745) kematian akibat Stroke terjadi Di Rumah dan 12% (n=24.745) kematian akibat IHD juga terjadi di Rumah.
  
  
  
  
  Mencermati fenomena yang ada di atas, dimana Trend penyakit dan penyebab kematian adalah Stroke dan IHD, dan lokasi kejadiannya banyak di Rumah serta secara theoretical framework Hipertensi merupakan Pemicu yang paling dekat, maka tidaklah berlebihan jika hipertensi dijuluki sebagai The Silent Killer.
  
  Lantas Bagaimana Situasi Hipertensi di Indonesia? Adakah dalam rumah tangga penderita Hipertensi lebih dari 1 orang?
  
  Hasil analisis data Riskesdas tahun 2007/2008 dengan unitaAnalisis Rumah Tangga, menunjukkan gambaran bahwa HANYA 82,5% Rumah Tangga yang BEBAS Hipertensi. Hal ini berarti jika di Indonesia ada sekitar 63.031.114 Rumah Tangga dengan 4 ART, maka terdapat 52.000.689 RT yang BEBAS Hipertensi dan masih terdapat 11.030.425 RT yang dibayang-bayangi penyakit Hipertensi anggota keluarganya. Bahkan diantaranya terdapat 2 orang ART yang mengidap penyakit Hipertensi dalam RT nya.
  
  Bisa dibayangkan bila ke 2 orang ART dalam Rumah Tangga itu secara bersamaan terserang Jantung atau Stroke akibat Hipertensi, betapa bingungnya ART yang lainnya.
  
  
  
  
  Apabila dibandingkan dengan kondisi hasil Riskesdas 2013 (unit analisisnya Individu) maka terlihat suatu kondisi yang cukup menggembirakan yaitu terjadinya penurunan prevalensi Hipertensi dari 31,7% menjadi 25,8% secara nasional.
  
  Penurunan yang cukup tajam terlihat di Provinsi Riau. Namun terdapat Provinsi yang dalam keadaan Stagnant cenderung tidak berubah, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat.
  
  
  
  
  Namun yang perlu mendapat pencermatan dan perhatian lebih dalam adalah adanya KETIDAK SADARAN MASYARAKAT jika dirinya ternyata berkondisi Hipertensi. Hal ini bisa dilihat dari proporsi hipertensi menurut Diagnose Nakes atau minum obat
  
  dibandingkan dengan proporsi hipertensi setelah dilakukan pengukuran secara langsung dengan tensimeter.
  
  
  
  
  Sebagai contoh adalah Provinsi Bangka Belitung, dimana menurut wawancara 10% menyatakan PERNAH DIDIAGNOSE OLEH NAKES atau SEDANG MINUM OBAT (D/O), akan tetapi hasil PENGUKURAN LANGSUNG TEKANAN DARAH (Ukur) dengan Tensimeter menunjukkan
  
  30,9% masyarakatnya Hipertensi. Terdapat 20,9% masyarakat Provinsi Bangka Belitung yg Kurang menyadari bahwa dirinya sewaktu-waktu bisa terjadi Stroke atau Gagal Jantung akibat Hipertensinya. Demikian pula dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat sekitar (26,4 9,5 = 16,9%) masyarakatnya yang Kurang sadar / tidak tahu bahwa dirinya dalam kondisi Hipertensi. Seperti juga di Provinsi Gorontalo, terdapat sekitar (29 11,3 = 17,7%) masyarakatnya yang tidak tahu dirinya Hipertensi dst.
  
  Melihat fenomena tersebut di atas, maka jika di awal kita merasa senang dengan adanya penurunan proporsi Hipertensi dari tahun 2007 ke 2013, namun disisi lain merasa sedih dan khawatir dengan masih sangat banyaknya masyarakat yang KURANG MENYADARI jika dirinya mengidap Hipertensi, yang setiap saat bisa mengancam jiwanya karena terjadi Stroke atau Jantung.
  
  
  Lantas Bagaimana Penatalaksanaan Hipertensi ini?
  
  Penatalaksanaan hipertensi dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun dengan cara modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam tidak lebih dari - sendok teh (6 gr/hari), menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol. Olah raga juga dianjurkan bagi penderita hipertensi, dapat berupa jalan, lari, jogging, bersepeda selama 20-25 menit dengan frekuensi 3-5 x per minggu.
  
  Penting juga untuk cukup istirahat (6-8 jam) dan mengendalikan stress. Untuk pemilihan serta penggunaan obat-obatan hipertensi disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter keluarga anda.
  
  Adapun Makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh penderita hipertensi adalah:
  

  • 1. Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi (otak, ginjal, paru, minyak kelapa, gajih).
  • 2. Makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium (biscuit, craker, keripik dan makanan kering yang asin).
  • 3. Makanan dan minuman dalam kaleng (sarden, sosis, korned, sayuran serta buah-buahan dalam kaleng, soft drink).
  • 4. Makanan yang diawetkan (dendeng, asinan sayur/buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai kacang).
  • 5. Susu full cream, mentega, margarine, keju mayonnaise, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging   merah (sapi/kambing), kuning telur, kulit ayam).
  • 6. Bumbu-bumbu seperti kecap, maggi, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco serta bumbu penyedap lain yang pada umumnya mengandung garam natrium.
  • 7. Alkohol dan makanan yang mengandung alkohol seperti durian, tape.

  
  Di Indonesia terdapat pergeseran pola makan, yang mengarah pada makanan cepat saji dan yang diawetkan yang kita ketahui mengandung garam tinggi, lemak jenuh, dan rendah serat mulai menjamur terutama di kota-kota besar di Indonesia.
  
  Akhirnya dengan mencermati situasi di atas termasuk faktor risiko terjadinya hipertensi diharapkan penderita dapat melakukan pencegahan dan penatalaksanaan dengan modifikasi diet/gaya hidup ataupun obat-obatan sehingga komplikasi yang terjadi dapat dihindarkan.
  
  
  SEMOGA BERMANFAAT!!!
  
  
  Salam,Belajar Tanpa Batas
  
  Dr. drh, Didik Budijanto, M.Kes
• Hari Asma Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Hari Buruh Internasional
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Hari Hemofilia Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Mengenal HEMOFILIA, Memperingati Hari Hemofilia Sedunia 17 April 2015

  
  The World Federation of Hemophilia (WFH), sebuah organisasi non profit telah menggagas World Hemophilia Day (Hari Hemofilia Sedunia) untuk mengingatkan orang-orang di seluruh dunia akan penyakit Hemofilia dan juga menggalang pengumpulan dana untuk penelitian dan keperluan lainnya yang diselenggarakan setiap tanggal 17 April. Dipilihnya tanggal 17 April karena merupakan hari ulang tahun pendiri lembaga itu, Frank Schnabel, yang lahir pada 17 April 1963 (Schnabel meninggal pada 1987). Tema peringatan tahun 2015 ini, akan difokuskan pada pentingnya membangun dukungan keluarga (building a family support). Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran (awareness) dari masyarakat terhadap hemofilia dan kelainan perdarahan genetik lainnya.
  
  Hemofilia berasal dari bahasa Yunani Kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu haima yang berarti darah dan philia yang berarti cinta atau kasih sayang. Hemofilia adalah suatu penyakit kelainan darah yang diturunkan, yang artinya diturunkan dari ibu kepada anaknya pada saat anak tersebut dilahirkan.
  
  Darah pada seorang penderita hemofilia tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal. Proses pembekuan darah pada seorang penderita hemofilia tidak secepat dan sebanyak orang lain yang normal. Ia akan lebih banyak membutuhkan waktu untuk proses pembekuan darahnya. Bagi pasien hemofilia, pengobatan dan perawatan harus dilakukan seumur hidup, sehingga penderitanya terbebani secara fisiologis, psikologis, dan ekonomis seumur hidup.
  
  Penderita hemofilia kebanyakan mengalami gangguan perdarahan di bawah kulit; seperti luka memar jika sedikit mengalami benturan, atau luka memar timbul dengan sendirinya jika penderita telah melakukan aktifitas yang berat; pembengkakan pada persendian, seperti lutut, pergelangan kaki atau siku tangan. Penderitaan para penderita hemofilia dapat membahayakan jiwanya jika perdarahan terjadi pada bagian organ tubuh yang vital seperti perdarahan pada otak.
  
  Hemofilia terbagi atas dua jenis, yaitu:
  1. Hemofilia A (Hemofilia Klasik karena jenis hemofilia ini adalah yang paling banyak kekurangan faktor pembekuan pada darah), terjadi karena kekurangan Factor VIII protein pada darah yang menyebabkan masalah pada proses pembekuan darah.
  2. Hemofilia B (disebut Christmas Disease; karena di temukan untuk pertama kalinya pada seorang bernama Steven Christmas asal Kanada; terjadi karena kekurangan Factor IX protein dalam darah yang menyebabkan masalah pada proses pembekuan darah.
  
  Hemofilia A dan B dapat di golongkan dalam 3 tingkatan, berdasarkan kadar Factor VIII dan Factor IX di dalam darah:
  1. Hemofilia Berat (kurang dari 1% dari jumlah normalnya) , dapat mengalami beberapa kali perdarahan dalam sebulan. Kadang - kadang perdarahan terjadi begitu saja tanpa sebab yang jelas.
  2. Hemofilia Sedang (1% - 5% dari jumlah normalnya), perdarahan dapat terjadi akibat aktivitas tubuh yang terlalu berat, seperti olah raga yang berlebihan.
  3. Hemofilia Ringan (5% - 30% dari jumlah normalnya), mengalami masalah perdarahan hanya dalam situasi tertentu, seperti operasi, cabut gigi atau mangalami luka yang serius. Wanita hemofilia ringan mungkin akan pengalami perdarahan lebih pada saat mengalami menstruasi.
  
  Bagaimana gangguan pembekuan darah itu dapat terjadi?
  
  Gangguan itu dapat terjadi karena jumlah pembeku darah jenis tertentu kurang dari jumlah normal, bahkan hampir tidak ada. Seseorang yang terkena hemofilia akan mengalami beberapa gejala klinis, seperti perdarahan sendi (hemartrosis) atau jaringan lunak (hematom), pada anak-anak timbul memar, serta terjadi perdarahan berat sesudah trauma atau operasi.
  
  Pada hemofilia berat, perdarahan dapat terjadi spontan tanpa trauma, sedangkan pada hemofilia ringan, dapat terjadi akibat trauma yang berat. Kebanyakan penderita ketika terluka ringan, bisa mengalami perdarahan yang tak kunjung berhenti.
  
  Apabila perdarahan terjadi, disarankan untuk melakukan tindakan sementara, yaitu RICE. Rest, mengistirahatkan sendi yang berdarah, Ice, dikompres es dengan cara Compression, yaitu ditekan, dan Elevation, meninggikan posisi bagian yang mengalami perdarahan sehingga berada di atas jantung.
  
  Untuk terhindar dari perdarahan, penderita disarankan untuk berolahraga teratur dengan menggunakan pelindung yang tepat, melakukan pemeriksaan medis rutin, terutama keadaan sendi dan otot, menerima vaksinasi berbagai penyakit menular yang direkomendasikan dokter, dan mempertahankan berat badan agar tidak menambah beban pada persendian di bawah tubuh.
  
  Seberapa banyak penderita hemofilia ditemukan ?
  
  Hemofilia A atau B adalah suatu penyakit yang jarang ditemukan. Hemofilia A terjadi sekurang - kurangnya 1 di antara 10.000 orang. Hemofilia B lebih jarang ditemukan, yaitu 1 di antara 50.000 orang
  
  Hemofilia tidak mengenal ras, perbedaan warna kulit atau suku bangsa. Hemofilia paling banyak diderita hanya pada pria. Wanita akan benar-benar mengalami hemofilia jika ayahnya adalah seorang hemofilia dan ibunya adalah pembawa sifat (carrier). Dan ini sangat jarang terjadi. Sebagai penyakit yang diturunkan, orang akan terkena hemofilia sejak ia dilahirkan.
  
  Mengutip Ketua Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia (HMHI), Prof.  Djajiman Gatot memprediksi jumlah penderita hemofilia di Indonesia sudah menembus 20 ribu orang. Angka kejadian hemofilia di negara-negara berkembang memiliki rasio 1:10.000 (data tahun 2012). Kemungkinan penderita hemofilia telah meninggal sebelum terdiagnosis. Misalnya, ketika seseorang sunat atau pendarahan terus-menerus saat operasi lalu meninggal.
  
  Penanganan hemofilia di Indonesia saat ini telah lebih baik dibandingkan 20 tahun lalu, dimana jumlah pasien dewasa yang mengidap hemofilia tidak sampai 10 orang. Saat ini jumlah pasien hemofilia pada golongan dewasa telah meningkat yang mencapai 77 orang.  Anak-anak yang menderita hemofilia bisa tumbuh dewasa secara normal bila kondisinya dikelola dengan baik melalui pengobatan dan penanganan yang tepat ditambah dengan dukungan keluarga. Pasien dan keluarga perlu mendapat pengetahuan yang mendalam agar mereka memahami bagaimana menghadapi penyakit ini. Di Indonesia, satu-satunya asuransi yang menanggung biaya perawatan hemofilia adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (ngk)
  
  
• Pertemuan Pemutahiran Data Kesehatan 2015
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan 2015 di Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Bogor Jawa Barat, tanggal 5 - 8 April 2015. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH serta diikuti oleh 32 peserta dari provinsi (Provinsi Kalimantan Utara, dan Papua Barat tidak dapat hadir), 8 peserta dari unit utama Kementerian Kesehatan RI, serta 19 peserta dan panitia dari Pusat Data dan Informasi.
  
  Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan rutin diadakan setiap tahun dengan  mengundang peserta dari provinsi dan perwakilan PI dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menghimpun data dari berbagai sumber (kabupaten/kota, provinsi, pengelola program di tingkat pusat), dan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pengelolaan data/informasi serta mencari upaya mengatasi masalah yang ada baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat.
  
  Narasumber dari Pusdatin membawakan beberapa materi antara lain, Kebijakan SIK Terintegrasi Melalui Penyederhanaan Laporan, Review Data Profil Kesehatan dan SPM, Review Data Prioritas dan Data Dasar Puskesmas, Pembenahan Pencatatan dan Pelaporan, SPM Provinsi dan Kabupaten Kota Bidang Kesehatan, serta Kebijakan Puskesmas: Standarisasi, Registrasi, dan Akreditasi. Materi mangenai Perencanaan dan Evaluasi SPM Bidang Kesehatan dibawakan oleh Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
  
  Narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi memaparkan mengenai SPM Provinsi dan Kabupaten Kota Bidang Kesehatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, NTB, dan Sulawesi Tenggara juga menyampaikan materi Pengolahan dan Penyajian Data Kesehatan (data profil, data prioritas, data dasar puskesmas, dan SPM). Selain paparan materi dari beberapa narasumber yang disebutkan pada pertemuan ini juga diadakan desk pemutakhiran data yaitu (pembahasan) data kesehatan antara penanggung jawab data/informasi dari program pusat dan penanggung jawab data/informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan diskusi komprehensif antara Kepala Bagian Tata Usaha, dan para Kepala Bidang dengan para peserta.
  
  Sebagai hasil dari pertemuan pemutakhiran data tersebut di antaranya adalah, terkumpulnya data-data dari provinsi ( Data profil kesehatan sebanyak 20 dari 32 provinsi,  data SPM bidang kesehatan sebanyak 21 dari 32 provinsi, data dasar puskesmas sebanyak 21 dari 32 provinsi, formulir desk sebanyak 32 dari 32 provinsi). Terkumpulnya dari unit/program di Kementerian Kesehatan, antara lain data penduduk bayi, balita, wilayah administrasi, PHBS, UKBM, TB, Kusta, Malaria, DBD, K4, PN, KN, Kunjungan Bayi dan Balita, Gizi, Imunisasi Campak, RS, dan SDM Kesehatan.
  
  Pada Pertemuan Pemutakhiran Data Kesehatan ini juga dihasilkan bahwa pembahasan mengenai besaran pemberian dana Dekonsentrasi dan DAK sangat tergantung pada aliran data ke Pusdatin (Profil, Data Prioritas, Data Dasar Puskesmas, SPM), pembahasan aplikasi komunikasi data hanya dapat diinput melalui fasilitas VPN, penentuan titik ordinat dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi one touch location yang penggunaan aplikasinya telah dilatih pada pemutakhiran ini, pembahasan perencanaan dan monitoring dalam pengelolaan data, pembahasan analisis dan penyajian dalam pengelolaan data, pembahasan sistem informasi dan bank data dalam pengelolaan data.
  
  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Hari Anak Balita Nasional
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Hari Kesehatan Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Peningkatan Kapasitas Pegawai (Capacity Building) Pusdatin
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan, mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai (Capacity Building)  dengan tema Kerjasama Tim dan Komunikasi Yang Baik Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif yang dilaksanakan di Grand Smesco Hills, Cisarua. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai, baik PNS, CPNS, maupun pegawai honor di lingkungan Pusdatin.
  
  Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 14.00 WIB dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes. Dalam kegiatan ini juga diadakan pembahasan mengenai hasil tes EBA Review Executive Brain Assessment dari pegawai Pusdatin yang dibawakan oleh Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan, dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai Peningkatan Kemampuan SDM dalam Pengelolaan Arsip yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dari Biro Umum dan Perlengkapan,Harmen Mardjunin, SE, MM.
  
  Pada hari selanjutnya, kegiatan diawali dengan doa dan senam pagi bersama hingga sarapan bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan aktifitas lapangan, yaitu permainan-permainan yang menguji konsentrasi, kerjasama, dan cara berpikir kreatif. Menjelang sore hari, pihak penyelenggara (Excellencia) menyampaikan materi mengenai Transformasi Perubahan Membangun Kinerja Optimal Organisasi, Kemampuan Berkomunikasi, serta motivasi-motivasi Perubahan Diri.
  
  Kegiatan  ditutup dengan membawa obor secara bersama-sama dan menyalakan sumbu bertuliskan Pusdatin sebagai simbol untuk membakar semangat seluruh pegawai sehingga dapat mempererat persaudaraan dan kerja sama di antara seluruh pegawai di Pusdatin. Selanjutnya acara ditutup dengan doa bersama.
  
  Pusdatin.... Sehat dan Semangat!!!
  
  Seperti selogan yang selalu diteriakkan saat kegiatan ini, diharapkan dengan kegiatan ini tim Pusdatin dapat lebih meningkatkan komunikasi yang efektif di antara personil dan dapat bekerjasama lebih baik lagi untuk kemajuan Pusdatin dan Kementerian Kesehatan dan dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi terhadap menyehatkan Masyarakat Indonesia.
  
  
• Sistem Manajemen Keamanan Informasi
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Saat ini informasi telah menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara tepat dan akurat menjadi penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Pentingnya informasi menyebabkan perlu dilakukan pengamanan terhadap informasi untuk menjaga keabsahan dan nilai yang dimiliki oleh informasi tersebut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
  
  Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi, mengamankan aset informasi dari ancaman yang mungkin akan timbul yang dapat membahayakan aset informasi tersebut. Defini lain menyebutkan bahwa keamanan informasi merupakan penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan atau menjamin kelangsungan bisnis, meminimalisir risiko bisnis dan memaksimalkan atau mempercepat pengembalian investasi dan peluang bisnis.
  
  Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut:
  1. Confidentiality (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.
  2. Integrity (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang (authorized), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini.
  3. Availability (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait (aset yang berhubungan jika diperlukan).
  
  Keamanan informasi yang baik dapat dicapai melalui penerapan sejumlah upaya-upaya teknis (operasional) yang didukung oleh berbagai kebijakan dan prosedur manajemen yang sesuai. Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) atau information security management system (ISMS) adalah sistem manajemen yang diterapkan perusahaan untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang dapat terjadi. Sistem manajemen keamanan informasi menjadi penting diterapkan agar informasi yang beredar dalam perusahaan dapat dikelola dengan benar sehingga dapat menunjang business process serta memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, mitra kerja atau pihak terkait yang bekerjasama.
  
  Dalam mendukung pelaksanaan keamanan informasi diperlukan kesadaran seluruh anggota organisasi atau pegawai perusahaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan terkait dengan pengamanan informasi di area kerja adalah sebagai berikut :
  a. Selalu mengunci perangkat komputer ketika akan meninggalkan meja kerja dengan menekan windows + L, atau mengaktifkan kunci otomatis pada perangkat komputer melalui pengaturan screen saver.
  b. Memastikan password pada sistem dan perangkat komputer terdiri dari minimal 7 karakter yang menggunakan kombinasi huruf, angka dan karakter spesial (@#*!), serta jangan membagikan atau menuliskan password pada perangkat atau pada meja kerja.
  c. Memastikan tidak ada dokumen rahasia di atas meja kerja pada saat meninggalkan area kerja.
  d. Memastikan informasi atau dokumen rahasia tersimpan dalam lemari yang terkunci dan tertata rapi.
  e. Memusnahkan dokumen rahasia secara aman dengan mesin penghancur kertas.
  f. Tidak menyimpan dokumen perusahaan ke dalam media penyimpanan pribadi, serta selalu mengecek media penyimpanan informasi.
  g. Selalu melakukan back-up data secara berkala agar tidak terjadi kehilangan data.
  h. Memastikan antivirus pada perangkat yang digunakan selalu update dan melakukan full scan secara berkala.
  i. Tidak memasang aplikasi bajakan dan aplikasi games pada perangkat komputer perusahaan.
  
  Kunci dari keamanan informasi adalah pada kesadaran dalam mengamankan informasi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan tulisan singkat di atas dapat menumbuhkan kesadaran akan keamanan informasi guna meminimalkan risiko yang ada, serta dapat membangun tata kelola teknologi informasi yang andal.
  
  
• Hari Internasional Olahraga untuk Pembangunan dan Perdamaian
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Penipuan Mengatasnamakan Pusdatin
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Penipuan permintaan data berdasarkan surat edaran palsu yang mengatasnamakan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

  
• Hari Tuberkulosis Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Pekan Glaukoma Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• Peluncuran Website Pusat Data dan Informasi Tahun 2015
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bismillaahirrohmaanirrohiim
  Assalamualaikum Wr. Wb.
  
  Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas diluncurkannya situs website Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang beralamat di www.pusdatin.kemkes.go.id.
  
  Dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan diseminasi informasi dirasa perlu membuat portal untuk menyediakan informasi terkait dengan layanan maupun produk yang dipublikasi oleh Pusat Data dan Informasi.
  
  Kami harap website ini dapat bermanfaat dalam memberikan data dan informasi di bidang kesehatan yang dapat digunakan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
  
  Pengguna website dapat mengakses dan mengunduh langsung publikasi data dan informasi, peraturan perundangan bidang kesehatan, dan perangkat lunak yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi kesehatan tidak hanya disajikan dalam bentuk produk publikasi, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk grafik kesehatan interaktif. Pengguna juga dapat memperoleh informasi mengenai layanan yang difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi, di antaranya yaitu layanan jaringan, layanan hosting dan co-location, serta layanan video conference.
  
  Kami berusaha untuk menyajikan informasi yang terkini sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan para stakeholder pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk memberikan informasi bidang kesehatan.
  
  Website ini diharapkan tidak hanya sebagai media publikasi dan promosi, namun juga dapat diakses sebagai sarana komunikasi interaktif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Kedepannya, website ini akan terus mendapatkan perbaikan dan peningkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna informasi.
  
  Akhir kata, kepada semua pihak yang telah bekerjasama memberikan kontribusi sehingga website ini dapat diluncurkan dan memberikan khasanah lain dalam media diseminasi informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, kami mengucapkan terimakasih.
  
  
  
  Jakarta, Maret 2015
  Kepala Pusat Data dan Informasi
  
  
  
  
  
• Pertemuan Koordinasi Nasional Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 2015
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Cikarang, 27 Februari 2015
  
  Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Nasional Sistem Informasi Kesehatan (SIK)di bapelkes Cikarang, tanggal 25-27 Februari 2015. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH serta dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes yang turut memberikan Arahan pada saat pembukaan pertemuan tersebut. Peserta Pertemuan dihadiri oleh Pengelolola SIK dari Dinas Kesehatan di 33 provinsi dan perwakilan dari PI di unit-unit utama (BUK, Binfar & Alkes, Badan Litbangkes, dan BPPSDMK) di lingkungan Kementerian Kesehatan.
  
  Pertemuan koordinasi Nasional SIK rutin diadakan setiap tahun dengan  mengundang peserta dari provinsi dan perwakilan PI dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini bertujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengelola SIK serta isu-isu terbaru mengenai SIK saat ini serta mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk menunjang kelancaraan pelaporan data dari daerah ke pusat.
  
  Narasumber dari Pusdatin membawakan beberapa materi antara lain, regulasi, standarisasi, dan tantangan SIK, Sosialisasi Permenkes tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data, Analisis Kematian Ibu berbasis Data Rutin, Penataan Sistem Pelaporan di tingkat Pusat, Kab/Kota dan Puskesmas, dan Pelaporan Data prioritas dan Pembenahan SP2TP. Materi mangenai Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan TP untuk Tahun Anggaran 2016  dibawakan oleh Narasumber dari Biro Perencanaan Dan Anggaran. Narasumber dari PT. Telkom Indonesia memaparkan mengenai Jaringan Sistem Informasi (Pemanfaatan VPN sebagai access dalam pelaporan data prioritas). Selain paparan materi dari beberapa narasumber yang disebutkan pada pertemuan ini juga diadakan diskusi dari para peserta pertemuan yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk membahas permasalahan mengenai Data Prioritas dan Pemanfaatan VPN.
  
  Hasil diskusi kelompok dari peserta dipaparkan dan para peserta kelompok lain memberikan masukan dan di akhir Pertemuan seluruh peserta yang hadir membuat kesepakatan untuk senantiasa berupaya dalam hal :
  

  1. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data prioritas yang dilaporkan,
  2. 2. Meningkatkan pemanfaatan VPN untuk menunjang ketersediaan data dan informasi.

  
  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Hari Gizi Nasional
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
  
• Hari Kanker Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  LIHAT SELENGKAPNYA
• 25 Januari - Hari Kusta Sedunia
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Lihat Selengkapnya
• Situs Kementerian Kesehatan RI Raih Penghargaan E-Transparency Award 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 21 November 2014
  
  Pada Kamis (20/11), Kementerian Kesehatan RI, melalui Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, mendapatkan penghargaan e-Transparency Award sebagai Website Kementerian/Lembaga terbaik ketiga tahun 2014. Dari sepuluh website terbaik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, menyerahkan penghargaan kepada institusi pemerintah peraih tiga terbaik, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai terbaik pertama, Kementerian Keuangan, sebagai terbaik kedua, dan Kementerian Kesehatan, sebagai terbaik ketiga, dalam acara Penganugerahan Situs Terbaik Kementerian dan Lembaga dalam Transparansi Kinerja dan Anggaran di Bali Room, Hotel Kempiski, Jakarta Pusat.
  
  Selain penghargaan terhadap web terbaik, penghargaan diberikan pula kepada empat Kementerian/Lembaga dengan progress terbanyak, yaitu Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA).
  
  Penghargaan e-Transparency Award diberikan kepada website Kementerian/Lembaga terbaik dengan empat kriteria penilaian, yaitu pengalaman pengguna, tata kelola situs, transparansi kinerja dan transparansi keuangan. e-Transparency Award merupakan program IMAGES (Improving Ministries and Agency Website for Budget Transparency) yang digagas oleh Paramadina Public Policy Institute dan didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil, dan bagian dari kegiatan Open Government Indonesia yang mendapat dukungan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Ombudsman RI, dan Sekretariat Wakil Presiden.
  
  Pada e-Transparency Award 2014, kegiatan diikuti oleh 47 Kementerian dan Lembaga dengan tim penilai yang berasal dari publik (120 orang) dan pakar (20 orang). Proses penilaian dimulai dengan survei publik untuk menentukan situs favorit masyarakat yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia dengan bekerja sama dengan universitas-universitas di kota tersebut. Selanjutnya, dilakukan survei pakar untuk memberikan penilaian sesuai dengan kriteria.
  
  Saat pertama kali e-Transparency Award diselenggarakan pada awal tahun 2013, Kementerian Kesehatan RI berada pada posisi 29 di antara 47 Kementerian/Lembaga. Pada penyelenggaraan kedua di akhir 2013, Kementerian Kesehatan RI meningkat menjadi posisi kesepuluh, dan pada e-Transparency ketiga tahun 2014 ini Kementerian Kesehatan kembali meningkat dan berada pada posisi ketiga website Kementerian/Lembaga terbaik.
  
  Berita ini diterbitkan oleh tim web Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Pelatihan SIKDA Generik Tahun 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 01 Desember 2014
  
  Kementerian Kesehatan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Nasional Online (SIKNAS Online) agar komunikasi data antara pusat dan daerah menjadi lancar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan data kesehatan, berbagai sistem informasi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diantaranya dengan meningkatkan fasilitas jaringan dan pengembangan model sistem informasi kesehatan, seperti SIKDA generik.
  
  SIKDA Generik berangkat dari SP2TP versi manual yang dikembangkan pada era 80-an oleh Kementerian kesehatan yang pada masa itu masih bernama Departemen Kesehatan. SP2TP adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan Data Umum, Sarana, Tenaga dan Upaya Pelayanan Kesehatan di puskesmas yang ditetapkan melalui Surat KEPMENKES pada Tahun 1981, SP2TP ini ditujukan untuk mendukung Sistem Informasi Kesehatan Nasional.  Format SP2TP ini digunakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia.  Pada tahun 2002 didukung dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 511/MENKES/SK/V/2002  mengenai Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan juga Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 932/MENKES/SK/VIII/2002 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah, semakin banyak daerah yang mengembangkan Sistem Informasi Daerah eletroniknya masing-masing.  Format pelaporan dan pencatatan elektronik ini tidak standar sehingga timbul masalah dalam penggabungan data (belum terintegrasi) hal ini berdampak pada ketersediaan data di Kementerian kesehatan.
  
  Pada tanggal 31 Agustus 2011 dengan bantuan dari GIZ, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi meluncurkan Aplikasi SIKDA Generik berupa prototype yang terus dikawal pengembangannya.  Pada tahun 2013 Kementerian Kesehatan melakukan penyempurnaan Aplikasi SIKDA Generik versi 1, penyempurnaan dilakukan pada beberapa fungsionalitas pendukung pendataan daerah dan dikenal dengan Aplikasi SIKDA Generik versi 1.2. Pada Tahun 2014 Pusat Data dan Informasi meluncurkan Aplikasi SIKDA Generik versi 1.3 dengan fitur dashboard yang lebih detail. Variabel yang ada didalamnya dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Proses Instalasinya jauh lebih mudah terutama untuk yang menggunakan sistem operasi bebasis windows yaitu cukup melakukan 2 kali klik pada shortcut dan aplikasi sudah dapat berjalan. Aplikasi SIKDA Generik versi 1.3 ini telah mengacu standar Health Data Dictionary, sehingga Aplikasi SP2TP elektronik lain yang juga telah mengacu pada standar Health Data Dictionary  dapat saling berkomunikasi dan terintegrasi.
  
  Disetiap pengembangannya Aplikasi SIKDA Generik tersebut, Pusat Data dan Informasi selalu melakukan sosialisasi dan pelatihan baik kepada pengelola data di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dan puskesmas terpilih yang akan melakukan implementasi Aplikasi SIKDA generik di puskesmasnya.  Begitu juga dengan Aplikasi SIKDA versi 1.3 dimana Pusat Data dan Informasi melakukan pelatihan bagi petugas puskesmas yang menerapkan Aplikasi SIKDA Generik. Kegiatan pelatihan SIKDA Generik meliputi pemaparan mengenai SIKDA Generik dan jaringan. Peserta kegiatan pelatihan SIKDA Generik adalah dari pengelola di puskesmas yang menerapkan aplikasi SIKDA Generik berjumlah 135 orang peserta puskesmas, Pengelola SIK Kabupaten/Kota berjumlah 9 orang dan  6 orang Pengelola SIK Provinsi. Pelatihan ini diselenggarakan dalam 3 kali Pelatihan di Kota pekalonganpada tanggal 17 s/d 20 September 2014 di Hotel Horison Kota Pekalongan, Kota Pangkal Pinang pada tanggal 30 September s/d 3 Oktober 2014 di Hotel Aston Soll Marina Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Kampar pada tanggal 28 s/d 31 Oktober 2014 di Hotel Labersa Kabupaten Kampar. Pelatihan tersebut diisi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Infomasi dan Bank Data Boga Hardhana, S.Si, MM, Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi drg. Rudy Kurniawan, M.Kes dan Kepala Subbidang Bank Data Drs. Munaryo, MT.
  
  Peserta pelatihan mendapatkan materi mengenai Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan, Konsep SIKDA Generik dan Sistem Informasi Puskesmas (SIP), Pengaturan Sistem Informasi Puskesmas, Proses transaksi pada Aplikasi SIKDA Generik, Kegiatan luar gedung Aplikasi SIKDA Generik, Pencatatan Data kesehatan Aplikasi SIKDA generik, Penyajian laporan Sistem Informasi Puskesmas, Cara entry data serta perbaikan data yang sudah ada serta solusi ketika pengguna menghadapi troubleshooting dan materi jaringan.
  
  Berita ini diterbitkan oleh tim web Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Pusat Promosi Kesehatan Situs Unit Kementerian Kesehatan RI Terbaik 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 16 November 2014
  
  Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-50, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, bekerja sama dengan tim konsultan penilai dari babastudio.com menyelenggarakan penilaian website di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini diikuti oleh unit utama setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki website. Saat ini unit yang terdaftar ikut serta dalam penilaian adalah sejumlah 21 unit, yaitu 7 Eselon I dan 14 Eselon II.
  
  Tujuh unit Eselon I terdiri dari: (1) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; (2) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (3) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA; (4) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (5) Inspektorat Jenderal; (6) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan (7) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Empat belas unit Eselon II terdiri dari: (1) Biro Perencanaan dan Anggaran; (2) Biro Kepegawaian; (3) Biro Hukum dan Organisasi; (4) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; (5) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; (6) Pusat Komunikasi Publik; (7) Pusat Intelegensia Kesehatan; (8) Pusat Promosi Kesehatan; (9) Pusat Kesehatan Haji; (10) Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; (11) Direktorat Bina Gizi; (12) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; (13) Pusat Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan; dan (14) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
  
  Penilaian website unit dimulai sejak pertengahan September hingga akhir November 2014. Ada 3 kriteria penilaian yang digunakan, yaitu penilaian oleh publik (10%), penilaian oleh ahli (80%) dan penilaian berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan domain go.id (10%). Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan proporsi penilaian, pada total penilaian akhir didapatkan 5 website unit terbaik, yaitu: Pusat Promosi Kesehatan (terbaik pertama), Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (terbaik kedua), Pusat Kesehatan Haji (terbaik ketiga), Pusat Komunikasi Publik (terbaik keempat), dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA (terbaik kelima).
  
  Selain sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional Emas ke-50, kegiatan penilaian web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas serta cara penyajian informasi, sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, website di lingkungan Kementerian Kesehatan akan menjadi website yang sangat dibutuhkan tidak hanya oleh internal Kementerian Kesehatan namun juga oleh masyarakat luas.
  
  Berita ini diterbitkan oleh tim web Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
  
• Seminar Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 24 November 2014
  
  Dalam rangka mendorong pencapaian kebijakan penataan SDM Aparatur di lingkungan Pegawai Negri Sipil (PNS), dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir masalah yang dihadapi sekarang ini. Diantaranya masalah tentang penataan PNS adalah, jumlah PNS yang terlalu besar dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ada sehingga terjadi pengangguran terselubung, serta rendahnya etos kerja. Juga masalah tentang rendahnya kompetensi PNS sebagai akibat pola rekruitmen yang tidak memenuhi standar merit system.
  
  Maka diperlukan penataan SDM Aparatur dilingkungan PNS dengan tujuan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi pegawai yang tersedia, penataan kembali dalam jabatan dengan prinsip the right man on the right place and the right job, pengembangan jabatan fungsional, dan tidak ada pemutusan hubungan kerja.
  
  Bertempat di Hotel Parklane, Jakarta , Pusat Data dan Informasi mengadakan Seminar Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statsitisi yang dihadiri pejabat struktural/staf dari unit utama di Kementerian kesehatan serta beberapa perwakilan dari rumah sakit di Surabaya, Medan, Bogor dan Jakarta, serta perwakilan dari Dinas Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta.
  Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi ini sudah menjadi kegiatan rutin Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI sejak 3 tahun terakhir dengan mengundang RS dan UPT Vertikal. Pusat Data dan Informasi adalah sebagai tim penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi. Tujuan kegiatan ini adalah selain mendeteksi masalah-masalah yang dihadapi oleh pejabat fungsional Statistisi dan Pranata Komputer juga tindak lanjut untuk pemecahan permasalahan yang dihadap
  Acara yang berlangsung tanggal 24 November 2014 ini dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH. Untuk kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Badan Pusat Statistik yang memaparkan mengenai Administrasi Jabatan Fungsional Statistisi. Lalu dilanjutkan pemaparan juga oleh narasumber dari Kementerian Keuangan  mengenai Administrasi Jabatan Fungsional Komputer di Lingkungan Kementerian Keuangan, lalu diikuti oleh paparan dari Kementerian Pertanian yang berjudul Pengelolaan Jabatan Fungsional Statistisi.
  Untuk mencapai hasil yang lebih baik pertemuan ini mengundang para narasumber yang ahli dibidangnya sehingga diharapkan dengan adanya berbagai informasi dari para narasumber serta para pimpinan di Pusat Data dan Informasi, seminar Jabatan Fungsional Prnata Komputer dan Statistisi dapat berlangsung dengan baik. Adapun narasumber Seminar Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi ini adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, dan Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI.
  Materi yang disampaikan para narasumber adalah Kebijakan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi, Kebijakan dan Mekanisme Pengajuan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, Implementasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan, RI, Perkembangan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi Dalam Era Reformasi Birokrasi, Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional, dan Pemerinstah Provinsi Jawa Barat, serta Keberhasilan dan Kendala Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di RS Karyadi, Semarang.
  
  
• Pelatihan Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Tahun 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 19 Juni 2014

  Dalam pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan mutu pelaksanaan program-program kesehatan diperlukan tenaga yang berkualitas, profesional, dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Di bidang pengelolaan data dan informasi juga dibutuhkan tenaga pengelola data dan informasi yang mempunyai kompetensi di dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi kesehatan di berbagai tingkat administrasi.

  Salah satu bentuk hasil penyajian data dan informasi adalah buku profil kesehatan yang terdiri atas, Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, Profil Kesehatan Provinsi, dan Profil Kesehatan Indonesia. Profil kesehatan ini menyajikan berbagai data dan informasi yang relatif komprehensif, yang meliputi: situasi derajat kesehatan masyarakat, situasi upaya kesehatan, situasi sumber daya kesehatan, data umum dan lingkungan terkait lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengelola data dan informasi kesehatan, khususnya di dalam penyusunan profil kesehatan perlu diselenggarakan suatu pelatihan teknis penyusunan profil kesehatan.

  Bertempat di MercureKuta Beach Bali Hotel,para pejabat struktural dilingkungan kantor Pusat Data dan Informasi serta dihadiri petugas/tenaga pengelola data dan informasi kesehatan di seluruh provinsi dan unit utama di Kementerian kesehatan bersama-sama mengikuti pelatihan teknis penyusunan profil kesehatan. Acara yang berlangsung dari tanggal 06 - 09 Mei 2014 ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, yakni dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS. Untuk kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH yang memaparkan mengenai Kebijakan Peningkatan Kualitas Profil Kesehatan. Lalu dilanjutkan pemaparan juga oleh Kepala Bidang Statistik Kesehatan, drg.Vensya Sitohang, M.Epid mengenai Data Set Prioritas dalam Sistem Informasi Kesehatan.

  Untuk mencapai hasil yang lebih baik pertemuan ini mengundang para nara sumber yang ahli dibidangnya sehingga diharapkan dengan adanya berbagai informasi dari para nara sumber serta para pimpinan di Pusat Data dan Informasi, Pelatihan Penyusunan Profil Kesehatan dapat berlangsung dengan baik. Ada pun narasumber pada Pelatihan Penyusunan Profil Kesehatan ini adalah dari Sekretariat Badan Litbangkes, Kepala Sentra Pelatihan Gender, BBPK Jakarta, dan staf pengajar FKM UI.

  Materi yang disampaikan para narasumber adalah Validasi dan Analisis Data Agregat, Implementasi Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Profil Kesehatan, dan Analisis Data Terpilah Jenis Kelamin menurut Prespektif Gender pada Profil Kesehatan.

  Tujuan pelatihan ini secara umum adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada petugas/tenaga pengelola data dan informasi kesehatan dalam penyusunan profil kesehatan.

  Sementara itu tujuan khusus adanya pelatihan penyusunan profil Kesehatan ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang revisi petunjuk teknis penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota, meningkatkan pengetahuan validasi data agregat, meningkatkan pengetahuan analisis data agregat, meningkatkan pengetahuan analisis data terpilah jenis kelamin menurut prespektif gender, dan meningkatkan pengetahuan tentang konsep variable prioritas, serta meningkatkan keterampilan penggunaan aplikasi komunikasi data.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Pelatihan (TOT) Tingkat Provinsi PMKDR Tahun 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bogor, 13 Juni 2014

  Untuk mewujudkan Better Information, Better Decision, Better Health, dibutuhkan data yang berkualitas di setiap level. Dalam rangka meningkatkan kualitas data, Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi, menyelenggarakan Pelatihan Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR). PMKDR merupakan tool yang diadaptasi dari Data Quality Self-assessment (DQS) dan Routine Data Quality Assessment (RDQA) yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

  Pelatihan PMKDR kali ini diperuntukkan bagi pengelola data di tingkat provinsi, baik pengelola data Sistem Informasi Kesehatan (SIK), ataupun pengelola data program. Pelatihan ini dihadiri oleh 22 orang pengelola data provinsi, 6 orang pengelola data kabupaten/kota, serta para pejabat dan staf Pusat Data dan Informasi.

  Pelatihan PMKDR berlangsung selama 6 hari di Hotel Mirah, Bogor, dimulai pada Senin, 9 Juni 2014 hingga Sabtu, 14 Juni 2014. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, drg. Titi A. Soenardi, mewakili Kepala Pusat Data dan Informasi, dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, Boga Hardhana, S.Si, MM, Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes, serta Kepala Bidang Statistik Kesehatan, drg. Vensya Sitohang, M.Epid. Para nara sumber menyajikan materi mengenai Kebijakan SIK, Kebijakan Analisis Data Kesehatan serta Kebijakan Peningkatan Kualitas Profil Kesehatan.

  Tiga hari pertama, para peserta diberikan materi mengenai pentingnya data berkualitas, proses menelaah, memverifikasi dan memantau serta mengevaluasi data rutin, dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi PMKDR. Pada hari keempat, dilakukan praktek kerja lapangan dengan mengunjungi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk melakukan verifikasi data di tingkat Kab/Kota, serta Puskesmas Cimandala, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Bogor Timur dan Puskesmas Sempur untuk melakukan verifikasi data rutin di tingkat Puskesmas.

  Data yang dinilai adalah data program TB dan data imunisasi selama tahun 2013. Proses verifikasi data TB dilakukan dengan melihat buku pencatatan TB 01, TB 03 dan TB 07, sementara proses verifikasi data imunisasi dilakukan dengan melihat buku Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Selain itu, dilakukan proses monitoring dan evaluasi dengan wawancara terhadap para pengelola data program TB, KIA (imunisasi) dan SIK.

  Pada hari kelima, peserta mengolah dan menyusun hasil praktek lapangan menggunakan aplikasi PMKDR yang telah diajarkan. Selanjutnya, hasil kerjakelompok tersebut dipresentasikan oleh perwakilan dari 2 kelompok peserta pada hari keenamm. Pelatihan diakhiri dan ditutup pada hari Sabtu siang,14 Juni 2014, didahului post test dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) oleh peserta terkait dengan telah dilakukannya pelatihan PMKDR ini.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Pelatihan Integrasi Data Tahun 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Jakarta, 10 Juni 2014

  Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi suatu organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Ia digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang kesehatan, kebutuhan akan data dan informasi yang evidence based sangat besar baik di kabupaten/kota untuk operasionalisasi program, di provinsi untuk penentuan strategi program, maupun di pusat untuk menentukan kebijaksanaan nasional. Kebutuhan data dan informasi kesehatan dapat dipenuhi melalui penyelengaraan sistem informasi kesehatan.

  Kondisi saat ini masing-masing program mengembangkan Sistem Informasi karena tidak termanfaatkannya SIMPUS (SP2TP/SP3). Sistem informasi RS dan sistem informasi lainnya terpisah (terfragmentasi). Format pelaporan dan pencatatan tak standar sehingga timbul masalah dalam penggabungan data (belum terintegrasi) hal ini berdampak pada ketersediaan data di Kementerian kesehatan. Oleh karenanya Pusat Data dan Informasi menyusun dataset prioritas yang merupakan kebutuhan informasi di level Pusat (kementerian kesehatan) yang merupakan bagian dari dataset provinsi dan kab/kota. Data prioritas ini dilaporkan melalui Aplikasi Komunikasi Data yang menampilkan 115 (seratus lima belas) variabel yang disajikan dalam 38 dashboard.

  Hal tersebut disampaikan dan dilatihkan kepada pengelola SIK dari dinas kesehatan provinsi di Indonesia dan satu orang pengelola SIK dinas kesehatan kabupaten kota dari masing-masing provinsi serta peserta dari unit utama di Kementerian Kesehatan pada Pelatihan Integrasi Data. Pelaksanaan pelatihan tersebut dibagi dua, pelatihan pertama dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 Mei 2014 di Hotel Sahira Bogor, Jawa Barat dan pelatihan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 7 Juni 2014 di Hotel Ibis Bandung Jawa Barat. Kedua pelatihan tersebut diisi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Infomasi dan Bank DataBoga Hardhana, S.Si, MM, Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi drg. Rudy Kurniawan, M.Kes dan Kepala Subbidang Bank Data Drs. Munaryo, MT.

  Peserta pelatihan mendapatkan materi mengenai Kebijakan SIK, konsep integasi data, penjelasan serta penggunaan Aplikasi Komunikasi Data yang akan segera diluncurkan untuk menggantikan Aplikasi Komunikasi Data yang sudah ada sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif dengan narasumber dan praktikum pengoperasian aplikasi.

  Sistem informasi yang baik hanya dapat diwujudkan dengan kerjasama dari berbagai pihak. Aplikasi Komunikasi Dara merupakan aplikasi yang diisi oleh pengelola SIK di dinas Kesehatan kabupaten/kota. Oleh karenanya diharapkan seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengisi Aplikasi Komunikasi Data secara rutin. Dengan data yang lengkap dan akurat serta pencatatan yang cermat akan mewujudkan keputusan yang tepat. Better Information, Better Decision, Better Health demikian yang disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi drg. Oscar Primadi, MPH pada video pengenalan Aplikasi Komunikasi Data yang ditampilkan pada pelatihan tersebut.

  Dikarenakan keterbatasan dana diharapkan setelah pelatihan ini Dinas Kesehatan Provinsi dapat melatih pengelola SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotanya.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data danInformasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Workshop Penyusunan Laporan Riset Operasional Sistem Informasi Kesehatan
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Riset Operasional Sistem Informasi Kesehatan -Penguatan Sistem Kesehatan di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, tanggal 21-23 Mei 2014. Acara ini dihadiri oleh lima tim peneliti, narasumber dari Tuberculosis Operational Research Group (TORG), perwakilan program terkait di Kemenkes, serta pejabat dan staf Pusdatin. Workshop diselenggarakan untuk mendiskusikan hasil penelitian, menyamakan metode penulisan laporan dan menyusun laporan riset oleh seluruh tim peneliti.

  Riset Operasional (RO) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah dalam suatu sistem dengan menggunakan metode ilmiah. Riset operasional dibutuhkan pada saat sumber daya yang digunakan tidak berhasil mencapai tujuan atau kurang optimal. Riset operasional perlu diadakan untuk memperoleh masukan sebagai perbaikan Sistem Informasi Kesehatan yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Hasil riset ini juga akan digunakan sebagai bahan advokasi dan bahan kebijakan berdasar bukti kepada pimpinan di tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah tentang perlunya beberapa hal strategis terkait sistem data dan informasi kesehatan.

  RO telah dilaksanakan oleh 5 tim peneliti pada bulan Februari-April 2014, di 10 kabupaten/kota di 6 provinsi, yaitu:

  No	Judul Penelitian	Peneliti Utama	Lokasi Penelitian
  1	Assessment Diseminasi dan Pemanfaatan Data dan Informasi TB dan SIKDA bagi Penentu Kebijakan	Ansariadi, SKM, MScPH	(FKM Unhas, Makassar)Provinsi Sulawesi Selatan -Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Tenggara -Kab. Konawe -Kab. Bau-Bau
  2	Asesmen Potensi Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), Komunikasi Data (KOMDAT), dan Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT),Riset Operasional di Kota Depok dan Kota Tasikmalaya	dr. Ahmad Fuadi, MSc-HEPL (IKK - FKUI, Jakarta)	Provinsi Jawa Barat -Kota Tasikmalaya -Kota Depok
  3	Studi Komparatif Kualitas Data pada Aplikasi SIKNAS Online (KOMDAT dan SPM) di Kabupaten Serdang Bedagai dan Pakpak Barat Provinsi Sumatera Utara	Dr. Ir. Erna Mutiara, MKes (FKM USU, Medan)	Provinsi Sumatera Utara -Kab.Serdang Bedagai -Kab.Pakpak Barat
  4	Model Integrasi Sistem Informasi Kesehatan: Studi Kasus Pada Sistem Informasi AIDS, TB, dan Malaria di NTB	Dr. Besral, SKM, MM (FKM UI, Jakarta)	Provinsi NTB -Lombok Barat dan -Lombok Tengah
  5	Studi Kasus: Keberhasilan Pengelolaan Data Kesehatan di Kabupaten Tojo Una Una(dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2014, saat pelaksanaan workshop masih dalam proses penelitian)	Dr. dr. Muhammad Tahir Abdullah, MSc, MSPH (FKM Unhas, Makassar)	Provinsi Sulawesi Tengah -Kab. Tojo Una-una

  
  

  Pada acara ini, masing-masing tim peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mendapatkan masukan dari para nara sumber dan peserta, kemudian menyusun/memperbaiki laporan penelitian.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data danInformasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Workshop Develop Standar Curriculum for Certified Shortcourses in National Universities
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Untuk menciptakan tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang mampu mengelola data dan informasi secara sistematis untuk mendukung manajemen dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pembangunan kesehatan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi dengan dana dari Global Fund (GF) membangun kerjasama dengan sembilan Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia untuk menjadi Center of Excellent. Universitas tersebut akan menjadi tempat Pelatihan SIK bagi Pengelola SIK di 138 Kabupaten/Kota yang ada di 24 Provinsi yang merupakan daerah binaan Global Fund. Adapun sembilan Perguruan Tinggi Negeri tersebut yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Cenderawasih.  
  
  Workshop Develop Standar Curriculum for Certified Shortcourses in National Universities (Centers of Excellent of HIS) yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 Mei 2014 di Hotel Puri Denpasar Jakarta merupakan workshop kedua yang dihadiri oleh lima Perguruan Tinggi Negeri dan tiga dinas kesehatan provinsi yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Workshop kedua ini untuk mempersiapkan Pelatihan SIK untuk 95 orang Pengelola SIK di 95 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi. Sedangkan workshop pertama telah dilaksanakan pada akhir tahun 2012 yang dihadiri oleh Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Cenderawasih sebagai tempat Pelatihan SIK bagi 43 orang Pengelola SIK di 11 provinsi. Sementara itu Universitas Gadjah Mada (UGM) hadir sebagai nara sumber dalam kedua workshop tersebut karena UGM telah menjadi salah satu Centers of Excellent sejak tahun 2011.
  
  Adapun tujuan dari workshop ini yaitu mempersiapkan universitas sebagai Center of Excellent pemantapan SIK dari aspek kurikulum dan kesiapan di lapangan serta sosialisasi Center of Excellent kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Ke depannya sembilan universitas ini akan dijadikan tempat pelatihan terkait SIK yang telah memiliki kurikulum dan pengajar yang telah terstandarisasi.
  
  Tindak lanjut dari workshop ini yaitu terjalinnya kesepakatan bersama antara Perguruan Tinggi Negeri dengan Kementerian Kesehatan RI serta penandatangan Perjanjian Kerja Sama terkait kegiatan Center of Excellent ini. Saat ini telah terjalin kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan RI dengan lima Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Gadjah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Cenderawasih) dan telah dilakukan penandatangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Kelima Perguruan Tinggi Negeri tersebut telah melatih pengelola SIK yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada tahun 2013.
  
  Sementara itu untuk lima Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin) saat ini sedang melakukan tindak lanjut pasca workshop antara lain menyusun kurikulum, mempersiapkan pengajar serta persiapan pelatihan bagi pengelola SIK periode tahun kedua pelaksanaan Center of Excellent.
  
  Dalam paparan terkait kebijakan Sistem Informasi, Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi meningkatkan upaya kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjadi Center of Excellent untuk bisa melatih para pengelola SIK yang ada di daerah agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama untuk mengelola, mendiseminasikan,  data dan informasi dengan baik.
  
  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
  
  
• Pelatihan PMKDR Tingkat Pusat
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Depok, 15 Mei 2014

  Untuk mewujudkan Better Information, Better Decision, Better Health, dibutuhkan data yang berkualitas di setiap level.Dalam rangka meningkatkan kualitas data, Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi, menyelenggarakan Pelatihan Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR). PMKDR merupakan tool yang diadaptasi dari Data Quality Self-assessment (DQS) dan Routine Data Quality Assessment (RDQA) yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

  Pelatihan PMKDR yang kali ini diperuntukkan bagi pengelola data program di tingkat pusat dihadiri oleh 17 orang pengelola data di Kementerian Kesehatan, 2 orang pengelola data kota depok, 1 orang pengelola data provinsi Jawa Barat, serta pejabat dan staf Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI.

  Pelatihan PMKDR berlangsung selama 5 hari di Hotel Bumi Wiyata, Depok, dimulai pada Minggu, 11Mei 2014 hingga Kamis, 15 Mei 2014.Acara dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, drg. Oscar Primadi, MPH, dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes, dan Kepala Bidang Statistik Kesehatan, drg. Vensya Sitohang, M.Epid. Para narasumber menyajikan materi mengenai Kebijakan SIK, Kebijakan Analisis Data Kesehatan serta Kebijakan Peningkatan Kualitas Profil Kesehatan.

  Selama dua hari selanjutnya, para peserta diberikan materi mengenai pentingnya data berkualitas, proses menelaah, memverifikasi dan memantau serta mengevaluasi data rutin, dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi PMKDR. Pada hari keempat, dilakukan praktek kerja lapangan dengan mengunjungi kantor Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melakukan verifikasi data di tingkat Kab/Kota, serta Puskesmas Sukmajaya dan Puskesmas Cimanggis untuk melakukan verifikasi data rutin di tingkat Puskesmas.

  Data yang dinilai adalah data program TB selama tahun 2013 dengan menghitung ulang data pada buku TB 01, TB 03 dan TB 07. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pengelola data program TB dan SIK. Data selanjutnya diolah peserta menggunakan aplikasi PMKDR yang telah dipelajari dan disusun berdasarkan format yang telah disepakati. Hasil kerja lapangan tersebut dipaparkan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok.

  Pelatihan diakhiri dan ditutup pada hari Kamis, 15Mei 2014, didahului post test dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) oleh peserta terkait dengan telah dilakukannya pelatihan PMKDR ini.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data danInformasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Pertemuan Nasional Perencanaan Program SIK Tahun 2015
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Bandung, 24-26 April 2014

  Bertempat di Aston Cihampelas, Bandung, Pertemuan Nasional Perencanaan Program dalam lingkungan pengelola SIK tahun 2014 diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi dengan mengundang para pengelola SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dari 33 provinsi. Pertemuan kali ini bertujuan untuk membahas dan menghasilkan dokumen perencanaan serta kesepakatan untuk percepatan penguatan sistem informasi kesehatan ke depan.

  Acara pertemuan dimulai dengan laporan panitia dari Ketua Penyelenggara Pertemuan dan diteruskan pengarahan sekaligus pembukaan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr.Supriyantoro, SpP, MARS. Dalam sambutannya beliau berharap pertemuan ini merupakan kesempatan baik bagi Pusat Data dan Informasi dalam rangka konsolidasi penyusunan perencanaan program Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan tahun 2015 terutama dalam penguatan sistem informasi kesehatan.

  Penguatan sistem informasi kesehatan difokuskan kepada 2 hal, yaitu:

  • Penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber data, dan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Optimalisasi aliran data (komunikasi data) dan pengembangan bank data kesehatan, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan dan yang terkait.

  Sistem informasi yang handal tentunya merupakan hasil dari proses perencanaan yang baik serta dukungan pembiayaan dan sumber daya manusia yang memadai yang berdasarkan fakta. Peranan daerah yang sangat diharapkan dalam rangka penguatan sistem informasi kesehatan, yaitu:

  • Komitmen daerah dalam pemanfaatan data dan informasi yang terintegrasi untuk proses pengambilan keputusan.
  • Dukungan sumber daya untuk sistem informasi kesehatan terutama ketersediaan sarana, dana dan sumber daya manusia untuk SIK.

  Pemerintah diamanatkan untuk membentuk sistem informasi terpadu yang harmonis di setiap jenjang administrasi agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi guna mendapatkan pelayanan dapat berjalan maksimal. Data dan informasi kesehatan diperoleh dari penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Sistem informasi kesehatan terintegrasi di era desentralisasi adalah reporting dan sharing data. Saat ini disadari masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, oleh karenanya perlu adanya prioritas dalam penguatan sistem informasi kesehatan. Fragmentasi dan Fragmatisme pengelolaan data merupakan dua tantangan yang sangat dominan dalam upaya meningkatkan kualitas dan integrasi data dan informasi.

  Kegiatan pertemuan ini diawali dengan paparan dua orang nara sumber yaitu drs. Mulyanto, MM dari Inspektorat Jenderal dan drs. Setyo Budi Hartono, MM dari Biro Perencanaan. Dalam paparan nara sumber dari Inspektorat Jenderal dinyatakan bahwa review anggaran dari seluruh unit atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang diteliti oleh Inspektorat Jenderal dalam perencanaan program akan menilai apakah kegiatan yang diajukan sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintah, Tusi (tugas dan fungsi), SBM (standar Biaya Masukan), memenuhi kaidah anggaran dan disertai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (Term of Reference) dan bukti-bukti pendukung.

  Beberapa pokok pembahasan yang dihasilkan dari pertemuan ini antara lain:

  • Perencanaan dana dekon dalam kegiatan pengelolaan SIK harus sinkron dengan perencanaan program di daerah, sehingga kegiatan yang dibiayai oleh dana dekon tidak tumpang tindih dengan anggaran di daerah (APBD)
  • Dana dekon Tugas Perbantuan (TP) harus benar-benar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya karena dana dekon TP ini merupakan penyumbang disclaimer terbesar.
  • Revisi anggaran dilakukan dengan mekanisme usulan revisi diajukan melalui unit utama ke Sekretariat Jenderal (Setjen), kemudian Setjen akan meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) utk mereviu usulan tersebut. Direktorat Jendeal Anggaran Kementerian Keuangan tidak akan menerima usulan revisi sebelum direviu oleh Itjen Kementerian Kesehatan.

  Acara pertemuan ini ditutup oleh Kepala Bagian Tata Usaha bersama Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi dan Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data dengan harapan kegiatan perencanaan program tahun 2015 segera ditindaklanjuti, direviu dan diperbaiki untuk mendapatkan dokumen perencanaan yang final.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.
• Pertemuan Pemutakhiran Data kesehatan di Bogor, tanggal 01- 04 April 2014
  

  Kategori Data : Rilis Berita Pusdatin

  Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis bagi pimpinan dan organisasi dalam penyelenggaraan manajemen, mulai dari tahap penyusunan rencana, penggerakan pelaksana, monitoring, sampai dengan evaluasi.Di bidang kesehatan, data/informasi di peroleh melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, baik dari fasilitas pelayanan kesehatan, unit-unit kesehatan lainnya, sektor terkait, dan hasil berbagai survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun sektor terkait.

  Desentralisasi di bidang kesehatan membawa implikasi pada meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di daerah. Kenyataannya bahwa kebutuhan data dan informasi untuk pengambilan keputusan di daerah belum dapat di penuhi oleh sistem informasi kesehatan yang ada. Hal ini diakibatkan karena pengumpulan data kesehatan dari kab/kota untuk menyusun data provinsi dan selanjutnya data nasional menjadi lebih sulit. Untuk itu diperlukan pengumpulan data dan informasi kesehatan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kab/kota hingga ke pusat.

  Sehubungan dengan itu, pada tanggal 1-4 April 2014, hari selasa sampai dengan Jumat, bertempat di Hotel Amaroossa Royal Bogor, Jl.Otto Iskandar dinata 84. Bogor, Jawa Barat, diselenggarakan Pertemuan Pemutakhiran Data untuk menghimpun data dari berbagai sumber (kabupaten/kota, provinsi, pengelola program di tingkat pusat), dan untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pengelolaan data/informasi serta mencari upaya mengatasi masalah yang ada baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat.

  Pertemuan ini diikuti oleh 31 peserta dari provinsi (peserta dari Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat tidak dapat hadir), 7 peserta dari unit utama Kementerian Kesehatan RI, serta 18 peserta dari Pusat Data danInformasi.

  Di Pemutakhiran Data ini terdapat beberapa agenda antara lain: pengumpulan data dan informasi dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pengumpulan data dari unit pengelola program tingkat pusat, penyajian dan Tanya jawab berbagai topik yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi kesehatan, serta desk (pembahasan) data kesehatan Antara penanggung jawab data/informasi dari program pusat dan penanggung jawab data/informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.

  Sebagai hasil dari pertemuan pemutakhiran data tersebut diantaranya adalah, terkumpulnya data-data dari provinsi ( Data profil kesehatan sebanyak 14 dari 31 provinsi, data SPM bidang kesehatan sebanyak 9 dari 31 provinsi, data dasar puskesmas sebanyak 25 dari 31 provinsi, formulir desk sebanyak 22 dari 31 provinsi serta data set prioritas sebanyak 14 dari 31 provinsi). Juga terkumpulnya data dari unit/program di Kementerian Kesehatan, terkumpulnya data dari lintas sektor meliputi data kependudukan (BPS), data wilayah, dan Riskesdas 2013 (Sekretariat Badan Litbangkes).Pembahasan kembali isu data terpilah di profil, pembahasan data set prioritas melalui aplikasi komunikasi data juga merupakan isu yang hangat dibahas pada pertemuan pemutakhiran tersebut.

  Berita ini disiarkan oleh pengelola web Pusat Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI.